pidana

KUHP–KUHAP Baru vs Ancaman Manajemen Peradilan Lama, Siapa Untung dan Siapa Rugi?

MQFMNETWORK.COM | Pengesahan KUHP dan KUHAP baru menandai babak penting dalam perjalanan reformasi hukum Indonesia, namun optimisme tersebut tidak serta-merta menghapus kekhawatiran akan kuatnya budaya lama dalam manajemen peradilan. Selama bertahun-tahun, sistem peradilan pidana kerap diwarnai oleh persoalan klasik seperti birokrasi berbelit, koordinasi antarlembaga yang lemah, serta praktik penegakan hukum yang belum sepenuhnya transparan. Dalam…

pidana

Lebih Adil, Cepat, dan Efisien? Mengukur Janji KUHP–KUHAP Baru dalam Praktik Peradilan Indonesia

MQFMNETWORK.COM | Selama bertahun-tahun, sistem peradilan pidana Indonesia kerap mendapat kritik karena proses hukum yang berlarut-larut, berbiaya tinggi, dan sulit diakses oleh masyarakat kecil. Dari tahap penyelidikan hingga putusan pengadilan, banyak perkara yang memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tanpa kepastian yang jelas. Dalam konteks inilah, KUHP dan KUHAP baru hadir membawa janji besar, menghadirkan peradilan…

hukum

Reformasi KUHP–KUHAP, Solusi atau Problematik Baru? Ini Analisis Lengkapnya

MQFMNETWORK.COM | Pengesahan KUHP dan KUHAP baru disambut sebagai langkah monumental dalam sejarah hukum Indonesia, namun di saat yang sama memunculkan gelombang diskusi kritis di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil. Di satu sisi, reformasi ini dipandang sebagai upaya membebaskan sistem hukum dari warisan kolonial yang sudah tidak relevan dengan perkembangan sosial bangsa. Namun…

hukum

Tidak Sekadar Ganti Aturan, KUHP–KUHAP Baru Dinilai Jadi Arah Baru Penegakan Hukum yang Lebih Humanis di Indonesia

MQFMNETWORK.COM | Pengesahan KUHP dan KUHAP baru tidak hanya dipahami sebagai pembaruan administratif atas regulasi lama, melainkan sebagai sinyal kuat bahwa negara tengah mengubah arah penegakan hukum secara lebih mendasar. Selama puluhan tahun, sistem peradilan pidana Indonesia kerap dikritik karena terlalu menitikberatkan pada penghukuman, prosedur formal, dan kepastian hukum semata, tanpa cukup mempertimbangkan dimensi keadilan…

hukum

KUHP–KUHAP Baru, Momentum Bersejarah Reformasi Peradilan Pidana Indonesia, Ini Dampak Nyatanya!

MQFMNETWORK.COM | Pemerintah dan DPR resmi menjadikan pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai tonggak reformasi hukum nasional yang paling ambisius dalam beberapa dekade terakhir. Langkah ini tidak hanya dimaknai sebagai penggantian aturan kolonial, tetapi juga sebagai upaya serius membangun sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi, berkeadilan, serta…

kuhp

Meninjau Efektivitas Penerapan Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Baru

MQFMNETWORK.COM | Pemerintah Indonesia tengah bersiap melakukan transformasi besar dalam sistem pemidanaan melalui penerapan pidana kerja sosial sebagai salah satu bentuk pidana pokok. Hal ini tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang rencananya akan mulai berlaku pada tahun 2026 mendatang. Pidana kerja sosial diproyeksikan menjadi alternatif…

Jika Istri Keluar Rumah Dengan Bersolek

Sahabat MQ Seorang istri dianjurkan bersolek untuk membahagiakan suami menjadikan ibadah baginya  dan memiliki keutamaan-keutamaan bisa meningkatkan keharmonisan di keluarganya dan menjaga ketertarikan suami. Seorang suami bahagia dan merasa puas salah satunya ketika istrinya berpenampilan baik di hadapan suaminya atau di keluarganya. Bersolek tidak hanya dari segi zahir, tetapi juga batin dengan akhlakul karimah dan…

hukum

Menyorot Polemik Seleksi Calon Hakim Agung Di MA

MQFMNETWORK.COM, Bandung – Argumentasi penolakan DPR terhadap calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial (KY) memunculkan diskusi penting tentang relasi antara cabang kekuasaan di Indonesia. Dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia, pemisahan kekuasaan atau separation of power merupakan prinsip dasar untuk menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, langkah DPR…