MQFMNETWORK.COM | BANDUNG – Perkembangan ekonomi digital di Indonesia berlangsung sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Aktivitas jual beli melalui marketplace, layanan streaming, media sosial, aplikasi berbasis langganan, hingga berbagai platform digital kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Seiring dengan meningkatnya nilai transaksi digital, pemerintah pun terus memperluas cakupan kebijakan perpajakan terhadap sektor ekonomi digital.
Langkah tersebut memunculkan beragam respons. Di satu sisi, perluasan pajak ekonomi digital dinilai penting untuk meningkatkan penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut dapat menambah beban bagi pelaku usaha digital, khususnya UMKM dan ekonomi kreator.
Lantas, benarkah perluasan pajak ekonomi digital mampu menciptakan keadilan bagi seluruh pelaku usaha, atau justru menghadirkan tantangan baru bagi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia?
Ekonomi Digital Tumbuh, Sistem Pajak Ikut Beradaptasi
Digitalisasi telah mengubah cara masyarakat bertransaksi. Jika sebelumnya aktivitas ekonomi didominasi oleh perdagangan konvensional, kini transaksi melalui platform digital terus meningkat.
Perubahan model bisnis tersebut membuat sistem perpajakan juga harus beradaptasi. Sebab, banyak perusahaan digital memperoleh keuntungan besar dari pasar Indonesia tanpa selalu memiliki kehadiran fisik di dalam negeri.
Dalam kondisi seperti ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai tambah tetap memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara melalui mekanisme perpajakan yang sesuai.
Mewujudkan Kesetaraan antara Bisnis Digital dan Konvensional
Salah satu tujuan utama perluasan pajak ekonomi digital adalah menciptakan level playing field atau persaingan usaha yang setara.
Selama ini, pelaku usaha konvensional telah menjalankan berbagai kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, perkembangan teknologi menghadirkan model bisnis baru yang tidak selalu mudah dijangkau oleh sistem pajak konvensional.
Karena itu, pemerintah berupaya menyusun kebijakan agar pelaku usaha digital maupun konvensional memiliki kewajiban yang proporsional sesuai aktivitas ekonominya.
Dengan demikian, tidak ada sektor usaha yang memperoleh keuntungan hanya karena berada di ruang digital.
Pajak Menjadi Sumber Pembiayaan Pembangunan
Selain menciptakan keadilan, penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital juga memiliki arti penting bagi pembiayaan negara.
Semakin besar aktivitas ekonomi digital, semakin besar pula potensi penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, transformasi digital, hingga berbagai program pelayanan publik.
Melihat besarnya nilai transaksi ekonomi digital Indonesia, sektor ini dinilai memiliki potensi fiskal yang masih dapat dioptimalkan apabila didukung oleh regulasi yang adaptif dan sistem pengawasan yang efektif.
Pajak Digital Harus Menyasar Nilai Ekonomi yang Selama Ini Belum Terjangkau
Dyah Ayu, Peneliti Ekonomi di Center of Economic and Law Studies (CELIOS), menilai bahwa perluasan pajak ekonomi digital pada dasarnya merupakan langkah yang wajar seiring berkembangnya aktivitas ekonomi berbasis digital.
Dalam pembahasan di program Sudut Pandang MQFM, ia menjelaskan bahwa tujuan kebijakan bukan sekadar menambah penerimaan negara, tetapi juga memastikan nilai ekonomi yang tercipta di Indonesia memberikan kontribusi yang adil terhadap sistem perpajakan nasional.
Menurut Dyah Ayu, tantangan terbesar justru berada pada perusahaan digital lintas negara yang memperoleh pendapatan besar dari pasar Indonesia tanpa selalu memiliki kehadiran fisik sebagaimana perusahaan konvensional. Kondisi tersebut menyebabkan terdapat ruang fiskal yang belum tergarap secara optimal.
