MQFMNETWORK.COM | Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat menyampaikan bahwa kondisi ekologi Jabar saat ini berada dalam fase kritis. Banjir dan longsor bukan lagi bencana tahunan yang bisa diprediksi, tetapi telah berubah menjadi ancaman yang semakin sulit dikendalikan. Kerusakan lingkungan yang terjadi selama bertahun-tahun, ditambah dengan pertumbuhan penduduk dan tekanan pembangunan, membuat daya dukung lahan terus menurun. Akibatnya, wilayah yang sebelumnya aman kini berubah menjadi zona rawan bencana.
Para ahli lingkungan menilai bahwa jika pola yang sama terus berlanjut, bencana akan semakin parah dari tahun ke tahun. Intensitas hujan yang dipengaruhi perubahan iklim global membuat wilayah yang rusak secara ekologis tidak mampu menyerap atau mengendalikan air. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya pengawasan dan kurangnya ketegasan dalam penerapan tata ruang. Semua faktor tersebut membuat Jabar berada pada titik yang mengkhawatirkan dan membutuhkan langkah penyelamatan segera.
Pemulihan Kawasan Resapan dan Hutan Menjadi Prioritas Utama dalam Mengurangi Risiko Bencana
Menurut WALHI, penyelamatan Jabar dari banjir dan longsor harus dimulai dari pemulihan kawasan resapan air yang selama ini tergerus pembangunan. Daerah-daerah yang sebelumnya berfungsi sebagai penyangga air kini telah berubah menjadi permukiman padat atau industri. Restorasi hutan dan reboisasi di kawasan hulu sungai menjadi solusi utama untuk menahan laju air saat hujan lebat. Vegetasi yang tumbuh kembali akan membantu mengikat tanah sehingga mampu mengurangi risiko longsor.
Ahli hidrologi menegaskan bahwa tanpa pemulihan kawasan hijau, upaya mitigasi bencana tidak akan optimal. Tanah yang kehilangan tutupan vegetasi tidak hanya rawan erosi, tetapi juga kehilangan kemampuan menyerap air. Dampaknya, volume air yang mengalir ke sungai meningkat secara drastis dan menciptakan banjir mendadak di hilir. Oleh sebab itu, keberhasilan mitigasi sangat bergantung pada komitmen pemerintah untuk memperluas kawasan konservasi, menghentikan alih fungsi lahan, serta melakukan restorasi ekosistem secara berkelanjutan.
Penegakan Tata Ruang yang Konsisten Menjadi Fondasi Penting dalam Mengurangi Kerentanan Bencana
Salah satu kritik utama WALHI terhadap pemerintah daerah adalah lemahnya penerapan tata ruang yang seharusnya menjadi acuan pengendalian bencana. Banyak pembangunan yang justru dilakukan di daerah rawan banjir maupun longsor. Kondisi ini membuat masyarakat harus menanggung risiko tinggi ketika bencana terjadi. Oleh karena itu, penegakan tata ruang yang tegas menjadi langkah strategis untuk mencegah bencana di masa depan. Wilayah rawan harus benar-benar steril dari pembangunan baru, dan izin yang telah melanggar harus dikaji ulang.
Para ahli tata kota menambahkan bahwa perencanaan ruang yang baik tidak hanya mengacu pada kebutuhan ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan kapasitas ekologis suatu wilayah. Ketika ruang hijau dan zona penyangga dikonversi menjadi ruang komersial atau permukiman, maka bencana hanyalah masalah waktu. Jika tata ruang ditegakkan secara konsisten, risiko bencana dapat ditekan secara signifikan. Karena pada dasarnya, ruang yang dikelola dengan benar akan berfungsi sebagai pelindung alami bagi masyarakat di sekitarnya.
Revitalisasi Sungai dan Pengendalian Sedimentasi Penting untuk Mengembalikan Fungsi Hidrologis Jabar
Sungai-sungai di Jawa Barat kini menghadapi masalah serius akibat sedimentasi, penyempitan, dan pencemaran. WALHI mencatat bahwa banyak sungai tidak lagi mampu menampung debit air yang meningkat ketika hujan ekstrem datang. Revitalisasi sungai menjadi upaya penting untuk mengembalikan kapasitas alami aliran air. Ini mencakup pengerukan sedimentasi, pengendalian limbah, serta mengembalikan bantaran sungai sebagai ruang terbuka hijau untuk meredam banjir.
Ahli geologi mengungkapkan bahwa sedimentasi yang tinggi biasanya berasal dari erosi di daerah hulu yang kehilangan vegetasi. Oleh karena itu, perbaikan sungai harus dilakukan bersamaan dengan perbaikan lahan di bagian atasnya. Jika tidak, sedimentasi akan kembali menumpuk dalam waktu singkat. Dengan revitalisasi menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir, sungai dapat kembali menjalankan fungsinya sebagai saluran air yang sehat dan aman bagi masyarakat.
Mitigasi Struktural dan Non-Struktural Harus Berjalan Seimbang dan Tidak Bisa Dipisahkan
WALHI menekankan bahwa penanganan banjir dan longsor tidak boleh bergantung pada satu jenis pendekatan saja. Mitigasi struktural seperti pembangunan tanggul, kolam retensi, terasering, dan talud memang dibutuhkan untuk menahan risiko jangka pendek. Namun, langkah tersebut tidak dapat menggantikan fungsi ekologis yang hilang akibat kerusakan lingkungan. Tanpa pembenahan dari sisi ekosistem, infrastruktur tidak akan mampu menahan laju bencana dalam jangka panjang.
Ahli kebencanaan menyatakan bahwa mitigasi non-struktural seperti edukasi masyarakat, sistem peringatan dini, kajian risiko, dan perencanaan darurat harus berjalan paralel. Masyarakat perlu memahami risiko bencana di wilayah tempat tinggal mereka, termasuk langkah evakuasi dan cara menghadapi situasi darurat. Dengan sinergi antara infrastruktur yang kuat dan masyarakat yang tanggap, risiko korban jiwa dapat ditekan secara signifikan.
Pemerintah, Akademisi, dan Masyarakat Harus Membangun Kolaborasi Jangka Panjang untuk Menyelamatkan Jabar
Salah satu kunci keberhasilan penyelamatan Jabar adalah kolaborasi lintas sektor. WALHI menilai bahwa upaya mitigasi yang efektif tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah atau aktivis lingkungan. Akademisi harus terlibat dalam memberikan data ilmiah, teknologi mitigasi, serta analisis risiko yang presisi. Masyarakat pun memiliki peran penting karena merekalah yang paling mengetahui kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka.
Kolaborasi ini harus bersifat jangka panjang dan bukan hanya reaktif ketika bencana terjadi. Pemerintah perlu menyediakan dukungan kebijakan, pendanaan, serta memperkuat lembaga pengawasan lingkungan. Sementara masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan penghijauan, menjaga sungai, atau melaporkan aktivitas perusakan lingkungan. Dengan membangun gerakan kolektif, Jabar memiliki peluang besar untuk membalikkan kondisi krisis ekologis menuju keberlanjutan.
