Pemerintah Diminta Libatkan Desa dalam Pengambilan Keputusan

MQFMNETWORK.COM | Bandung – Kebijakan pengalihan Dana Desa untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih diharapkan tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga melibatkan aspirasi dan musyawarah desa sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Dalam dialog Sudut Pandang Radio MQFM Bandung, Rabu 25 Februari 2026, Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, M.A menegaskan bahwa partisipasi masyarakat desa merupakan…

Perlu Evaluasi dan Skema Fleksibel agar Dana Desa Tetap Tepat Sasaran

MQFMNETWORK.COM | Bandung – Polemik pengalihan Dana Desa untuk program Koperasi Desa Merah Putih dinilai perlu disikapi dengan pendekatan evaluatif dan fleksibel, agar tidak mengganggu prioritas pembangunan yang sudah dirancang masing-masing desa. Dalam dialog Sudut Pandang Radio MQFM Bandung, Rabu 25 Februari 2026, Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, M.A menyampaikan bahwa pemerintah sebaiknya membuka ruang penyesuaian…

Risiko Kebijakan Top-Down terhadap Partisipasi dan Musyawarah Desa

MQFMNETWORK.COM | Bandung – Pengalihan sebagian besar Dana Desa untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih memunculkan kekhawatiran bukan hanya pada aspek anggaran, tetapi juga pada kualitas partisipasi warga dalam perencanaan pembangunan desa. Dalam dialog Sudut Pandang Radio MQFM Bandung, Rabu 25 Februari 2026, Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, M.A menegaskan bahwa salah satu roh utama…

Penguatan Desa atau Sentralisasi dalam Skema Dana Desa 2026

MQFMNETWORK.COM | Bandung – Kebijakan pengalihan sebagian Dana Desa untuk mendukung Koperasi Desa Merah Putih memunculkan diskursus baru tentang arah tata kelola fiskal di Indonesia. Apakah kebijakan ini memperkuat desa sebagai subjek pembangunan, atau justru berpotensi menarik kembali kendali ke pemerintah pusat. Dalam program Sudut Pandang Radio MQFM Bandung, Rabu 25 Februari 2026, Prof. Dr.…

Sektor Infrastruktur dan Pelayanan Dasar Terancam Jika Dana Desa Tergeser

MQFMNETWORK.COM | Bandung – Pengalihan sebagian besar Dana Desa tahun anggaran 2026 untuk mendukung Koperasi Desa Merah Putih memunculkan pertanyaan serius tentang sektor mana yang paling terdampak di tingkat desa. Dengan alokasi 58,03 persen dari total pagu Dana Desa dialihkan untuk koperasi, ruang fiskal desa menjadi jauh lebih terbatas. Dalam program Sudut Pandang Radio MQFM…

Pengalihan Dana Desa ke Kopdes Merah Putih Uji Batas Kewenangan Pusat dan Daerah

MQFMNETWORK.COM | Bandung – Isu pengalihan Dana Desa tahun anggaran 2026 menjadi perhatian serius dalam dinamika otonomi daerah. Kebijakan pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 menetapkan 58,03 persen dari total pagu Dana Desa sebesar Rp 60,57 triliun atau sekitar Rp 34,57 triliun dialokasikan untuk mendukung pembangunan dan operasional Koperasi Desa Merah…

Lapangan Kerja dan Ketahanan Ekonomi Nasional Dipertaruhkan dalam Kesepakatan Dagang RI dan AS

MQFMNETWORK.COM | Bandung – Kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat dengan skema tarif resiprokal 19 persen tidak hanya berbicara soal angka dan komoditas, tetapi juga menyentuh isu strategis ketahanan ekonomi nasional dan masa depan lapangan kerja. Dalam program Sudut Pandang Radio MQFM Bandung, Senin 23 Februari 2026, Peneliti Center of Reform on Economics CORE…

Sertifikasi Halal Dibebaskan, Isu Sensitif dalam Kesepakatan Dagang RI dan AS

MQFMNETWORK.COM | Bandung – Selain isu tarif dan akses pasar, salah satu poin yang memantik perhatian publik adalah terkait kebijakan sertifikasi halal dalam kesepakatan dagang Indonesia dan Amerika Serikat. Dalam dinamika negosiasi Agreement on Reciprocal Trade yang mencakup 1.819 pos tarif, muncul informasi bahwa produk impor tertentu dari Amerika Serikat tidak lagi diwajibkan memenuhi proses…

Bebas Tarif Sawit dan Tekstil, Siapa Benar Benar Diuntungkan

MQFMNETWORK.COM | Bandung – Salah satu poin yang banyak disorot dalam kesepakatan dagang Indonesia dan Amerika Serikat adalah pembebasan tarif untuk sejumlah komoditas unggulan Indonesia. Minyak kelapa sawit, kakao, kopi, hingga tekstil dan garmen masuk dalam daftar yang mendapatkan fasilitas tarif 0 persen dengan skema tertentu. Secara sepintas, kebijakan ini tampak sebagai angin segar bagi…

Sertifikasi Halal dan Regulasi Impor Jadi Sorotan dalam Perjanjian RI-AS

MQFMNETWORK.COM | Bandung – Kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat tidak hanya berbicara soal tarif resiprokal 19 persen dan pembebasan bea masuk pada sejumlah komoditas. Isu yang tak kalah penting dan sensitif adalah kebijakan non tarif, termasuk pengaturan sertifikasi halal serta transfer data lintas batas. Dalam program Sudut Pandang Radio MQFM Bandung, Senin 23…