MQFMNETWORK.COM | Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan ekspor sumber daya alam (SDA) melalui mekanisme satu pintu dengan melibatkan PT DSI sebagai BUMN baru pengelola perdagangan komoditas strategis nasional.
Kebijakan tersebut disebut sebagai langkah untuk memperkuat pengawasan ekspor, meningkatkan devisa negara, dan memastikan hasil perdagangan sumber daya alam lebih optimal bagi perekonomian nasional.
Namun di tengah implementasi kebijakan baru tersebut, sejumlah pelaku usaha mulai menyampaikan kekhawatiran terkait masa transisi sistem perdagangan yang dinilai berpotensi memengaruhi kelancaran rantai distribusi ekspor nasional.
Para pengusaha menilai perubahan mekanisme perdagangan membutuhkan kesiapan regulasi, sistem administrasi, hingga koordinasi lintas sektor yang matang agar tidak mengganggu aktivitas ekspor yang sudah berjalan.
Masa Transisi Dinilai Jadi Tantangan Besar
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto, menilai masa transisi implementasi kebijakan ekspor satu pintu menjadi salah satu tantangan terbesar yang harus diantisipasi pemerintah.
Menurutnya, perubahan sistem perdagangan tidak bisa dilakukan secara mendadak tanpa kesiapan teknis dan koordinasi yang kuat.
Dalam pembahasan mengenai kebijakan ekspor SDA satu pintu, ia menjelaskan bahwa sektor ekspor memiliki rantai distribusi yang kompleks dan melibatkan banyak pihak.
Karena itu, perubahan mekanisme perdagangan berpotensi memunculkan hambatan apabila proses transisi tidak berjalan lancar.
“Transisi kebijakan harus dilakukan hati-hati agar tidak mengganggu arus perdagangan nasional,” ujarnya.
Pengusaha Khawatir Proses Ekspor Jadi Lebih Panjang
Pengamat ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Dyah Ayu, menilai kekhawatiran pelaku usaha cukup beralasan karena sektor ekspor membutuhkan fleksibilitas dan kecepatan tinggi dalam merespons pasar global.
Menurutnya, apabila sistem satu pintu membuat proses perdagangan menjadi lebih panjang dan birokratis, maka daya saing produk Indonesia dapat terdampak.
Ia menjelaskan bahwa pasar internasional bergerak sangat cepat sehingga keterlambatan distribusi dapat memengaruhi posisi produk Indonesia di pasar global.
“Kalau prosesnya terlalu panjang, maka risiko keterlambatan distribusi bisa meningkat,” katanya.
PT DSI Dinilai Harus Siap Secara Infrastruktur
Pengamat kebijakan publik dan ekonomi, Bhima Yudhistira, menilai keberhasilan kebijakan ekspor satu pintu sangat bergantung pada kesiapan PT DSI sebagai lembaga pelaksana utama.
Menurutnya, PT DSI harus memiliki infrastruktur digital, sistem data, dan kapasitas administrasi yang kuat agar mampu menangani aktivitas perdagangan komoditas strategis dalam skala besar.
Ia menjelaskan bahwa tanpa kesiapan sistem yang matang, potensi antrean administrasi dan hambatan perdagangan dapat terjadi.
Selain itu, koordinasi dengan kementerian, pelabuhan, dan pelaku usaha dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran distribusi ekspor.
“Kalau infrastrukturnya belum siap, maka tekanan pada rantai perdagangan bisa sangat besar,” ujarnya.
Pemerintah Dinilai Ingin Perkuat Devisa Negara
Di sisi lain, sejumlah pengamat memahami bahwa kebijakan ekspor satu pintu lahir dari kebutuhan pemerintah untuk memperkuat devisa nasional dan meningkatkan pengawasan perdagangan SDA.
Eko Listiyanto menjelaskan bahwa pemerintah ingin memastikan devisa hasil ekspor lebih optimal masuk ke dalam sistem keuangan nasional.
Menurutnya, langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat stabilitas ekonomi dan menjaga nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global.
Namun demikian, ia menilai tujuan besar tersebut harus diimbangi dengan implementasi yang efisien agar tidak menimbulkan tekanan baru bagi dunia usaha.
“Tujuannya memang strategis, tetapi implementasinya harus tetap menjaga kelancaran pasar,” katanya.
Potensi Gangguan Distribusi Jadi Perhatian
Selain persoalan administrasi, masa transisi kebijakan juga dinilai berpotensi memengaruhi rantai distribusi perdagangan.
Dyah Ayu menjelaskan bahwa perubahan mekanisme ekspor dapat memunculkan ketidakpastian bagi pelaku usaha apabila aturan teknis belum sepenuhnya jelas.
Menurutnya, ketidakpastian tersebut dapat memengaruhi kontrak perdagangan, pengiriman barang, hingga hubungan bisnis dengan mitra internasional.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu memastikan seluruh prosedur perdagangan dapat berjalan jelas dan mudah dipahami pelaku usaha.
“Pelaku usaha membutuhkan kepastian sistem agar aktivitas ekspor tetap stabil,” ujarnya.
Tata Kelola dan Transparansi Jadi Sorotan
Sejumlah pengamat juga mengingatkan bahwa konsentrasi perdagangan pada satu lembaga membutuhkan pengawasan yang kuat.
Bhima Yudhistira menilai transparansi dan profesionalisme PT DSI menjadi faktor penting agar kebijakan tidak justru memunculkan persoalan baru.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan mekanisme perdagangan tetap kompetitif dan tidak menimbulkan praktik monopoli maupun inefisiensi birokrasi.
Selain itu, keterlibatan pelaku usaha dalam proses evaluasi kebijakan juga dinilai penting selama masa transisi berlangsung.
Kebijakan Baru Sedang Menghadapi Ujian
Pemberlakuan kebijakan ekspor SDA satu pintu melalui PT DSI menjadi langkah besar pemerintah dalam memperkuat kontrol perdagangan komoditas strategis nasional.
Di satu sisi, kebijakan tersebut dinilai berpotensi memperkuat devisa negara dan meningkatkan pengawasan ekspor. Namun di sisi lain, tantangan terkait masa transisi, kesiapan sistem, dan potensi gangguan rantai perdagangan juga menjadi perhatian besar.
Karena itu, seperti disampaikan para pengamat, keberhasilan kebijakan ini nantinya tidak hanya ditentukan oleh tujuan penguatan ekonomi nasional, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menjaga efisiensi perdagangan dan memastikan dunia usaha tetap dapat bergerak secara kompetitif di pasar global.
