MQFMNETWORK.COM, Bandung – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sejumlah komoditas pangan seperti beras masih menyumbang kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada pekan pertama Februari 2024 atau dua pekan sebelum Pemilihan Umum (Pemilu). Harga beras melonjak di 179 kabupaten/kota. Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menyebut beberapa komoditas yang menyumbang kenaikan IPH didominasi oleh bawang putih, bawang merah, gula pasir, daging ayam ras dan minyak goreng.
Ketua Dewan Pakar Pemuda Tani Indonesia dan Dosen Fakultas Teknologi Pertanian UGM, Bayu Dwi Apri Nugroho, S.TP, M.Agr, Ph.D mengatakan, terjadinya kenaikan harga pada komoditas tertentu disebabkan akibat perubahan iklim yang juga berdampak dari adanya Elnino. Sehingga dampak perubahan iklim ini mempengaruhi mundurnya masa tanam. Jika dilihat kembali, seharusnya bulan Oktober 2023 sudah mulai masa tanam, namun mundur menajdi awal Desember 2023.
Masing-masing wilayah menurut Bayu, memiliki stok yang dapat dikatakan tidak terkendali dengan jumlah stok yang mulai menipis dibeberapa komoditas tertentu. Disamping itu juga, terdapat lonjakan harga yang tidak merata di sebaran wilayah di tanah air, karena masing-masing wilayah memiliki stok yang berbada-beda juga.
Melihat hal tersebut, Bayu mengungkapkan, pemerintah harus dapat mengawal cadangan pangan di masing-masing wilayah dan juga memastikan harga di setiap komoditas tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Tidak hanya itu, Bayu menuturkan, peran pemerintah untuk melakukan pendampingan juga sangat dibutuhkan terlebih lagi untuk dapat memastikan agar tidak terjadi gagal panen. Ungkapnya dalam Bincang Sudut Pandang Radio MQFM Bandung, Senin pagi (12/2).
Ketua Dewan Pakar Pemuda Tani Indonesia dan Dosen Fakultas Teknologi Pertanian UGM, Bayu Dwi Apri Nugroho, S.TP, M.Agr, Ph.D
Menurutnya, peran dan langkah antisipasi yang dilakukan pemerintah masih dinilai kurang dan belum menunjukkan angka yang positif. Jika ditarik jauh ke belakang, Indonesia pernah swasembada beras dan tidak melakukan impor dari negara lain. Hal tersebut menajdi sorotan, agar pemerintah dapat mengantisipasi adanya kejadian-kejadian ekstrem yang bisa saja terjadi, salah satunya dampak perubahan iklim atau Elnino yang terjadi akhir tahun lalu.
Pemerintah juga akan mengoptimalisasi lahan yang ada di 10 Provinsi untuk dapat menaikan produktivitas, yang mana hal tersebut merupakan salah satu upaya menjaga ketersedian pangan di dalam Negeri. Karenanya skema impor ini hanya bersifat jangka pendek, sehingga pemerintah harus benar-benar mencermati hal tersebut.
Kenaikan harga memang tidak lepas dari momentum-momentum besar seperti halnya Pemilu atau memasuki bulan Ramadhan. Namun, Bayu mengatakan, masyrakat harus mampu mencermati kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Kondisi alam yang sangat mempengaruhi adanya fluktuatif harga komoditas pangan dapat terjadi. Terlebih lagi adanya dampak perubahan iklim, masyarakat harus memahami kondisi yang terjadi dan Pemerintah harus mampu mengupayakan solusi terbaik yang dapat dihadirkan di tengah masyarakat.
