MQFMNETWORK.COM | Bandung – Penerapan aturan larangan gawai di sekolah tidak hanya berbicara soal kebijakan, tetapi juga kesiapan satuan pendidikan dalam mengeksekusinya. Tanpa kesiapan yang matang, aturan berpotensi menjadi beban baru bagi guru dan siswa.
Di sejumlah sekolah, pembatasan gawai masih menyisakan persoalan teknis dan kultural yang belum sepenuhnya terjawab.
Infrastruktur dan Mekanisme Pengawasan
Salah satu tantangan utama adalah kesiapan fasilitas sekolah. Tidak semua sekolah memiliki sistem penyimpanan gawai yang aman, prosedur pengawasan yang jelas, serta sumber daya manusia yang cukup untuk memastikan aturan berjalan konsisten.
Tanpa mekanisme yang rapi, kebijakan berisiko menimbulkan konflik kecil di ruang kelas, mulai dari kehilangan gawai hingga ketidakadilan dalam penegakan aturan.
Pengamat Pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr Jejen Musfah, MA, menilai kesiapan sekolah harus dilihat secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi aturan tertulis.
Menurut Jejen yang mengudara di Radio MQFM Bandung dalam program Sudut Pandang Selasa, 03 Februari 2026, sekolah perlu memiliki desain kebijakan yang realistis dan kontekstual. Aturan tidak boleh berhenti sebagai instruksi administratif, tetapi harus didukung sistem yang memudahkan pelaksanaan di lapangan.
Kesiapan Guru dalam Mengelola Kelas
Larangan gawai menuntut guru untuk lebih kreatif dalam mengelola pembelajaran. Ketika akses ke perangkat digital dibatasi, metode belajar harus mampu menjaga minat dan fokus siswa.
Jejen menekankan bahwa kemampuan pedagogik guru menjadi faktor kunci. Tanpa penguatan kompetensi, larangan gawai justru dapat membuat proses belajar terasa kaku dan tidak adaptif terhadap kebutuhan generasi digital.
Di sinilah pentingnya pelatihan dan peningkatan kapasitas guru agar mampu menghadirkan pembelajaran yang menarik tanpa bergantung penuh pada gawai.
Ketimpangan Antar Sekolah
Kesiapan sekolah juga tidak bisa dilepaskan dari realitas ketimpangan. Sekolah dengan sumber daya terbatas menghadapi tantangan yang lebih besar dibanding sekolah unggulan.
Jika kebijakan diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan kondisi lapangan, maka risiko ketimpangan kualitas pendidikan justru semakin melebar.
Jejen mengingatkan bahwa kebijakan pendidikan idealnya memberi ruang adaptasi. Sekolah perlu diberi fleksibilitas untuk menyesuaikan penerapan aturan sesuai karakter peserta didik dan lingkungan sosialnya.
Aturan Perlu Diiringi Dukungan Kebijakan
Tanpa dukungan kebijakan lanjutan, larangan gawai berpotensi menjadi solusi jangka pendek. Padahal, tantangan pendidikan digital membutuhkan strategi jangka panjang yang terencana.
Kesiapan sekolah harus dibangun melalui pendampingan, evaluasi berkala, serta kolaborasi dengan orang tua dan komunitas. Dengan demikian, aturan gawai tidak sekadar membatasi, tetapi benar-benar membentuk ekosistem belajar yang sehat.
