Dari Harmonisasi Regulasi hingga Omnibus Law Daerah, Mampukah Perombakan Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Menjawab Tantangan Pembangunan Jawa Barat?

MQFMNETWORK.COM | BANDUNG – Jawa Barat tengah memasuki fase penting dalam reformasi tata kelola hukum daerah. Melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, pemerintah provinsi bersama DPRD berupaya memperbarui mekanisme pembentukan regulasi agar lebih selaras dengan perkembangan hukum nasional, kebutuhan pembangunan, serta tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Perombakan ini…

Menyelaraskan Peraturan Daerah dengan KUHP dan KUHAP Baru, Sejauh Mana Jawa Barat Siap Beradaptasi?

MQFMNETWORK.COM | BANDUNG – Perubahan besar dalam sistem hukum nasional tengah berlangsung. Setelah disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan menjadi fondasi hukum pidana Indonesia, pemerintah juga tengah menyiapkan pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai instrumen pelaksanaannya. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada lembaga penegak hukum di tingkat nasional, tetapi juga…