MQFMNETWORK.COM | Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat mengungkapkan bahwa meningkatnya intensitas banjir dan longsor bukan semata-mata terjadi akibat curah hujan tinggi. Menurut pemantauan mereka, bencana yang berulang dari tahun ke tahun merupakan konsekuensi langsung dari penurunan kualitas lingkungan yang terjadi secara masif di berbagai wilayah. WALHI menekankan bahwa situasi ini adalah peringatan nyata bahwa daya dukung lingkungan di Jabar berada di titik kritis.
Laporan WALHI menunjukkan bahwa tren bencana meningkat sejalan dengan kerusakan lingkungan yang semakin meluas. Sejumlah wilayah yang dahulu berfungsi sebagai penyangga alami kini kehilangan kemampuan menahan dan mengendalikan air. Hal tersebut membuat kawasan yang sebelumnya relatif aman kini berubah menjadi zona rentan. WALHI menegaskan bahwa tanpa perubahan kebijakan dan pengetatan pengawasan, siklus bencana ini akan semakin sulit dihentikan.
Alih Fungsi Lahan Besar-Besaran Melemahkan Kemampuan Alam Menyerap dan Mengendalikan Air Hujan
Salah satu persoalan paling krusial yang diungkap WALHI adalah masifnya alih fungsi lahan di Jawa Barat. Lahan pertanian, kawasan hutan, dan daerah resapan air terus berubah menjadi permukiman, area industri, hingga perumahan komersial. Hilangnya ruang hijau ini membuat kemampuan tanah untuk menyerap air berkurang drastis, sehingga limpasan air meningkat saat hujan turun. Kondisi ini menjadi pintu masuk bagi banjir yang semakin sering melanda berbagai daerah.
WALHI menilai bahwa alih fungsi lahan yang tidak terkendali merupakan hasil dari lemahnya perencanaan dan pengawasan. Banyak izin yang dikeluarkan tidak mempertimbangkan kondisi ekologis dan risiko bencana di masa depan. Akibatnya, pembangunan terus merangsek ke kawasan yang seharusnya dilindungi. Ketika hujan ekstrem datang, wilayah tersebut tidak lagi memiliki perlindungan alami sehingga air mengalir deras ke permukiman dan sungai yang kapasitasnya sudah terbatas.
Kesalahan Tata Ruang di Banyak Daerah Membuat Risiko Bencana Semakin Tidak Terhindarkan
Selain alih fungsi lahan, WALHI menyoroti persoalan tata ruang yang sering tidak selaras antara rencana dan implementasi. Banyak daerah mengizinkan pembangunan di zona rawan longsor ataupun dataran banjir yang seharusnya tidak digunakan untuk aktivitas permukiman. Ketidaksesuaian ini menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk yang tinggal di daerah berisiko tinggi sehingga dampak bencana menjadi semakin luas ketika terjadi hujan lebat.
Ketidakdisiplinan dalam penegakan tata ruang juga memicu kerusakan jangka panjang. Ketika ruang konservasi berubah menjadi ruang komersial atau industri, sistem ekologis kehilangan keseimbangannya. WALHI menegaskan bahwa tata ruang yang buruk bukan hanya menciptakan kerentanan baru, tetapi juga memperbesar dampak bencana yang sudah ada. Jika pola ini terus berlanjut, risiko bencana akan meningkat tidak hanya dari sisi frekuensi tetapi juga skalanya.
Menyusutnya Tutupan Hutan Mengganggu Kestabilan Tanah dan Pola Aliran Air di Kawasan Pegunungan
Hilangnya tutupan hutan di sejumlah daerah pegunungan seperti Bogor, Bandung, Cianjur, dan Sukabumi menjadi faktor penting yang memperparah longsor. Tanaman dan pepohonan yang sebelumnya berfungsi sebagai perekat tanah kini semakin berkurang karena penebangan, pembukaan lahan, dan konversi untuk tujuan ekonomi. Kondisi ini membuat lereng menjadi rapuh dan rawan longsor, terutama saat tanah jenuh air pada musim hujan.
WALHI menjelaskan bahwa hilangnya hutan juga menyebabkan perubahan signifikan terhadap pola aliran air. Ketika vegetasi berkurang, air hujan tidak lagi terserap secara bertahap, melainkan mengalir cepat ke hilir. Dampaknya adalah meningkatnya volume air secara tiba-tiba di sungai dan kawasan permukiman. Hal inilah yang kemudian memicu banjir bandang di sejumlah wilayah Jabar, terutama di daerah dengan degradasi hutan yang paling parah.
Sungai yang Tersumbat Sedimentasi dan Sampah Menurunkan Kapasitas Aliran dan Mempercepat Terjadinya Banjir
Kondisi sungai di banyak wilayah Jawa Barat juga menjadi sorotan WALHI. Sedimentasi akibat erosi lereng, pembuangan sampah rumah tangga, dan limbah dari aktivitas industri membuat sungai-sungai menjadi dangkal dan sempit. Ketika hujan turun, sungai yang kapasitasnya sudah menurun tidak mampu menampung debit air sehingga meluap ke permukiman. Situasi ini memperburuk banjir yang sebelumnya hanya terjadi secara lokal menjadi meluas.
WALHI menilai bahwa persoalan sungai ini merupakan bukti lemahnya penegakan hukum lingkungan. Aktivitas pembuangan limbah yang tidak terkontrol memperparah kualitas air sekaligus mengurangi daya tampung sungai. Dalam kondisi curah hujan ekstrem, kombinasi antara penyempitan sungai dan hilangnya daerah resapan membuat banjir menjadi ancaman yang hampir tidak terhindarkan.
Perubahan Iklim Global Mempercepat Krisis yang Sudah Terjadi dan Menambah Beban Bencana di Jabar
Selain faktor lokal, WALHI menekankan bahwa perubahan iklim juga memainkan peran besar dalam memperburuk situasi. Intensitas hujan yang tidak menentu dan sering kali ekstrem membuat wilayah yang sudah rusak secara ekologis semakin sulit bertahan. Cuaca ekstrem memperbesar potensi banjir dan longsor karena tekanan pada tanah dan sungai meningkat dalam waktu singkat.
Dalam konteks ini, WALHI menyampaikan bahwa Jabar berada dalam posisi yang sangat rentan. Kondisi geografis dan tekanan pembangunan membuat daerah ini lebih mudah terdampak oleh perubahan iklim. Oleh karena itu, upaya mitigasi harus dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif, mencakup restorasi lingkungan, pembenahan tata ruang, dan penegakan hukum yang lebih ketat.
