MQFMNETWORK.COM | Provinsi Jawa Barat kembali menjadi sorotan setelah WALHI merilis peringatan keras mengenai tingginya risiko bencana hidrometeorologi di wilayah tersebut. Berdasarkan analisis terbaru, sedikitnya 14 kabupaten/kota kini masuk kategori zona merah banjir dan longsor, menandakan tingkat kerawanan ekstrem yang dapat memicu bencana besar kapan pun. Wilayah yang masuk kategori ini meliputi Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, Sumedang, Subang, Ciamis, Majalengka, Kuningan, Purwakarta, Bandung, dan Kota Bogor.
Penetapan zona merah ini mengacu pada kombinasi faktor yang saling memperburuk situasi: kontur tanah yang labil, curah hujan tinggi, penyempitan daerah resapan air, serta kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia. BNPB mencatat bahwa sejak awal November, lebih dari 70 kejadian banjir dan longsor terjadi hanya dalam dua minggu. Tingginya frekuensi ini menandakan bahwa Jabar kini berada dalam fase darurat ekologis yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat.
Kerusakan Hutan dan Alih Fungsi Lahan Menjadi Faktor Dominan yang Mempercepat Terjadinya Banjir dan Longsor di Wilayah Rawan
WALHI menegaskan bahwa kerusakan lingkungan menjadi penyebab utama meningkatnya bencana di Jabar. Dalam enam tahun terakhir, provinsi ini kehilangan sebagian besar tutupan hutannya akibat konversi menjadi permukiman, pertanian intensif, serta perluasan industri. Kawasan yang seharusnya menjadi benteng alami justru berubah menjadi area terbuka yang rawan erosi dan rentan terhadap curah hujan ekstrem.
Alih fungsi lahan tanpa kendali semakin memperparah kondisi. Wilayah yang dahulu berfungsi sebagai daerah resapan kini dipenuhi deretan bangunan, pabrik, hingga kawasan komersial. Ketika hujan lebat turun, air tidak lagi meresap ke dalam tanah, tetapi langsung mengalir ke sungai-sungai kecil yang kapasitasnya jauh di bawah kebutuhan saat ini. Akibatnya, banjir bandang menjadi lebih sering dan tidak lagi terbatas pada musim tertentu.
Curah Hujan Ekstrem Akibat Perubahan Iklim Mempercepat Ketidakstabilan Tanah dan Meningkatkan Risiko Longsor
Faktor meteorologis turut memperburuk kerentanan ekologis Jabar. Perubahan iklim global menyebabkan curah hujan meningkat secara drastis, baik dari sisi intensitas maupun durasi. BMKG mencatat bahwa Jabar mengalami lonjakan curah hujan hingga 30–50% lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini membuat tanah menyerap air dalam jumlah besar dan akhirnya kehilangan kekuatannya.
Sementara itu, wilayah dengan struktur geologis labil seperti Sukabumi, Bandung Barat, Sumedang, dan Garut menjadi sangat rentan terhadap pergerakan tanah. Tanah yang jenuh air mudah mengalami longsor, terutama di lereng-lereng curam yang selama ini dipadati permukiman warga. Puluhan titik longsor yang muncul dalam sepekan terakhir menjadi bukti nyata bahwa risiko bencana semakin tidak terkendali.
Dampak Sosial dan Ekonomi Mulai Terlihat dengan Banyaknya Warga Terdampak, Kerusakan Rumah, dan Ancaman terhadap Infrastruktur Vital
Bencana yang terus terjadi tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Lebih dari 9.000 warga dilaporkan terdampak langsung, dengan ratusan diantaranya harus mengungsi karena rumah mereka rusak atau berada di wilayah berbahaya. Kemacetan parah, jalur transportasi terputus, dan akses logistik yang terganggu menjadi tantangan tambahan bagi pemerintah daerah.
Kerugian ekonomi pun meningkat tajam. Infrastruktur vital seperti jembatan, jalan kabupaten, dan irigasi rusak akibat terjangan banjir dan longsor. Sektor pertanian yang merupakan sumber penghasilan utama di banyak daerah mengalami gagal panen, terutama di Subang, Garut, dan Tasikmalaya. WALHI memperingatkan bahwa jika kondisi ini dibiarkan, dampaknya dapat memukul ketahanan pangan dan perekonomian Jabar secara keseluruhan.
WALHI Menyerukan Tindakan Mendesak untuk Pemulihan Lingkungan dan Mitigasi Bencana Sebelum Jabar Mengalami Krisis yang Lebih Parah
Peringatan WALHI bukan sekadar alarm, tetapi panggilan mendesak yang harus segera dijawab oleh pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. WALHI menuntut audit menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan, perkebunan intensif, dan pembangunan di wilayah rawan longsor. Semua izin bermasalah harus dicabut, dan pemulihan ekologis harus diprioritaskan melalui reboisasi, normalisasi sungai, serta penguatan daerah resapan air.
Masyarakat juga dihimbau meningkatkan kewaspadaan, terutama di wilayah yang telah masuk zona merah. Sistem peringatan dini harus tersedia dan berfungsi, jalur evakuasi perlu disiapkan, dan edukasi kebencanaan harus digencarkan. WALHI memperingatkan bahwa tanpa langkah strategis dan kolektif, Jawa Barat berpotensi menghadapi bencana yang jauh lebih besar dari yang terjadi saat ini.
