MQFMNETWORK.COM, Bandung – Pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Agus Suyatno angkat bicara soal rencana pemerintah membatasi pembelian bahan bakar minyak atau BBM subsidi jenis pertalite dan solar. Kebijakan ini tertuang dalam revisi Peraturan Presiden atau Perpres nomor 191 tahun 2014. Nantinya jika revisi Perpres 191 ini rampung dilakukan, BBM subsidi hanya untuk kendaraan pengangkut bahan pokok dan angkutan umum saja.

Agus Suyatno menilai kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi ini akan memukul daya beli konsumen. Sebab, konsumen yang selama ini menggunakan BBM pertalite dan solar harus bermigrasi ke BBM nonsubsidi. Menurutnya konsumen harus mengalokasikan biaya lebih banyak, dan secara psikologis akan memunculkan kesenjangan baru.

Pihaknya menyatakan, bahwa revisi perpres 191 ini merupakan kebijakan yang berpotensi menimbulkan kerancuan di tataran operasional. Sebab, menurutnya, ada satu barang yang serupa dengan kualitas yang sama, tetapi dibatasi hanya untuk kendaraan tertentu.

Ketua Program Magister Ilmu Ekonomi FEB UIII & Chief Editor Muslim Business and Economic Review, M. Luthfi Hamidi, Ph.D. mengungkapkan, terdapat dua perspektif yang perlu dipahami. Perspektif yang pertama adalah dari sisi pemerintah dan perspektif yang kedua adalah dari sisi masyarakat.

Dari sisi pemerintah, menurutnya, dengan adanya kebijakan pemabatasan pertalite tersebut, pemerintah menginginkan adanya ruang gerak fiskal yang leluasa untuk mengatur keuangan negara. Jika melihat bahwa harga BBM secara global, maka ada pematokan harga di angka 80 hingga 100 dolar per barrel. Hal tersebut menunjukkan adanya kenaikan harga, sehingga subsidi dalam negeri dipastikan akan membengkak.

Ketua Program Magister Ilmu Ekonomi FEB UIII & Chief Editor Muslim Business and Economic Review, M. Luthfi Hamidi, Ph.D.

Sebaliknya, jika dilihat dari perspekrif masyarakat, maka perlu dilihat secara hati-hati. Karenanya pengurangan atau pembatasan subsidi tersebut apakah dapat diterima atau tidak. Disisi lain hal tersebut juga memaksa masyarakat untuk beralih pada BBM yang lebih mahal.

Luthfi menjelaskan, terdapat sebuah penelitian jika setiap kenaikan BBM Rp 1.500,- maka akan menaikan angka inflasi sekitar 1,6 persen. Dengan adanya pembatasan tersebut nantinya akan berdampak pada potensi naiknya angka inflasi dan memicu kenaikan harga pada komoditas lainnya.

Menurutnya, dengan adanya kebijakan pembatasan BBM tersebut, apakah momentumnya sudah tepat atau belum. Karenanya pembatasan tersebut akan berimbas pada rantai pasokan yang cukup signifikan. Luthfi menegaskan, kebijakan tersebut harus melihat momentum yang tepat, sehingga perlu melihat efesiensi dari kebijakan yang akan diambil tersebut.

Tujuan utama dari sebuah kebijakan adalah bagaimana kebijakan tersebut dapat memberikan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, tidak hanya untuk jangka pendek tapi dapat diterapkan dalam kebijakan jangka panjang. Karenanya pembatasn BBM tersebut juga akan berdampak pada aspek psikologis masyarakat di Indonesia.

Sementara itu, pemerintah juga harus siap menyediakan beragam infrastruktur tranportasi masal yang memadai. Hal tersebut harapannya dapat mengantisipasi adanya kenaikan harga pada BBM dan beralih menggunakan taranportasi umum.