Ketika APBD Tidak Lagi Cukup, Haruskah Daerah Mulai Andalkan Obligasi untuk Biayai Pembangunan?

MQFMNETWORK.COM | Pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga pengembangan kawasan ekonomi membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Namun di tengah kebutuhan tersebut, banyak pemerintah daerah menghadapi keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kondisi ini membuat ruang fiskal daerah semakin sempit, terutama untuk membiayai proyek-proyek strategis jangka panjang. Di sisi lain, ketergantungan terhadap transfer dana…

Obligasi Daerah Kembali Dibahas, Mampukah Jadi Solusi Baru Pembiayaan Pembangunan di Indonesia?

MQFMNETWORK.COM | Wacana obligasi daerah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia. Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai membuat pemerintah daerah perlu mencari alternatif pembiayaan agar pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik tetap berjalan. Di sisi lain, ketergantungan daerah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat juga dinilai masih cukup…

dana desa

Aturan Baru Pendanaan Koperasi Desa Merah Putih, Antara Stimulus Ekonomi dan Ancaman Ketergantungan

MQFMNETWORK.COM | Pemerintah kembali menggulirkan kebijakan strategis melalui perubahan skema pendanaan Koperasi Desa Merah Putih. Dalam aturan terbaru, negara mengambil peran lebih besar dengan menanggung cicilan pembiayaan koperasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dana transfer ke daerah, termasuk Dana Desa. Kebijakan ini diposisikan sebagai stimulus ekonomi untuk mempercepat penguatan koperasi desa sebagai…

Koperasi Desa

Pemerintah Ambil Alih Cicilan Koperasi Desa, Efektif Ringankan Beban atau Picu Risiko Baru?

MQFMNETWORK.COM | Pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan strategis dalam mendorong penguatan ekonomi desa melalui perubahan skema pendanaan Koperasi Desa Merah Putih. Dalam aturan terbaru, negara mengambil alih pembayaran cicilan pembiayaan koperasi melalui skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dana transfer ke daerah. Langkah ini dinilai sebagai upaya konkret untuk meringankan beban koperasi desa yang…

kades

Untung-Rugi Perpanjangan Masa Jabatan Kades

MQFMNETWORK.COM, Bandung – Setelah satu dasawarsa penggunaan aturan desa melalui undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang perubahan kedua atas undang-undang tersebut pada rapat paripurna DPR. Pengesahan terhadap RUU tersebut, membuat jabatan kepala desa resmi diperpanjang menjadi delapan tahun dan maksimal dua periode. Sebelumnya, dalam UU yang lama,…