MQFMNETWORK.COM | BANDUNG – Maraknya peredaran buku bajakan di Indonesia bukanlah persoalan baru. Selama bertahun-tahun, penulis, penerbit, dan pegiat literasi terus menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap praktik pembajakan yang merugikan dunia perbukuan. Namun alih-alih berkurang, pembajakan justru menemukan ruang baru melalui perkembangan teknologi digital dan perdagangan daring.
Saat ini, buku bajakan tidak lagi hanya ditemukan di pasar-pasar tertentu atau lapak kaki lima. Berbagai judul buku populer dapat dengan mudah ditemukan di marketplace, media sosial, hingga toko daring dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan versi resmi. Kondisi ini memunculkan pertanyaan yang semakin mendesak, mengapa praktik pembajakan buku terus berulang meskipun Indonesia telah memiliki aturan hukum yang mengatur perlindungan hak cipta?
Banyak pihak menilai bahwa salah satu akar persoalan terletak pada lemahnya penegakan hukum yang belum mampu memberikan efek jera kepada para pelaku pembajakan.
Pembajakan Buku di Era Digital Semakin Sulit Dikendalikan
Perkembangan teknologi telah mengubah pola perdagangan dan distribusi buku. Kemudahan membuka toko daring membuat siapa pun dapat menjual berbagai produk kepada konsumen di seluruh Indonesia.
Sayangnya, kemudahan tersebut juga dimanfaatkan oleh pelaku pembajakan. Dengan modal yang relatif kecil, mereka dapat memperbanyak buku secara ilegal dan memasarkannya melalui berbagai platform digital.
Tidak sedikit penjual yang menggunakan foto produk menyerupai buku asli, sehingga konsumen kesulitan membedakan antara buku resmi dan buku bajakan. Bahkan ketika satu akun ditutup atau dilaporkan, pelaku sering kali dapat kembali berjualan menggunakan akun baru.
Fenomena ini membuat pengawasan terhadap peredaran buku bajakan menjadi semakin kompleks dibandingkan era perdagangan konvensional.
Indonesia Sudah Memiliki Payung Hukum
Secara regulasi, Indonesia sebenarnya telah memiliki dasar hukum yang cukup jelas untuk melindungi karya intelektual.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur berbagai bentuk perlindungan terhadap karya tulis, termasuk buku. Dalam aturan tersebut, penggandaan, pendistribusian, dan penjualan karya tanpa izin pemegang hak cipta merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana maupun perdata.
Namun dalam praktiknya, keberadaan regulasi belum otomatis menjamin berkurangnya angka pembajakan.
Banyak kasus pembajakan yang tetap berlangsung secara terbuka, terutama di ruang digital yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan perdagangan konvensional.
Aturan Sudah Ada, Tantangannya pada Implementasi
Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), Hikmat Kurnia, menilai bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada implementasi dan pengawasannya.
Menurutnya, industri perbukuan telah lama menghadapi masalah pembajakan yang terus berulang karena proses penindakan sering kali tidak sebanding dengan kecepatan munculnya pelaku baru.
Hikmat menjelaskan bahwa ketika satu pelaku ditindak, dalam waktu singkat bisa muncul pelaku lain yang menjalankan praktik serupa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum perlu dilakukan secara lebih sistematis dan berkelanjutan.
Ia juga menilai bahwa platform digital perlu mengambil peran lebih aktif dalam mencegah peredaran buku bajakan di ruang daring.
Marketplace Menjadi Tantangan Baru
Perdagangan digital menghadirkan tantangan baru bagi penegakan hukum hak cipta.
Marketplace pada dasarnya berfungsi sebagai penyedia platform yang mempertemukan penjual dan pembeli. Namun dalam praktiknya, ribuan hingga jutaan produk yang diperdagangkan membuat proses pengawasan menjadi tidak mudah.
Buku bajakan sering kali muncul kembali meskipun sebelumnya telah dilaporkan atau dihapus. Selain itu, identitas penjual juga tidak selalu mudah dilacak, terutama ketika pelaku menggunakan berbagai metode untuk menyamarkan aktivitasnya.
Kondisi tersebut membuat proses penegakan hukum membutuhkan koordinasi yang lebih erat antara pemerintah, pemegang hak cipta, dan platform digital.
Pembajakan Tidak Boleh Dianggap Pelanggaran Ringan
Penulis dan redaktur senior Yusi Avianto Pareanom menilai bahwa salah satu masalah dalam penanganan pembajakan adalah masih adanya anggapan bahwa pelanggaran hak cipta merupakan persoalan yang tidak terlalu serius.
Menurutnya, pembajakan sering kali dianggap sebagai pelanggaran yang dampaknya tidak terlihat secara langsung, sehingga tidak mendapatkan perhatian sebesar kejahatan ekonomi lainnya.
