MQFMNETWORK.COM | Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam laporan terbarunya kembali mengingatkan dunia tentang semakin memburuknya krisis air global. Peningkatan populasi, perubahan iklim, pencemaran lingkungan, serta eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali dinilai menjadi faktor utama menurunnya ketersediaan air bersih di berbagai wilayah. Krisis ini tidak hanya mengancam sektor lingkungan, tetapi juga berdampak langsung pada kesehatan, ketahanan pangan, dan stabilitas sosial masyarakat.
Laporan tersebut menegaskan bahwa lebih dari separuh populasi dunia berpotensi mengalami tekanan air dalam beberapa dekade ke depan. Kondisi ini menjadikan isu pengelolaan sumber daya air sebagai agenda strategis global. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, berada dalam posisi rentan karena masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan tata kelola lingkungan yang belum optimal.
Pengamat kebijakan lingkungan dari Universitas Indonesia, Prof. Emil Salim, menilai bahwa peringatan PBB harus menjadi alarm serius bagi pemerintah nasional. Menurutnya, krisis air bukan lagi ancaman masa depan, melainkan realitas yang sudah dirasakan di banyak daerah. Tanpa perubahan kebijakan yang mendasar, tekanan terhadap sumber daya air akan terus meningkat.
Posisi Indonesia dalam Peta Krisis Air Global
Sebagai negara dengan curah hujan tinggi dan sumber daya air melimpah, Indonesia kerap dianggap aman dari ancaman krisis air. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan distribusi dan penurunan kualitas air di berbagai wilayah. Sejumlah daerah mengalami kekeringan musiman, sementara wilayah lain menghadapi pencemaran sungai dan air tanah yang semakin parah.
Pengurus Ikatan Ahli Teknik Penyehatan Teknik Lingkungan Indonesia (IATPI), Arieza Akbary Triputra, menilai bahwa persoalan utama Indonesia terletak pada lemahnya sistem pengelolaan air terpadu. Menurutnya, banyak daerah belum memiliki perencanaan berbasis daya dukung lingkungan sehingga pemanfaatan air berlangsung tanpa mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang.
Arieza juga menekankan bahwa urbanisasi cepat dan pertumbuhan industri memperbesar tekanan terhadap sumber air. Tanpa pengendalian yang tegas, ketergantungan pada air tanah dan eksploitasi sungai akan terus mempercepat degradasi lingkungan, sekaligus meningkatkan risiko krisis air di kawasan perkotaan dan pedesaan.
Tantangan Tata Kelola Air Nasional dan Daerah
Tata kelola air di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan struktural, mulai dari tumpang tindih kewenangan hingga lemahnya pengawasan di tingkat daerah. Kebijakan pengelolaan air sering kali tidak berjalan seiring dengan perencanaan tata ruang dan perlindungan ekosistem daerah aliran sungai.
Penasihat Strategi Kampanye Regional Greenpeace Asia Tenggara, Fajri Fadillah, menilai bahwa lemahnya perlindungan lingkungan menjadi akar dari banyak persoalan krisis air. Menurutnya, alih fungsi lahan, deforestasi, dan aktivitas tambang telah merusak daerah resapan air dan mempercepat degradasi sumber daya alam.
Fajri juga menyoroti minimnya penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan. Ia menilai bahwa tanpa sanksi tegas, praktik perusakan sumber air akan terus berulang. Kondisi ini pada akhirnya memperbesar beban negara dalam menyediakan air bersih bagi masyarakat.
Dampak Krisis Air terhadap Kehidupan Sosial dan Kesehatan
Krisis air tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga memengaruhi kualitas hidup masyarakat. Keterbatasan air bersih meningkatkan risiko penyakit berbasis air, menurunkan produktivitas ekonomi, serta memperlebar kesenjangan sosial. Di sejumlah wilayah, masyarakat harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperoleh air layak konsumsi.
Pengamat kesehatan lingkungan, Dr. Tri Edhi Budhi Soesilo, menyebut bahwa keterbatasan akses air bersih berkorelasi langsung dengan meningkatnya kasus diare, infeksi kulit, dan gangguan kesehatan lainnya. Menurutnya, persoalan air harus dipandang sebagai isu kesehatan publik, bukan semata-mata masalah infrastruktur.
Selain itu, konflik sosial terkait akses air juga mulai muncul di beberapa daerah. Persaingan antara sektor industri, pertanian, dan kebutuhan rumah tangga berpotensi memicu ketegangan apabila tidak diatur melalui kebijakan yang adil dan transparan.
Urgensi Mitigasi dan Penguatan Kebijakan Air Nasional
Menghadapi ancaman krisis air global, Indonesia dituntut untuk memperkuat kebijakan mitigasi dan adaptasi secara menyeluruh. Penguatan perlindungan daerah resapan, revitalisasi sungai, serta pengembangan teknologi pengolahan air menjadi langkah strategis yang perlu dipercepat. Di sisi lain, peningkatan literasi masyarakat tentang konservasi air juga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya.
Arieza Akbary Triputra menegaskan bahwa investasi pada infrastruktur air bersih dan sanitasi harus menjadi prioritas nasional. Menurutnya, pengelolaan air yang baik tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Sementara itu, Fajri Fadillah menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam pengawasan kebijakan lingkungan. Ia menilai bahwa transparansi dan partisipasi masyarakat dapat memperkuat akuntabilitas pemerintah dalam menjaga sumber daya air. Dengan sinergi kebijakan, pengawasan, dan kesadaran publik, ketahanan air Indonesia di tengah krisis global diharapkan dapat terus diperkuat secara berkelanjutan.
