MQFMNETWORK.COM | Peristiwa longsor di Desa Pasirlangu, Kabupaten Bandung Barat, kembali menegaskan tingginya tingkat kerentanan wilayah perbukitan Jawa Barat terhadap bencana hidrometeorologi. Curah hujan dengan intensitas tinggi memicu pergerakan tanah yang berdampak pada permukiman warga, akses transportasi, serta aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Pengamat kebencanaan Dr. Ir. Sri Hidayati, M.T. menilai bahwa kejadian longsor di Pasirlangu merupakan konsekuensi dari kombinasi faktor alam dan tekanan aktivitas manusia. Menurutnya, kemiringan lereng yang curam, kondisi geologi yang labil, serta perubahan tata guna lahan memperbesar potensi bencana di kawasan tersebut.
Sri Hidayati menegaskan bahwa longsor ini bukan sekadar peristiwa insidental, melainkan bagian dari pola risiko yang berulang dan perlu ditangani melalui pendekatan mitigasi jangka panjang.
Kesiapsiagaan Negara dalam Tahap Tanggap Darurat
Penanganan bencana longsor di Pasirlangu menjadi ujian kesiapsiagaan negara, khususnya dalam fase tanggap darurat. Aparat gabungan dari pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, relawan, dan masyarakat bergerak cepat melakukan evakuasi serta penanganan awal di lokasi terdampak.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Barat, Teten Ali Mulku Engkun, PhD, menyatakan bahwa respons cepat menjadi prioritas utama dalam setiap kejadian bencana. Menurutnya, keselamatan warga harus ditempatkan sebagai fokus utama sebelum memasuki tahapan pemulihan dan rehabilitasi.
Teten menjelaskan bahwa BPBD Provinsi Jawa Barat terus memperkuat koordinasi dengan BPBD kabupaten/kota untuk memastikan penanganan berjalan efektif, terutama di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi seperti Bandung Barat.
Evaluasi Efektivitas Penanganan di Lapangan
Meski respons darurat dinilai cukup cepat, efektivitas penanganan bencana tetap perlu dievaluasi secara menyeluruh. Tantangan di lapangan, seperti akses yang terputus dan keterbatasan alat berat, menjadi hambatan dalam proses evakuasi dan pembersihan material longsor.
Pengamat kebijakan publik Dr. Trubus Rahadiansyah menilai bahwa efektivitas penanganan bencana tidak hanya diukur dari kecepatan respons, tetapi juga dari kesiapan sistem sebelum bencana terjadi. Menurutnya, kesiapsiagaan negara harus dibangun sejak tahap pra-bencana melalui pemetaan risiko dan penguatan kapasitas daerah.
Trubus menekankan bahwa evaluasi pascabencana penting dilakukan agar kelemahan dalam sistem penanganan dapat diperbaiki sebelum bencana serupa kembali terjadi.
Peran Mitigasi dan Sistem Peringatan Dini
Bencana longsor di Pasirlangu juga menyoroti peran mitigasi dan sistem peringatan dini dalam mengurangi risiko. Wilayah rawan longsor membutuhkan pendekatan mitigasi yang terintegrasi, baik melalui pembangunan fisik maupun peningkatan kesadaran masyarakat.
Teten Ali Mulku Engkun menegaskan bahwa BPBD Jawa Barat terus mendorong penguatan mitigasi berbasis komunitas. Ia menyatakan bahwa edukasi kebencanaan dan sosialisasi peringatan dini menjadi kunci agar masyarakat dapat merespons potensi bencana secara mandiri dan cepat.
Menurut Teten, keterlibatan aktif masyarakat akan memperkuat kesiapsiagaan daerah dan mengurangi ketergantungan pada respons darurat semata.
Menakar Kesiapan Negara ke Depan
Longsor Pasirlangu menjadi momentum refleksi bagi negara dalam menakar kesiapsiagaan menghadapi bencana di wilayah rawan. Dari tahap tanggap darurat hingga mitigasi, diperlukan kesinambungan kebijakan yang berorientasi pada pengurangan risiko.
Para pengamat menilai bahwa kesiapsiagaan negara tidak boleh bersifat reaktif. Penguatan sistem mitigasi, penataan ruang berbasis risiko, serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi fondasi penting agar penanganan bencana di masa depan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
