MQFMNETWORK.COM, Bandung – Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan berencana membentuk satuan tugas kantor keluarga dalam satu bulan ke depan. Luhut mengatakan, kantor keluarga merupakan salah satu upaya menarik kekayaan dari negara lain untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, dengan memiliki family office, bukan hanya meningkatkan peredaran modal di dalam negeri nantinya, tetapi juga menghadirkan potensi peningkatan PDB (Produk Domestik Bruto) dan lapangan kerja dari investasi dan konsumsi lokal.
Secara sederhana, family office adalah organisasi yang digunakan keluarga tertentu untuk mengelola bisnis mereka, pada umumnya, organisasi atau perusahaan kantor keluarga ini bekerja secara senyap, dan melindungi kekayaan keluarga superkaya dari pantauan publik.
Director of Public Policy Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar menuturkan, sebenarnya idenya sederhana, pemerintah ingin membawa uang masuk ke Indonesia. Pemerintah sudah memutar otak beragam cara dilakukan namun belum menemukan titik terang. Family Office menjadi salah satu cara yang akan dilakukan pemerintah, namun perlu ditinjau kembali kebijakan tersebut.
Menurut Wahyu dalam Bincang Sudut Pandang Radio MQFM Bandung, penerapan kebijakan ini akan terus menjadi perdebatan, karena pada faktanya ketimpangan di Indonesia relatif tinggi sehingga ketidakadilan dipastikan akan tidak terkendali.
Director of Public Policy Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar
Pada dasarnya terdapat dua alasan yang mendasari kebijakan tersebut menjadi penuh kekhawatiran. Pertama adalah kekhawatiran akan kebijakan tersebut sebagai penghindaran pajak bagi orang kaya dan juga tanpa adanya kontribusi terhadap pertumbahan ekonomi di sektor riil.
Kedua, kebijakan subsisdi terhadap orang kaya akan merugikan negara, karenanya kebijakan ini merusak pada tatanan sosial di Indonesia. Menurutnya, ketimpangan menciptakan ketidakadilan dan konflik horizontal, orang kaya semakin kaya dan pekerja dihantam dengan kebijakan yang tidak adil.
Wahyu mengungkapkan bahwa pemerintah tidak boleh ugal-ugalan dalam menerapkan kebijakan yang bersinggungan langsung dengan perekonomian masyrakat. Disamping itu, masyarakat juga harus berani melawan ketidakadilan, karena negara di dunia sudah banyak yang menyuarakan untuk memerangi kebijakan pajak tersebut.
Saat ini kritik yang konstruktif diperlukan dan kebijakan tersebut harus ditinjau kebermanfaatannya dalam jangka yang panjang. Setiap kebijakan harus dikakulasi dengan hati-hati dan harapannya tidak akan mengganggu terkait dengan lapangan pekerjaan serta pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.
