MQFMNETWORK.COM | Provinsi Jawa Barat kini berada dalam situasi yang semakin mengkhawatirkan. Peringatan tegas dikeluarkan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), yang menyebut bahwa kerusakan ekologis di berbagai wilayah telah mencapai tingkat kritis. Kondisi hutan yang menyusut, kawasan resapan air yang hilang, dan pembangunan yang tidak terkendali telah memperlemah daya dukung lingkungan secara signifikan. Kerentanan ini membuat Jabar berada dalam posisi tidak mampu menahan tekanan alam, terutama ketika curah hujan tinggi datang secara tiba-tiba.
Kerusakan Lingkungan yang Terus Meluas Membuat Jawa Barat Semakin Rentan Menghadapi Bencana Hidrometeorologi
Data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa hanya dalam kurun waktu 1–12 November 2025 terdapat 74 kejadian bencana di Jawa Barat, termasuk banjir, longsor, dan cuaca ekstrem. Angka tersebut jauh melampaui rata-rata tahunan pada periode yang sama. Hampir 10.000 warga terdampak langsung, ratusan rumah rusak, dan beberapa wilayah seperti Bandung Barat, Sukabumi, dan Subang mengalami banjir berulang dalam dua minggu terakhir. Menurut WALHI, frekuensi tinggi ini bukan hanya sekadar fenomena cuaca, tetapi sinyal rusaknya ekosistem penyangga.
Penyusutan Hutan dan Ruang Resapan Air Terus Mempercepat Terjadinya Banjir dan Longsor di Berbagai Daerah Jawa Barat
Dalam kurun dua tahun terakhir, Jawa Barat kehilangan sekitar 43% tutupan hutan, menurut pemantauan WALHI dan analisis citra satelit. Penurunan ini sangat signifikan karena hutan merupakan benteng alami terhadap bencana hidrometeorologi. Ketika hujan turun deras, akar pepohonan seharusnya mampu menyimpan air dan memperlambat aliran permukaan. Namun, dengan hilangnya vegetasi, air hujan mengalir begitu cepat ke permukiman dan sungai, menyebabkan banjir bandang yang sulit diprediksi.
Pada saat yang sama, kawasan yang sebelumnya berfungsi sebagai daerah resapan air telah berubah menjadi perkebunan intensif, hunian, pabrik, hingga proyek properti skala besar. Akibatnya, tanah yang dulunya mampu menyerap air kini berubah menjadi permukaan keras seperti beton dan aspal. Kondisi ini memicu peningkatan debit air di sungai-sungai utama, menyebabkan risiko luapan yang lebih besar. Tanah yang terpapar tanpa penutup vegetasi pun menjadi sangat rentan bergerak, memicu longsor yang mengancam keselamatan warga.
Alih Fungsi Lahan dan Tambang yang Tidak Dikendalikan Telah Memperparah Kerentanan Ekologis Jawa Barat
WALHI juga menyoroti bahwa banyak wilayah rawan bencana kini justru menjadi pusat aktivitas ekonomi yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Daerah yang seharusnya menjadi ruang hijau dan kawasan lindung berubah menjadi permukiman padat, pusat wisata, ataupun tempat pertambangan. Beberapa tambang bahkan diketahui beroperasi tanpa izin lengkap dan meninggalkan lubang-lubang besar yang tidak direstorasi, memicu erosi dan kerusakan tanah yang luas.
Ketidaktegasan pemerintah daerah dalam mengawasi perubahan tata ruang juga memperburuk keadaan. Banyak bangunan berdiri di lereng-lereng terjal dan bantaran sungai yang seharusnya bebas dari aktivitas konstruksi. Ketika curah hujan ekstrem melanda, kawasan ini menjadi yang pertama terdampak, menyebabkan risiko korban jiwa dan kerusakan infrastruktur meningkat drastis. WALHI menilai kondisi ini sebagai bukti lemahnya tata kelola lingkungan.
Peningkatan Intensitas Hujan Akibat Perubahan Iklim Menjadi Pemicu Bencana yang Lebih Berfrekuensi dan Lebih Mematikan
Fenomena perubahan iklim global turut memperparah situasi. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa curah hujan di Jawa Barat beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan intensitas yang signifikan. Hujan lebat dengan durasi panjang yang dulu hanya terjadi beberapa kali setahun, kini muncul dengan frekuensi lebih sering. Anomali atmosfer seperti La Niña dan pemanasan suhu permukaan laut telah menyebabkan pembentukan awan hujan yang lebih tebal dan lebih cepat mengguyur wilayah Jabar.
Kombinasi antara lingkungan yang rusak dan cuaca ekstrem yang semakin intens membuat risiko bencana meningkat tajam. Tanah yang sudah rapuh tidak mampu menahan beban air dalam jumlah besar, sementara sistem drainase di banyak kota tidak dirancang untuk menghadapi debit air sebesar saat ini. Perubahan iklim membuat banjir dan longsor bukan lagi peristiwa tahunan biasa, tetapi ancaman serius yang bisa terjadi kapan saja.
Peringatan Keras WALHI Menegaskan Bahwa Tanpa Perbaikan Tata Kelola Lingkungan, Bencana Besar Berpotensi Terjadi dalam Waktu Dekat
WALHI menegaskan bahwa tanpa intervensi nyata, Jawa Barat berpotensi menghadapi bencana ekologis besar yang dampaknya bisa melampaui kejadian banjir dan longsor sebelumnya. Situasi ini bukan sekadar alarm peringatan, tetapi analisis berbasis data yang menggambarkan betapa rapuhnya kondisi ekologi provinsi ini. Wilayah-wilayah rawan seperti Bandung Raya, Sukabumi, Garut, Bogor, hingga Sumedang berada dalam kondisi yang sangat rentan jika curah hujan ekstrem kembali terjadi.
Pemerintah daerah diminta melakukan audit menyeluruh terhadap izin pertambangan, pembangunan, dan alih fungsi lahan. Selain itu, WALHI mendorong program pemulihan ekosistem dalam skala besar, mulai dari reboisasi kawasan kritis, penegakan hukum terhadap pelanggar lingkungan, hingga edukasi masyarakat mengenai mitigasi bencana. Menurut WALHI, keterlambatan mengambil tindakan hanya akan memperbesar risiko korban, kerusakan infrastruktur, dan kerugian ekonomi yang tidak terbayangkan.
