MQFMNETWORK.COM | Gelombang bencana alam yang melanda Pulau Sumatera dalam beberapa tahun terakhir bukan lagi fenomena yang mengejutkan. Banjir bandang, tanah longsor, serta kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan terjadi berulang kali dengan dampak yang semakin besar. Korban jiwa terus bertambah, rumah-rumah dan infrastruktur hancur, serta ratusan ribu warga terpaksa mengungsi. Namun, pertanyaan besar yang terus menggantung adalah: Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas bencana ekologis ini?
Di balik narasi bencana yang seolah terjadi akibat hujan ekstrem atau faktor alam, semakin banyak fakta yang mengungkap bahwa penyebab utama bukanlah proses alami semata. Bencana di Sumatera merupakan akumulasi dari kesalahan pengelolaan lingkungan, keserakahan ekonomi, lemahnya penegakan hukum, serta kebijakan tata ruang yang tidak berkelanjutan. Untuk memahami tragedi ini, kita perlu menelusuri akar masalahnya secara jernih dan objektif
Ekspansi Industri Perkebunan dan Tambang yang Mendorong Kerusakan Ekosistem
Salah satu aktor terbesar dalam kerusakan lingkungan di Sumatera adalah ekspansi perkebunan skala besar khususnya kelapa sawit dan pertambangan mineral. Pembukaan lahan secara masif menyebabkan deforestasi pada tingkat yang mencengangkan. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat bahwa pada tahun 2024, deforestasi nasional mencapai 78.000 hektare, dan Sumatera menjadi penyumbang terbesar. Angka ini setara dengan hilangnya hutan seluas lebih dari 100.000 lapangan sepak bola setiap tahun.
Penggundulan hutan di wilayah hulu membuat fungsi ekologis seperti penyerapan air, perlindungan tanah, dan stabilisasi lereng hilang total. Ketika musim penghujan datang, air meluncur tanpa hambatan dan menciptakan banjir bandang serta longsor. Ironisnya, perusahaan yang memperoleh izin sering mengklaim bahwa kegiatan mereka legal dan berizin pemerintah, namun dampak ekologisnya jauh lebih berbahaya daripada manfaat ekonomi jangka pendek yang dihasilkan.
Izin Lahan dan Tata Kelola Lingkungan yang Lemah
Bukan hanya pelaku industri yang harus bertanggung jawab, sistem perizinan dan tata kelola lingkungan juga berada di balik akar masalah ini. Banyak kawasan yang seharusnya berstatus hutan lindung atau kawasan konservasi justru berubah menjadi area konsesi perkebunan atau tambang melalui izin yang diterbitkan tanpa kajian ilmiah yang memadai. Tumpang tindih lahan antara hutan produksi, perhutanan sosial, dan izin perusahaan semakin memperburuk situasi, menyebabkan konflik ekologis berkepanjangan.
Kajian akademisi UGM menyebut bahwa pemerintah daerah sering menerbitkan izin lahan demi kepentingan investasi tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Pada kasus tertentu, masyarakat lokal tidak pernah mendapatkan informasi yang transparan tentang perubahan status lahan yang sudah mereka huni turun-temurun. Ketika bencana terjadi, tanggung jawab justru dialihkan kepada faktor cuaca atau “takdir”, sementara akar strukturalnya diabaikan.
Pembakaran Lahan untuk Perkebunan: Cara Murah yang Berujung Petaka
Metode pembukaan lahan dengan cara membakar masih sering digunakan karena murah dan cepat. Namun praktik ini menghasilkan bencana kabut asap skala besar yang tidak hanya mencemari udara Sumatera, tetapi juga menyebar hingga Singapura dan Malaysia. Kebakaran lahan gambut tahun-tahun sebelumnya telah menimbulkan kerugian ekonomi mencapai triliunan rupiah serta menyebabkan ratusan ribu warga mengalami gangguan pernapasan.
Lahan gambut yang sudah dikeringkan menjadi sangat mudah terbakar dan sulit dipadamkan, karena api membakar lapisan tanah hingga jauh ke bawah permukaan. Ketika kekeringan datang, lahan-lahan ini kembali menjadi bom waktu yang siap meledak. Sementara itu, banyak pelaku pembakaran tidak pernah benar-benar tersentuh hukum karena lemahnya proses penegakan dan minimnya bukti lapangan yang dapat dipertahankan di pengadilan.
Minimnya Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Tidak Tegas
Meski banyak regulasi lingkungan telah dibuat, pelaksanaan di lapangan jauh dari efektif. Banyak pelanggaran lingkungan yang tidak pernah diproses secara adil, terutama ketika pelakunya adalah perusahaan besar dengan pengaruh ekonomi maupun politik. Ketika penegakan hukum lemah, eksploitasi lingkungan menjadi semakin tak terkendali.
Kondisi ini membuat masyarakat korban sering kali tidak mendapat keadilan. Mereka kehilangan rumah, lahan pertanian, mata pencaharian, dan kesehatan, namun pelaku kerusakan tetap aman. Tanpa reformasi hukum yang serius, bencana ekologis di Sumatera hanya akan menjadi siklus berulang yang semakin mahal dan mematikan.
Peran Masyarakat dan Kesadaran Kolektif yang Masih Minim
Meskipun perusahaan dan pemerintah memegang peran besar, masyarakat juga harus diakui memiliki kontribusi dalam kerusakan lingkungan mulai dari pembakaran lahan kecil-kecilan hingga praktik penambangan ilegal. Ketidaktahuan, tekanan ekonomi, dan minimnya pendidikan lingkungan menjadi faktor yang memperparah kerusakan ekosistem.
Kesadaran untuk menjaga lingkungan harus dibangun melalui pendidikan, pemberdayaan, dan kebijakan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat lokal jika mereka menjaga kelestarian alam. Masyarakat akan melindungi hutan jika mereka merasa memiliki dan memperoleh manfaat dari keberadaannya.
Tanggung Jawab Kolektif, Tapi Jangan Sampai Pelaku Utama Bersembunyi
Bencana yang menimpa Sumatera bukan sekadar musibah alam, tetapi konsekuensi dari keputusan-keputusan manusia dan sistem pengelolaan sumber daya alam yang salah arah. Tanggung jawab harus ditanggung bersama, tetapi pelaku besar kerusakan lingkungan tidak boleh dibiarkan lepas dari kewajiban moral dan hukum.
Jika tidak ada reformasi kebijakan, penegakan hukum tegas, dan kesadaran kolektif, Sumatera akan terus menjadi pulau yang menangis dalam banjir, longsor, dan kabut asap. Pilihan untuk berubah ada di tangan kita dan waktu untuk bertindak adalah sekarang, sebelum semuanya terlambat.
