MQFMNETWORK.COM | BANDUNG – Usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda kembali memunculkan diskusi di ruang publik. Wacana tersebut mendapat perhatian karena dinilai tidak hanya berkaitan dengan identitas budaya Sunda, tetapi juga menyangkut persoalan otonomi daerah, representasi masyarakat, hingga dampak administratif dan politik.
Bagi sebagian pihak, nama Tatar Sunda dianggap lebih mencerminkan sejarah dan kebudayaan masyarakat Sunda yang selama ini menjadi identitas kuat di Jawa Barat. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai urgensi perubahan nama tersebut dan potensi dampak yang dapat muncul jika kebijakan benar-benar diterapkan.
Perdebatan ini menunjukkan bahwa perubahan nama daerah bukan sekadar persoalan simbol, tetapi juga berkaitan dengan dinamika sosial dan tata kelola pemerintahan daerah.
Tatar Sunda dan Identitas Budaya Sunda
Pakar Otonomi Daerah Indonesia sekaligus Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Djohermansyah Djohan, menjelaskan bahwa istilah Tatar Sunda memiliki akar historis dan budaya yang kuat dalam masyarakat Sunda.
Dalam pembahasan mengenai wacana perubahan nama Jawa Barat, ia menjelaskan bahwa Tatar Sunda selama ini dikenal sebagai istilah yang menggambarkan wilayah kebudayaan masyarakat Sunda.
Menurutnya, usulan perubahan nama menjadi bagian dari aspirasi sebagian masyarakat yang ingin identitas budaya Sunda lebih terlihat secara formal dalam nama provinsi.
Ia menilai identitas budaya memang memiliki posisi penting dalam pembentukan karakter daerah dan rasa kebersamaan masyarakat.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa perubahan nama daerah perlu dipahami secara lebih luas dan tidak hanya dilihat dari aspek budaya semata.
Perspektif Otonomi Daerah
Dalam konteks otonomi daerah, perubahan nama wilayah memang dimungkinkan melalui mekanisme hukum dan politik yang berlaku.
Namun, Djohermansyah Djohan menilai langkah tersebut tidak sederhana karena menyangkut banyak aspek pemerintahan.
Menurutnya, perubahan nama provinsi harus melalui proses panjang, mulai dari pembahasan di tingkat daerah, persetujuan pemerintah pusat, hingga perubahan berbagai regulasi administratif.
Ia menjelaskan bahwa dalam sistem otonomi daerah, kebijakan semacam ini seharusnya benar-benar mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas, bukan hanya dorongan simbolik atau emosional.
Karena itu, ia menilai penting adanya kajian komprehensif sebelum keputusan besar seperti perubahan nama daerah dilakukan.
Representasi Budaya atau Tantangan Inklusivitas?
Salah satu perdebatan utama dalam wacana ini adalah soal representasi masyarakat.
Meski budaya Sunda menjadi identitas dominan di Jawa Barat, provinsi tersebut juga dihuni oleh masyarakat dari berbagai latar belakang budaya dan etnis.
Menurut Djohermansyah Djohan, pemerintah perlu memastikan bahwa identitas daerah tetap bersifat inklusif dan dapat diterima seluruh masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa nama daerah bukan hanya simbol budaya, tetapi juga identitas bersama seluruh warga yang hidup di dalamnya.
Karena itu, perubahan nama menjadi Tatar Sunda perlu mempertimbangkan bagaimana kelompok masyarakat non-Sunda memandang kebijakan tersebut.
Ia menilai identitas budaya memang penting dijaga, tetapi semangat kebersamaan dan persatuan sosial juga harus menjadi prioritas utama.
Potensi Dampak Sosial dan Politik
Wacana perubahan nama Jawa Barat menjadi Tatar Sunda juga dinilai memiliki dampak sosial dan politik yang cukup besar.
Djohermansyah Djohan menjelaskan bahwa isu identitas daerah sering kali sensitif karena berkaitan dengan rasa kepemilikan budaya dan representasi masyarakat.
Menurutnya, jika tidak dikelola dengan baik, pembahasan mengenai perubahan nama dapat berkembang menjadi polemik identitas di tengah masyarakat.
Ia menilai pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan perlu menjaga ruang diskusi tetap sehat dan objektif agar tidak memunculkan polarisasi sosial maupun kepentingan politik jangka pendek.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa kebijakan daerah sebaiknya tetap fokus pada kebutuhan utama masyarakat, seperti pembangunan, pendidikan, dan pelayanan publik.
Dampak Administratif dan Ekonomi
Selain aspek budaya dan sosial, perubahan nama provinsi juga dinilai memiliki konsekuensi administratif dan ekonomi yang tidak kecil.
Jika perubahan nama dilakukan, maka berbagai dokumen resmi, papan nama instansi, identitas kelembagaan, hingga sistem administrasi pemerintahan harus disesuaikan.
Menurut Djohermansyah Djohan, proses tersebut membutuhkan biaya besar dan waktu penyesuaian yang cukup panjang.
Ia menilai pemerintah perlu menghitung secara cermat apakah manfaat perubahan nama benar-benar sebanding dengan konsekuensi administratif dan anggaran yang harus dikeluarkan.
Di tengah berbagai tantangan pembangunan daerah, efektivitas kebijakan dinilai menjadi pertimbangan yang penting.
Kajian Historis dan Akademik Dinilai Penting
Berbagai pihak menilai pembahasan mengenai perubahan nama Jawa Barat menjadi Tatar Sunda perlu dilakukan secara akademik dan berbasis data.
Djohermansyah Djohan menjelaskan bahwa pendekatan historis memang penting untuk memahami akar budaya Sunda, tetapi keputusan perubahan nama harus mempertimbangkan kondisi sosial dan pemerintahan saat ini.
Menurutnya, perubahan nama provinsi tidak seharusnya dilakukan hanya berdasarkan sentimen emosional atau romantisme sejarah.
Ia mendorong agar pemerintah melibatkan akademisi, tokoh budaya, dan masyarakat dalam proses pembahasan agar keputusan yang diambil benar-benar matang dan memiliki dasar yang kuat.
Antara Kebanggaan Budaya dan Kehati-hatian Kebijakan
Wacana perubahan nama Jawa Barat menjadi Tatar Sunda memperlihatkan bagaimana identitas budaya masih memiliki posisi penting dalam dinamika masyarakat Indonesia.
Bagi sebagian masyarakat, nama Tatar Sunda dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah dan kebudayaan Sunda. Namun di sisi lain, perubahan nama provinsi juga membawa konsekuensi sosial, politik, administratif, dan ekonomi yang tidak sederhana.
Karena itu, seperti disampaikan Djohermansyah Djohan, pembahasan mengenai perubahan nama daerah perlu dilakukan secara hati-hati, objektif, dan melibatkan partisipasi publik agar kebijakan yang diambil benar-benar membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Jawa Barat.