Ia menekankan bahwa pemerintah perlu membangun sistem perpajakan yang mampu mengikuti perkembangan model bisnis digital tanpa menghambat inovasi maupun pertumbuhan ekonomi digital nasional.
Jangan Sampai Beban Beralih kepada Pelaku Kecil
Meski mendukung penguatan tata kelola perpajakan digital, Dyah Ayu mengingatkan bahwa implementasi kebijakan harus memperhatikan asas keadilan.
Menurutnya, jangan sampai perluasan pajak justru lebih banyak membebani pelaku usaha kecil, UMKM digital, maupun kreator lokal, sementara perusahaan digital global yang menikmati pasar Indonesia belum memberikan kontribusi yang sebanding.
Karena itu, regulasi harus mampu membedakan karakteristik pelaku usaha berdasarkan skala bisnis, nilai transaksi, dan kemampuan ekonominya sehingga kebijakan pajak benar-benar mencerminkan prinsip keadilan.
Kepastian Regulasi Menjadi Kunci
Selain besaran pajak, dunia usaha juga membutuhkan kepastian hukum.
Pelaku ekonomi digital memerlukan aturan yang sederhana, mudah dipahami, dan konsisten agar dapat menjalankan kewajiban perpajakan tanpa menimbulkan ketidakpastian dalam berusaha.
Regulasi yang berubah terlalu cepat atau memiliki interpretasi yang berbeda dapat meningkatkan biaya kepatuhan (compliance cost) bagi pelaku usaha.
Oleh karena itu, penyusunan kebijakan perpajakan digital perlu melibatkan pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat agar implementasinya berjalan lebih efektif.
Menjaga Daya Saing Ekonomi Digital
Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.
Potensi tersebut perlu dijaga agar tetap menarik bagi investasi dan inovasi.
Penerapan pajak digital sebaiknya tidak dipandang sebagai hambatan terhadap perkembangan ekonomi digital, melainkan sebagai bagian dari tata kelola yang sehat.
Namun demikian, pemerintah tetap perlu menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan negara dan iklim usaha agar pelaku industri tetap memiliki ruang untuk berkembang.
Literasi Pajak Perlu Diperkuat
Tantangan lain yang masih dihadapi adalah rendahnya pemahaman sebagian pelaku usaha mengenai kewajiban perpajakan di sektor digital.
Banyak UMKM maupun kreator digital yang baru memasuki dunia usaha berbasis platform belum memahami mekanisme pelaporan maupun pembayaran pajak.
Karena itu, edukasi perpajakan menjadi bagian penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.
Pendekatan yang mengedepankan pendampingan dan literasi dinilai lebih efektif dibandingkan semata-mata mengandalkan penegakan hukum.
Keadilan Fiskal Harus Berjalan Seiring Pertumbuhan Digital
Perluasan pajak ekonomi digital merupakan respons terhadap perubahan struktur ekonomi yang semakin terdigitalisasi. Kebijakan ini memiliki tujuan yang positif, yakni menciptakan persaingan usaha yang lebih adil, memperluas basis penerimaan negara, serta memastikan seluruh pelaku ekonomi memberikan kontribusi sesuai aktivitas bisnisnya.
Pandangan Dyah Ayu, Peneliti Ekonomi di CELIOS, menegaskan bahwa arah kebijakan perpajakan digital seharusnya lebih difokuskan pada penangkapan nilai ekonomi yang selama ini belum tersentuh, terutama dari perusahaan digital berskala besar dan lintas negara, tanpa membebani pelaku usaha kecil maupun ekonomi kreator. Regulasi yang adaptif, proporsional, dan memberikan kepastian hukum menjadi faktor penting agar tujuan tersebut dapat tercapai.
Pada akhirnya, keberhasilan pajak ekonomi digital tidak hanya diukur dari besarnya tambahan penerimaan negara, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan sistem perpajakan yang adil, mendorong kepatuhan, menjaga daya saing ekonomi digital, serta mendukung pertumbuhan ekosistem usaha yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.
