MQFMNETWORK.COM, Bandung – Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana membentuk ‘Presidential Club’ yang diisi oleh para mantan presiden RI yang masih hidup. Rencana ini pun menuai pro dan kontra. Presiden Joko Widodo sejauh ini tidak keberatan dengan rencana tersebut. Dirinya pun mengaku siap memberi arahan jika rencana itu benar terealisasi.
Dukungan pembentukan Presidential Club juga datang dari Partai Demokrat. Juru Bicara Demokrat, Herzaky Putra Mahendra menilai rencana Prabowo sejalan dengan mimpi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang pernah disampaikan sebelum Pilpres 2024.
Dirinya menilai para mantan presiden tersebut memiliki kebajikan, pengalaman, dan pengetahuan yang berguna bagi presiden yang akan datang. Mulai dari pembahasan mengenai bagaimana situasi geopolitik, hingga mengenai seperti apa solusi-solusi yang sebaiknya diambil dalam menghadapi situasi-situasi tertentu.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah mengungkapkan dengan adanya wacana dibentuknya Presidential Club tersebut, maka harus dilihat dari beberapa sisi. Pertama berkaitan dengan adanya Presidintial Club tersebut dilihat dari statusnya, hal tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih tugas dan fungsi kelengkapan pemerintahan yang lainnya. Secara umum dalam mengadopsi kebijakan atau aturan sudah ada menteri dalam kabinet yang berperan untuk berkontribusi menentukan arah pemerintahan kedepannya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah
Yang kedua, dengan adanya Presidential Club tersebut, Dedi menilai akan cenderung mengarah kepada gimik politik. Sudah dapat terlihat bahwa pemerintahan di bawah Prabowo akan condong mengarah seperti pemerintahan Jokowi. Meski disatu sisi adanya Presidential Club tersebut dapat membangun relasi dengan presiden sebelumnya dan mengakomodasi kepentingan politik. Namun Dedi menuturkan, Presidential Club tersebut dirasa tidak diperlukan dan cenderung menghasilkan oligarki baru, sehingga menihilkan keberadaaan para Menteri dan Watimpres.
Presidential Club tersebut tidak memiliki urgensi dan tidak diperlukan jika dilihat dari tata kelola pemerintahan. Karenanya akan berdampak pada beban negara dan jika diperlukan untuk diskusi dengan presiden terdahulu, maka tidak harus formal serta dipastikan tidak akan intens. Menurut Dedi, Semakin banyak tokoh yang dilibatkan dalam pemerintahan akan terkesan menghilangkan kewibawaan Prabowo sebagai kepala pemerintahan. Dan publik atau masyarakat diharapkan dapat mengawal jalannya pemerintahan kedepan, mengawasi dengan bijak dan baik.
