MQFMNETWORK.COM | BANDUNG – Pemerintah resmi memberlakukan registrasi kartu SIM baru menggunakan verifikasi biometrik wajah (face recognition) mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat validasi identitas pelanggan telekomunikasi sekaligus menekan berbagai bentuk kejahatan digital yang selama ini memanfaatkan nomor telepon dengan identitas palsu.
Di balik tujuan tersebut, muncul pertanyaan yang banyak disampaikan masyarakat. Seberapa aman data biometrik berupa wajah yang digunakan saat registrasi? Mengingat data biometrik merupakan salah satu jenis data pribadi yang sangat sensitif, perlindungannya menjadi isu yang tidak dapat dipisahkan dari implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
Data Biometrik Bukan Data Pribadi Biasa
Berbeda dengan nama, alamat, atau nomor telepon, data biometrik memiliki karakteristik yang unik.
Wajah seseorang merupakan identitas yang melekat seumur hidup dan tidak dapat diganti apabila terjadi penyalahgunaan. Apabila kata sandi bocor, seseorang masih dapat menggantinya. Namun, apabila data biometrik disalahgunakan, risikonya jauh lebih besar karena identitas biologis seseorang tidak dapat diubah.
Karena itu, UU PDP mengategorikan data biometrik sebagai data pribadi yang bersifat spesifik (sensitif) sehingga memerlukan perlindungan yang lebih ketat dibandingkan data pribadi umum.
Artinya, setiap pihak yang mengelola data tersebut wajib memastikan keamanan, kerahasiaan, serta penggunaannya hanya untuk tujuan yang telah disetujui.
Mengapa Pemerintah Menggunakan Scan Wajah?
Pemerintah menilai metode registrasi lama yang hanya mengandalkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) masih memiliki celah penyalahgunaan.
Tidak sedikit kasus ketika identitas seseorang digunakan tanpa izin untuk mendaftarkan kartu SIM yang kemudian dipakai melakukan penipuan, phishing, penyebaran spam, hingga tindak kejahatan siber lainnya.
Melalui teknologi face recognition, identitas pelanggan akan dicocokkan secara langsung dengan basis data kependudukan sehingga peluang penggunaan identitas palsu diharapkan semakin kecil. Kebijakan ini merupakan bagian dari penguatan identitas digital yang lebih aman.
Perlindungan Data Harus Menjadi Prioritas
Dr. Pratama Persadha, Chairman Communication & Information System Security Research Center (CISSReC), menilai bahwa penggunaan teknologi biometrik memang dapat meningkatkan akurasi proses verifikasi identitas.
Dalam perbincangannya, ia menjelaskan bahwa teknologi ini mampu mempersempit ruang penyalahgunaan identitas yang selama ini dimanfaatkan pelaku kejahatan digital untuk memperoleh nomor telepon secara anonim.
Namun, menurut Pratama Persadha, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi pengenalan wajah.
Yang jauh lebih penting adalah bagaimana data biometrik tersebut dikelola dan dilindungi.
Ia menekankan bahwa seluruh sistem harus dibangun dengan prinsip privacy by design, yakni perlindungan privasi sudah menjadi bagian dari rancangan sistem sejak awal, bukan ditambahkan setelah sistem selesai dibangun.
Selain itu, sistem harus menggunakan enkripsi yang kuat, pembatasan akses yang ketat, audit keamanan secara berkala, serta mekanisme respons apabila terjadi insiden keamanan siber.
Peran UU PDP dalam Melindungi Data Biometrik
UU Perlindungan Data Pribadi memberikan sejumlah prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pengendali data pribadi.
Pertama, pengumpulan data harus memiliki tujuan yang jelas dan sah.
Kedua, penggunaan data tidak boleh melebihi tujuan yang telah disampaikan kepada pemilik data.
Ketiga, penyelenggara sistem wajib menjaga keamanan data dari akses yang tidak sah maupun kebocoran.
Keempat, apabila terjadi insiden kebocoran data, pengelola memiliki kewajiban untuk melakukan pemberitahuan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan adanya UU PDP, masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui bagaimana data mereka diproses, digunakan, maupun dilindungi.
Pemerintah Menegaskan Data Wajah Tidak Disimpan Operator
Salah satu kekhawatiran publik adalah kemungkinan data wajah tersimpan di operator seluler.
Pemerintah menegaskan bahwa operator tidak menyimpan data biometrik pelanggan. Proses pemindaian wajah digunakan untuk mencocokkan identitas dengan basis data kependudukan, sedangkan pengelolaan data kependudukan tetap berada pada instansi yang berwenang.
Penjelasan ini menjadi penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap implementasi registrasi biometrik.
Meski demikian, transparansi mengenai proses pengelolaan data tetap diperlukan agar publik memahami bagaimana data mereka diproses dan dilindungi.
Ancaman Kebocoran Data Tetap Perlu Diwaspadai
Meskipun pemerintah telah menyiapkan berbagai mekanisme keamanan, risiko serangan siber tidak pernah benar-benar hilang.
Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai negara mengalami insiden kebocoran data yang melibatkan institusi publik maupun swasta.
Karena itu, menurut Pratama Persadha, sistem keamanan harus terus diperbarui mengikuti perkembangan ancaman siber.
Ia juga menekankan pentingnya penerapan liveness detection, yaitu teknologi yang mampu memastikan bahwa proses verifikasi dilakukan oleh orang yang benar-benar hadir, bukan menggunakan foto, video, atau rekayasa digital (deepfake).
Masyarakat Juga Memiliki Peran
Perlindungan data pribadi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan operator telekomunikasi.
Masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran dalam menjaga keamanan identitas digital.
Beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan antara lain memastikan registrasi hanya dilakukan melalui gerai, aplikasi, atau situs resmi operator, tidak membagikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal, serta selalu berhati-hati terhadap berbagai bentuk penipuan digital yang mengatasnamakan instansi tertentu.
Literasi digital menjadi salah satu fondasi penting agar perlindungan data berjalan secara menyeluruh.
Kepercayaan Publik Menjadi Kunci
Penerapan registrasi SIM card menggunakan scan wajah merupakan bagian dari transformasi digital yang bertujuan memperkuat keamanan identitas masyarakat. Teknologi biometrik menawarkan proses verifikasi yang lebih akurat dibandingkan metode sebelumnya dan berpotensi mengurangi penyalahgunaan identitas dalam registrasi nomor telepon.
Namun, sebagaimana disampaikan Dr. Pratama Persadha, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan seluruh penyelenggara sistem dalam melindungi data biometrik masyarakat. Penerapan UU PDP harus diwujudkan melalui tata kelola yang transparan, sistem keamanan berlapis, audit berkala, serta pengawasan yang konsisten terhadap seluruh proses pengolahan data.
Pada akhirnya, keberhasilan registrasi SIM card berbasis biometrik bukan hanya diukur dari kemampuannya menekan kejahatan digital, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjaga hak masyarakat atas keamanan dan privasi data pribadi. Kepercayaan publik akan menjadi modal utama agar transformasi digital dapat berjalan secara aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.
