MQFMNETWORK.COM | BANDUNG – Upaya reformasi tata cara pembentukan produk hukum di Jawa Barat tidak hanya berbicara tentang perubahan aturan atau penyederhanaan prosedur legislasi. Lebih dari itu, reformasi ini menyentuh aspek yang paling mendasar dalam pembentukan regulasi, yakni bagaimana memastikan setiap produk hukum yang lahir benar-benar berkualitas, dapat dilaksanakan, tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Di tengah dinamika perubahan hukum nasional, mulai dari lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, penguatan prinsip partisipasi publik dalam pembentukan regulasi, hingga berkembangnya konsep omnibus law dan digitalisasi legislasi, DPRD dan pemerintah daerah dituntut memainkan peran yang lebih strategis dalam proses pembentukan produk hukum daerah.
Pertanyaannya, sejauh mana kedua lembaga tersebut mampu menjadi penggerak utama reformasi legislasi yang berkualitas di Jawa Barat?
Produk Hukum Berkualitas Menjadi Kebutuhan Daerah
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, produk hukum bukan sekadar dokumen administratif. Regulasi menjadi instrumen utama yang menentukan arah pembangunan, pelayanan publik, pengelolaan anggaran, perlindungan masyarakat, hingga kepastian hukum bagi dunia usaha dan investasi.
Karena itu, kualitas produk hukum sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan daerah.
Regulasi yang disusun tanpa kajian yang memadai berpotensi menimbulkan tumpang tindih aturan, kesulitan implementasi, bahkan konflik hukum. Sebaliknya, regulasi yang disusun secara matang dapat menjadi fondasi penting bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.
Dalam konteks inilah reformasi tata cara pembentukan produk hukum di Jawa Barat menjadi relevan. Perubahan yang dilakukan bukan semata untuk mempercepat proses legislasi, melainkan untuk meningkatkan kualitas hasil akhirnya.
DPRD Sebagai Lembaga Legislasi Daerah
Dalam sistem pemerintahan daerah, DPRD memiliki fungsi legislasi yang sangat penting. Bersama kepala daerah, DPRD berwenang membentuk peraturan daerah yang menjadi dasar pelaksanaan berbagai kebijakan publik.
Peran DPRD tidak hanya terbatas pada pembahasan dan pengesahan rancangan peraturan daerah, tetapi juga mencakup perencanaan program legislasi, pengawasan terhadap proses penyusunan regulasi, serta memastikan setiap produk hukum memenuhi prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
Melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), DPRD bertugas mengoordinasikan penyusunan program legislasi daerah sekaligus melakukan evaluasi terhadap berbagai rancangan regulasi yang diajukan.
Dalam era reformasi legislasi, fungsi tersebut menjadi semakin penting karena DPRD dituntut tidak hanya menghasilkan regulasi, tetapi juga menjamin kualitasnya.
Pemerintah Daerah sebagai Penyusun Kebijakan
Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki peran sebagai pihak yang paling memahami kebutuhan teknis dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Sebagian besar rancangan peraturan daerah lahir dari kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan, pelayanan publik, maupun pengaturan berbagai urusan pemerintahan.
Karena itu, pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan kajian akademik, data pendukung, analisis dampak kebijakan, serta argumentasi yang menjadi dasar penyusunan regulasi.
Kualitas naskah akademik dan kajian yang disusun pemerintah daerah sangat menentukan kualitas produk hukum yang nantinya dibahas bersama DPRD.
Jika dasar akademiknya lemah, maka regulasi yang dihasilkan berisiko tidak efektif atau bahkan sulit diterapkan di lapangan.
Kualitas Regulasi Ditentukan oleh Kualitas Proses Pembentukannya
Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (Unisba), Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H., menilai bahwa kualitas suatu produk hukum tidak dapat dipisahkan dari kualitas proses pembentukannya.
Dalam berbagai pemaparannya mengenai reformasi hukum, Prof. Edi menegaskan bahwa regulasi yang baik harus memenuhi beberapa prinsip penting, seperti memiliki dasar hukum yang kuat, selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, dapat dilaksanakan secara efektif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, DPRD dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang sama besar dalam memastikan prinsip-prinsip tersebut terpenuhi.
