MQFMNETWORK.COM | BANDUNG – Usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda kembali memunculkan perhatian publik. Wacana tersebut memancing diskusi panjang karena dianggap menyangkut identitas budaya, sejarah masyarakat Sunda, hingga dampak administratif dan ekonomi bagi daerah.
Bagi sebagian kalangan, nama Tatar Sunda dinilai lebih merepresentasikan identitas budaya masyarakat Sunda yang selama ini melekat kuat di Jawa Barat. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai urgensi perubahan nama tersebut di tengah berbagai persoalan pembangunan dan pelayanan publik yang masih dihadapi masyarakat.
Perdebatan ini pun berkembang tidak hanya pada aspek budaya, tetapi juga menyentuh persoalan kebijakan daerah, efektivitas anggaran, dan arah prioritas pembangunan.
Tatar Sunda dan Simbol Identitas Budaya
Pakar Otonomi Daerah Indonesia sekaligus Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Djohermansyah Djohan, menjelaskan bahwa istilah Tatar Sunda memang memiliki akar historis yang kuat dalam budaya masyarakat Sunda.
Dalam pembahasan mengenai wacana perubahan nama Jawa Barat, ia menjelaskan bahwa istilah tersebut selama ini digunakan untuk menggambarkan wilayah kebudayaan Sunda yang berkembang di kawasan Jawa Barat dan sekitarnya.
Menurutnya, munculnya usulan perubahan nama menjadi bagian dari aspirasi sebagian masyarakat yang ingin identitas budaya Sunda lebih terepresentasikan secara formal dalam nama daerah.
Ia menilai identitas budaya memang penting dijaga sebagai bagian dari warisan sejarah dan karakter masyarakat lokal.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa perubahan nama daerah tidak dapat dilihat hanya dari sudut pandang simbol budaya semata.
Apakah Perubahan Nama Benar-Benar Mendesak?
Djohermansyah Djohan menilai pertanyaan mengenai urgensi perubahan nama menjadi hal yang penting untuk dibahas secara objektif.
Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan apakah perubahan nama provinsi benar-benar menjadi kebutuhan mendesak masyarakat saat ini.
Ia menjelaskan bahwa di tengah berbagai tantangan pembangunan, pemerintah daerah juga dihadapkan pada persoalan ekonomi, pendidikan, infrastruktur, hingga pelayanan publik yang membutuhkan perhatian besar.
Karena itu, ia menilai perubahan nama jangan sampai justru mengalihkan fokus dari persoalan yang lebih substantif bagi masyarakat.
“Harus dilihat manfaat konkretnya apa bagi masyarakat, bukan hanya aspek simboliknya,” ujarnya dalam pembahasan tersebut.
Dampak Administratif dan Anggaran Tidak Kecil
Perubahan nama provinsi dinilai memiliki konsekuensi administratif yang cukup luas. Jika perubahan nama benar-benar dilakukan, maka berbagai dokumen resmi, identitas lembaga, papan nama instansi, hingga sistem administrasi pemerintahan harus diperbarui.
Menurut Djohermansyah Djohan, proses tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan penyesuaian yang cukup panjang.
Ia menjelaskan bahwa perubahan nama daerah akan berdampak pada banyak sektor, termasuk dokumen kependudukan, sistem birokrasi, hingga berbagai regulasi yang selama ini menggunakan nama Jawa Barat.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu menghitung secara matang konsekuensi anggaran dan efektivitas kebijakan sebelum mengambil keputusan.
Di tengah kebutuhan pembangunan yang masih besar, penggunaan anggaran dinilai harus benar-benar diprioritaskan pada hal-hal yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Perspektif Otonomi Daerah dan Representasi Masyarakat
Dalam konteks otonomi daerah, perubahan nama wilayah memang dimungkinkan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Namun, Djohermansyah Djohan menilai aspek representasi masyarakat harus menjadi perhatian utama.
Menurutnya, Jawa Barat merupakan wilayah yang dihuni masyarakat dengan latar belakang budaya yang beragam, meski budaya Sunda menjadi identitas dominan.
Karena itu, perubahan nama menjadi Tatar Sunda perlu mempertimbangkan bagaimana seluruh masyarakat merasa tetap terwakili dalam identitas provinsi tersebut.
Ia mengingatkan bahwa identitas daerah seharusnya menjadi ruang pemersatu, bukan memunculkan kesan eksklusivitas budaya tertentu.
Kondisi ini dinilai penting agar tidak muncul sensitivitas sosial maupun polemik identitas di tengah masyarakat yang plural.
Potensi Dampak Politik dan Sosial
Wacana perubahan nama Jawa Barat juga dinilai memiliki dimensi politik yang cukup kuat.
Djohermansyah Djohan menjelaskan bahwa isu identitas daerah sering kali mudah berkembang menjadi perdebatan politik, terutama ketika menyangkut simbol budaya dan representasi masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan perlu berhati-hati agar pembahasan mengenai perubahan nama tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu.
Ia menilai ruang dialog yang terbuka dan melibatkan berbagai unsur masyarakat menjadi penting agar pembahasan tetap objektif dan tidak memicu polarisasi sosial.
Selain itu, kebijakan daerah dinilai sebaiknya tetap fokus pada penguatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah secara menyeluruh.
Kajian Historis dan Akademik Dinilai Penting
Berbagai pihak menilai pembahasan mengenai perubahan nama Jawa Barat menjadi Tatar Sunda perlu dilakukan secara mendalam melalui pendekatan akademik dan historis.
Menurut Djohermansyah Djohan, perubahan nama provinsi tidak seharusnya dilakukan hanya berdasarkan sentimen emosional atau romantisme sejarah semata.
Ia menilai kajian akademik diperlukan untuk melihat dampak sosial, budaya, hukum, ekonomi, dan administratif secara menyeluruh.
Selain itu, partisipasi publik juga dinilai penting agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat luas.
Antara Kebanggaan Budaya dan Prioritas Pembangunan
Wacana perubahan nama Jawa Barat menjadi Tatar Sunda menunjukkan bahwa identitas budaya masih memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
Di satu sisi, usulan tersebut dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah dan budaya Sunda. Namun di sisi lain, perubahan nama provinsi juga membawa konsekuensi administratif, sosial, politik, dan ekonomi yang tidak sederhana.
Karena itu, seperti disampaikan Djohermansyah Djohan, pembahasan mengenai perubahan nama daerah perlu dilakukan secara hati-hati, objektif, dan berbasis kajian yang matang agar kebijakan yang diambil benar-benar memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Jawa Barat.