Padahal, pembajakan memiliki dampak yang nyata terhadap keberlangsungan industri kreatif dan produksi pengetahuan.
Yusi berpandangan bahwa penegakan hukum yang konsisten penting untuk menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta merupakan tindakan yang memiliki konsekuensi hukum yang jelas.
Rendahnya Kesadaran Masyarakat Ikut Memperburuk Situasi
Selain aspek hukum, persoalan pembajakan juga berkaitan dengan perilaku konsumen.
Banyak pembeli yang memilih buku bajakan karena harganya lebih murah tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap penulis dan penerbit.
Sebagian masyarakat bahkan masih menganggap pembajakan sebagai persoalan yang wajar selama mereka tetap memperoleh akses terhadap bacaan.
Padahal, tanpa adanya permintaan dari konsumen, pasar buku bajakan tidak akan berkembang sebesar saat ini.
Karena itu, upaya memberantas pembajakan tidak hanya membutuhkan penegakan hukum yang kuat, tetapi juga perubahan cara pandang masyarakat terhadap pentingnya menghargai hak cipta.
Literasi Harus Mengajarkan Etika
Duta Baca Indonesia, Gol A Gong, menilai bahwa gerakan literasi tidak boleh hanya berfokus pada peningkatan minat baca.
Menurutnya, literasi juga harus mengajarkan etika dalam mengakses dan memanfaatkan pengetahuan.
Gol A Gong menjelaskan bahwa membaca buku bajakan mungkin memberikan manfaat bagi pembaca dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang dapat merugikan penulis dan menghambat lahirnya karya-karya baru.
Karena itu, ia menekankan pentingnya membangun kesadaran bahwa membeli buku asli merupakan bentuk penghargaan terhadap proses kreatif dan kontribusi para penulis.
Dampak terhadap Industri Perbukuan Nasional
Pembajakan tidak hanya merugikan individu penulis atau penerbit. Dampaknya juga dirasakan oleh seluruh ekosistem industri perbukuan.
Ketika penjualan buku resmi menurun akibat pembajakan, kemampuan penerbit untuk menerbitkan karya baru menjadi berkurang. Investasi terhadap penulis baru, buku-buku edukatif, maupun karya ilmiah juga berpotensi menurun.
Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memengaruhi keberagaman dan kualitas buku yang tersedia bagi masyarakat.
Jika industri perbukuan melemah, maka upaya meningkatkan kualitas literasi nasional juga akan menghadapi tantangan yang semakin besar.
Akses Bacaan dan Perlindungan Karya Harus Berjalan Bersama
Pendidik dan pegiat literasi Najelaa Shihab, pendiri gerakan Semua Murid Semua Guru, menilai bahwa persoalan pembajakan harus dilihat secara komprehensif.
Menurutnya, masyarakat memang membutuhkan akses yang lebih luas terhadap buku dan sumber pengetahuan. Namun pada saat yang sama, perlindungan terhadap penulis dan penerbit juga harus diperkuat.
Najelaa berpandangan bahwa solusi terbaik adalah menciptakan keseimbangan antara aksesibilitas dan penghormatan terhadap hak cipta.
Karena itu, penguatan perpustakaan, penyediaan buku digital legal, serta berbagai program literasi perlu berjalan beriringan dengan upaya penegakan hukum.
Perlu Kolaborasi yang Lebih Kuat
Banyak pengamat menilai bahwa pemberantasan pembajakan buku tidak bisa dibebankan hanya kepada aparat penegak hukum.
Pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap pelaku pembajakan. Platform digital perlu meningkatkan sistem deteksi dan penanganan produk ilegal. Industri perbukuan perlu terus melakukan edukasi kepada masyarakat. Sementara konsumen juga memiliki peran penting melalui keputusan untuk memilih produk legal.
Tanpa kolaborasi dari seluruh pihak, pembajakan akan terus menemukan celah untuk berkembang.
Menjaga Hak Cipta, Menjaga Masa Depan Literasi
Maraknya buku bajakan menunjukkan bahwa tantangan dunia literasi Indonesia tidak hanya berkaitan dengan rendahnya minat baca, tetapi juga dengan penghargaan terhadap karya intelektual.
Sebagaimana disampaikan berbagai penulis, penerbit, dan pegiat literasi, lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu faktor yang membuat praktik pembajakan terus berulang. Namun persoalan ini juga tidak bisa dilepaskan dari aspek kesadaran masyarakat dan perubahan pola perdagangan di era digital.
Jika Indonesia ingin membangun ekosistem literasi yang sehat, maka perlindungan terhadap hak cipta harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya tersebut. Sebab ketika pembajakan terus dibiarkan, yang dirugikan bukan hanya penulis atau penerbit, melainkan masa depan industri pengetahuan dan literasi bangsa secara keseluruhan.