Ia menjelaskan bahwa pembentukan regulasi tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan target jumlah perda atau penyelesaian agenda legislasi. Yang lebih penting adalah memastikan setiap produk hukum memiliki kualitas substansi yang baik dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Dalam pandangannya, regulasi yang lahir melalui proses yang terburu-buru dan minim kajian berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Tantangan Harmonisasi Regulasi
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi DPRD dan pemerintah daerah saat ini adalah memastikan harmonisasi regulasi dengan perkembangan hukum nasional.
Lahirnya KUHP baru, perubahan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta berbagai kebijakan nasional lainnya menuntut penyesuaian terhadap produk hukum daerah.
Proses harmonisasi ini tidak sederhana karena melibatkan banyak regulasi yang telah berlaku selama bertahun-tahun.
DPRD dan pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap regulasi yang disusun tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sekaligus tetap mampu mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik lokal.
Kesalahan dalam proses harmonisasi dapat berujung pada pembatalan regulasi atau munculnya ketidakpastian hukum dalam implementasinya.
Pentingnya Partisipasi Publik dalam Legislasi
Salah satu perubahan penting dalam sistem pembentukan regulasi saat ini adalah penguatan prinsip meaningful participation atau partisipasi publik yang bermakna.
Prinsip ini menegaskan bahwa masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam proses penyusunan regulasi, mulai dari tahap perencanaan hingga pembahasan.
Keterlibatan masyarakat tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan legitimasi regulasi, tetapi juga membantu pembentuk kebijakan memahami kebutuhan riil yang ada di lapangan.
Prof. Edi Setiadi menilai bahwa partisipasi publik merupakan elemen penting dalam pembentukan produk hukum yang berkualitas. Menurutnya, regulasi yang lahir dari proses dialog dengan masyarakat cenderung lebih responsif dan lebih mudah diterima ketika diterapkan.
Karena itu, DPRD dan pemerintah daerah perlu membuka ruang partisipasi yang lebih luas, baik melalui forum konsultasi publik, diskusi akademik, maupun pemanfaatan teknologi digital.
Digitalisasi Legislasi dan Transparansi
Reformasi legislasi di Jawa Barat juga diarahkan untuk mengikuti perkembangan teknologi melalui penerapan sistem e-legislasi.
Digitalisasi memungkinkan proses pembentukan regulasi menjadi lebih transparan, terdokumentasi, dan mudah diakses oleh masyarakat.
Melalui sistem digital, masyarakat dapat memantau perkembangan pembahasan regulasi, memberikan masukan, serta memperoleh akses terhadap berbagai dokumen legislasi.
Bagi DPRD dan pemerintah daerah, digitalisasi juga membantu meningkatkan efisiensi kerja sekaligus memperkuat akuntabilitas dalam proses pembentukan produk hukum.
Kolaborasi Menjadi Kunci
Keberhasilan reformasi legislasi tidak dapat dicapai hanya oleh satu pihak.
DPRD membutuhkan dukungan data, kajian, dan analisis dari pemerintah daerah. Sebaliknya, pemerintah daerah memerlukan fungsi pengawasan dan penyempurnaan dari DPRD agar regulasi yang dihasilkan benar-benar memenuhi prinsip-prinsip pembentukan peraturan yang baik.
Selain itu, akademisi, organisasi masyarakat sipil, praktisi hukum, dunia usaha, dan masyarakat luas juga memiliki peran penting dalam memberikan perspektif yang beragam selama proses penyusunan regulasi.
Kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan menjadi faktor utama dalam menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan adaptif terhadap perubahan.
Menentukan Masa Depan Tata Kelola Hukum Jawa Barat
Perombakan tata cara pembentukan produk hukum di Jawa Barat merupakan momentum penting untuk memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
Di tengah berbagai perubahan hukum nasional dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih baik, kualitas regulasi menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan.
Sebagaimana disampaikan Prof. Dr. H. Edi Setiadi, produk hukum yang baik lahir dari proses yang baik. Karena itu, peran DPRD dan pemerintah daerah tidak hanya sebatas membentuk regulasi, tetapi juga memastikan setiap regulasi disusun berdasarkan kajian yang kuat, harmonis dengan sistem hukum nasional, melibatkan partisipasi publik, dan dapat diterapkan secara efektif.
Jika reformasi legislasi ini berjalan sesuai harapan, Jawa Barat tidak hanya akan memiliki regulasi yang lebih berkualitas, tetapi juga berpeluang menjadi contoh bagaimana pemerintah daerah dapat membangun sistem legislasi yang modern, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
