MQFMNETWORK.COM, Bandung – Pemerintah Republik Indonesia baru-baru ini mengumumkan kebijakan penghentian impor beras. Keputusan ini menjadi sorotan publik karena menyangkut kebutuhan pokok sebagian besar masyarakat. Pemerintah menilai bahwa stok beras nasional saat ini cukup, ditopang oleh panen raya di berbagai daerah. Langkah ini juga diklaim sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar negeri.
Diketahui Presiden Prabowo Subianto resmi meneken Instruksi Presiden (Inpres) nomor 6 tahun 2025, tentang pengadaan dan pengelolaan gabah atau beras dalam negeri, serta penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Dalam beleid tersebut ditegaskan target pengadaan beras dalam negeri pada 2025 adalah sebanyak 3 juta ton.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi mengatakan, keberadaan Inpres 6/2025 tersebut, menjadi pedoman pemerintah dengan Perum Bulog agar dapat menyerap hasil panen secara maksimal. Menurutnya, Inpres tersebut menjadi instrumen pelindung untuk mendorong penyerapan dapat tercapai sesuai target penugasan yang telah ditetapkan, serta semakin memperkuat langkah pemerintah dalam mengelola stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Perlu diketahui, pada quarter pertama 2025, pemerintah melalui Bulog telah menyerap hasil panen petani dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.500 per kilogram, untuk Gabah Kering Panen (GKP) dengan segala kualitas di tingkat petani.
Pihaknya menjelaskan, nantinya dalam hal penyaluran CBP diperuntukkan tidak hanya untuk program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), melainkan juga untuk bantuan pangan, tanggap darurat bencana dan keperluan lain berdasarkan rapat koordinasi bidang pangan seperti untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga bantuan pangan luar negeri.
Sebagai informasi, setelah Indonesia menyatakan tekad untuk stop impor beras, diketahui harga beras di Pasar Internasional turun. Setelah kebijakan tersebut diumumkan, harga beras dari beberapa negara turun mulai dari 640 Dollar AS per metrik ton turun ke 590 Dollar AS hingga 490 Dollar AS per metrik ton.
Berdasarkan data perkembangan harga beras putih 5 persen (free on board) dari beberapa negara yang dihimpun tim Bapanas, terlihat rata-rata harga beras dari Thailand, Vietnam, Pakistan dan Myanmar pada Januari 2024 berada di rentang harga 622 Dollar AS sampai 655 Dollar AS per metrik ton. Kemudian per 19 Desember 2024 yang merupakan momen setelah pengumuman setop impor beras Indonesia juga mulai turun ke rentang 455 Dolar AS sampai 514 Dollar AS per metrik ton.
Kebijakan stop impor beras disambut baik sejumlah pihak, dengan harapan petani Indonesia dapat meningkatkan taraf kemakmuran dan lebih sejahtera. Akan tetapi, muncul pula sejumlah pertanyaan: apakah produksi dalam negeri akan benar-benar cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional? data dari berbagai lembaga memang menunjukkan peningkatan produksi, tetapi tantangan klasik seperti alih fungsi lahan, kelangkaan pupuk, serta cuaca ekstrem masih membayangi.
Di sisi lain, target lama tentang swasembada beras kembali mencuat. Apakah keputusan menghentikan impor ini menandai pencapaian tersebut, atau justru langkah yang terburu-buru? swasembada tak hanya soal cukupnya stok, tapi juga soal keberlanjutan dan stabilitas harga di tingkat petani dan konsumen.
Oleh sebab itu, peran petani lokal menjadi sangat vital. Namun, tantangan regenerasi petani juga tidak bisa diabaikan. Jumlah petani terus menurun, dan minat generasi muda terhadap pertanian masih rendah. Padahal, Pemuda Tani dan kemajuan teknologi pertanian bisa menjadi solusi penting dalam menjawab tantangan produksi beras nasional.
Ketua Dewan Pakar Pemuda Tani Indonesia, sekaligus Dosen Fakultas Teknologi Pertanian UGM, Bayu Dwi Apri Nugroho mengungkapkan dengan stop impor tersebut harus diimbangi dengan pembenahan baik infrastruktur maupun sistem yang dilakukan. Harapannya dengan adanya stop impor beras tersebut, petani dalam negeri dapat terangkat dan menjadi pionir dalam memenuhi kebutuhan swasembada dalam negeri.
Dari sisi pemerintah juga, menurutnya hal tersebut dapat dilakukan upaya-upaya yang memberikan keuntungan bagi Indonesia sendiri. Pihaknya mengatakan, setop impor beras tersebut menjadi jalan terbaik untuk dapat memebenahi sistem dan untuk memenuhi kebutuhan stok dalam negeri dari hasil petani lokal yang ada.
Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana optimalisasi tata kelola lahan yang sudah ada di Indonesia. Sehingga ketika ada tantangan-tantangan yang akan dihadapi dapat diminimalisir dengan lebih bijak. Adapun aturan atau regulasi terkait dengan swasembada pangan di Indonesia juga harus menjadi fokus utama pemerintah, terlebih lagi dengan adanya tantangan perbuahan arah kebijakan ekonomi yang sedang terjadi saat ini.
Program: Bincang Sudut Pandang
Narasumber: Ketua Dewan Pakar Pemuda Tani Indonesia, Dosen Fakultas Teknologi Pertanian UGM, Bayu Dwi Apri Nugroho
