MQFMNETWORK.COM | Bandung – Kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada terhentinya sementara program distribusi buku Perpustakaan Nasional (Perpusnas) kembali memunculkan diskusi mengenai arah kebijakan pembangunan nasional. Di satu sisi, pemerintah perlu menjaga kesehatan fiskal negara agar belanja tetap terkendali dan sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Di sisi lain, sektor pendidikan dan literasi merupakan investasi jangka panjang yang berperan besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Situasi tersebut menghadirkan pertanyaan penting. Apakah pengurangan anggaran pada program literasi merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari dari efisiensi fiskal, atau justru menunjukkan bergesernya skala prioritas pembangunan?
Efisiensi Anggaran Menjadi Bagian dari Tata Kelola Fiskal
Dalam pengelolaan keuangan negara, penyesuaian atau efisiensi anggaran merupakan hal yang dapat dilakukan ketika pemerintah menghadapi perubahan kondisi ekonomi, kebutuhan belanja yang meningkat, maupun perlunya penyesuaian terhadap program prioritas nasional.
Prinsip utama efisiensi bukan sekadar mengurangi belanja, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Karena itu, setiap keputusan pengurangan anggaran idealnya mempertimbangkan dampak jangka pendek maupun jangka panjang.
Literasi Termasuk Investasi Pembangunan Manusia
Berbeda dengan belanja operasional yang manfaatnya bersifat langsung, investasi pada literasi menghasilkan dampak yang baru terlihat dalam jangka panjang.
Program distribusi buku, penguatan perpustakaan, dan peningkatan budaya membaca memang tidak menghasilkan manfaat ekonomi secara instan.
Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi memiliki hubungan erat dengan kualitas pendidikan, produktivitas tenaga kerja, kemampuan berinovasi, hingga pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Dengan demikian, penguatan literasi merupakan bagian dari investasi pembangunan manusia.
Pendidikan Tidak Boleh Dipandang Sebagai Beban Anggaran
Dalam perbincangan Sudut Pandang MQFM, Doni Koesoema A., M.Ed, Pemerhati Pendidikan sekaligus Founder Pendidikan Karakter Education Consulting, menegaskan bahwa pendidikan, termasuk literasi, seharusnya tidak diposisikan sebagai beban dalam anggaran negara.
Menurutnya, pendidikan merupakan investasi yang akan menentukan kualitas bangsa pada masa depan.
Ia menjelaskan bahwa hasil pembangunan pendidikan memang tidak selalu terlihat dalam satu periode pemerintahan.
Namun, negara yang konsisten berinvestasi pada pendidikan umumnya mampu menghasilkan masyarakat yang lebih produktif, inovatif, dan memiliki daya saing tinggi.
Karena itu, Doni mengingatkan agar kebijakan efisiensi tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap pembangunan sumber daya manusia.
Menentukan Skala Prioritas di Tengah Keterbatasan
Pemerintah tentu dihadapkan pada berbagai kebutuhan pembangunan yang harus dipenuhi secara bersamaan.
Belanja untuk infrastruktur, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, maupun sektor strategis lainnya memerlukan dukungan anggaran yang tidak sedikit.
Dalam kondisi tersebut, penyusunan skala prioritas menjadi hal yang tidak dapat dihindari.
Namun, banyak pemerhati pendidikan menilai bahwa literasi merupakan sektor yang memiliki efek berganda (multiplier effect) terhadap berbagai bidang pembangunan.
Masyarakat yang memiliki tingkat literasi tinggi cenderung lebih sehat, lebih produktif, lebih adaptif terhadap teknologi, dan memiliki kemampuan mengambil keputusan yang lebih baik.
Efisiensi Tidak Selalu Harus Mengurangi Program
Efisiensi anggaran pada dasarnya tidak selalu berarti menghentikan suatu program.
Dalam banyak kasus, efisiensi justru dapat dilakukan melalui perbaikan tata kelola, digitalisasi layanan, penyederhanaan proses administrasi, maupun peningkatan efektivitas distribusi anggaran.
Karena itu, penghentian sementara distribusi buku menjadi momentum untuk mengevaluasi model pelaksanaan program literasi agar ke depan dapat berjalan lebih efisien tanpa mengurangi manfaat yang diterima masyarakat.
Perlu Kolaborasi untuk Menjaga Gerakan Literasi
Doni Koesoema menilai bahwa pembangunan literasi tidak dapat hanya bergantung pada pemerintah pusat.
Pemerintah daerah, sekolah, perguruan tinggi, dunia usaha, penerbit, media, dan komunitas literasi memiliki ruang untuk berkontribusi.
Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), gerakan donasi buku, pengembangan perpustakaan digital, hingga penguatan taman bacaan masyarakat dapat menjadi pelengkap dalam memperluas akses terhadap bahan bacaan.
Kolaborasi tersebut menjadi penting agar gerakan literasi tetap berjalan meskipun menghadapi keterbatasan fiskal.
Indonesia Emas Membutuhkan Kebijakan yang Berorientasi Jangka Panjang
Indonesia sedang mempersiapkan diri menuju Indonesia Emas 2045 dengan mengandalkan bonus demografi sebagai salah satu modal utama.
Namun, bonus demografi hanya akan menghasilkan manfaat apabila didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang baik.
Literasi merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun kemampuan berpikir kritis, kreativitas, inovasi, serta daya saing generasi muda.
Oleh karena itu, kebijakan pembangunan perlu mempertimbangkan manfaat jangka panjang, bukan hanya efisiensi anggaran dalam satu periode tertentu.
Menjaga Keseimbangan antara Fiskal dan Investasi SDM
Kebijakan efisiensi anggaran merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang bertujuan menjaga keberlanjutan fiskal negara. Namun, di saat yang sama, investasi pada pendidikan dan literasi juga merupakan fondasi bagi pembangunan bangsa dalam jangka panjang.
Pandangan Doni Koesoema A., M.Ed mengingatkan bahwa pendidikan bukanlah beban anggaran, melainkan investasi yang hasilnya akan dinikmati oleh generasi mendatang. Karena itu, setiap kebijakan efisiensi perlu disusun secara cermat agar tidak mengurangi kesempatan masyarakat memperoleh akses terhadap pengetahuan.
Ke depan, keseimbangan antara disiplin fiskal dan pembangunan sumber daya manusia menjadi kunci. Pemerintah dapat terus melakukan efisiensi, tetapi tetap menjaga program-program strategis yang berdampak besar terhadap kualitas pendidikan. Dengan dukungan kolaborasi dari pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat, gerakan literasi nasional diharapkan tetap dapat berjalan sehingga cita-cita menghadirkan generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045 tetap terjaga.
