MQFMNETWORK.COM | Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan ekspor sumber daya alam (SDA) melalui mekanisme satu pintu dengan melibatkan PT DSI sebagai BUMN baru yang berperan dalam pengelolaan perdagangan komoditas strategis nasional.
Kebijakan tersebut disebut sebagai langkah pemerintah untuk memperkuat pengawasan ekspor, meningkatkan devisa negara, serta memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global. Pemerintah juga menilai mekanisme satu pintu dapat membantu memperbaiki tata kelola ekspor yang selama ini dinilai masih tersebar dan sulit dikontrol secara optimal.
Namun di sisi lain, kebijakan tersebut mulai memunculkan beragam respons dari kalangan pengusaha dan pengamat ekonomi. Sejumlah pihak menilai kebijakan ini berpotensi memperkuat posisi negara dalam perdagangan internasional, tetapi ada pula yang mengkhawatirkan dampaknya terhadap fleksibilitas pasar dan rantai perdagangan ekspor nasional.
Penguatan Devisa Dinilai Jadi Alasan Utama
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto, menilai kebijakan ekspor satu pintu lahir dari kebutuhan pemerintah untuk memperkuat cadangan devisa nasional.
Menurutnya, selama ini aliran devisa hasil ekspor dinilai belum sepenuhnya optimal masuk ke dalam sistem keuangan nasional.
Dalam pembahasan mengenai kebijakan ekspor SDA satu pintu, ia menjelaskan bahwa pemerintah ingin memastikan hasil ekspor komoditas strategis dapat lebih terkontrol dan memberikan dampak langsung terhadap stabilitas ekonomi nasional.
“Penguatan devisa dan stabilitas ekonomi menjadi salah satu tujuan utama dari kebijakan ini,” ujarnya.
PT DSI Dinilai Bisa Perkuat Pengawasan Ekspor
Pengamat kebijakan publik dan ekonomi, Bhima Yudhistira, menilai keberadaan PT DSI berpotensi memperkuat pengawasan terhadap ekspor sumber daya alam Indonesia.
Menurutnya, selama ini pengawasan perdagangan komoditas strategis masih menghadapi banyak tantangan, mulai dari ketidakteraturan data hingga potensi kebocoran devisa.
Ia menjelaskan bahwa sistem satu pintu dapat membantu pemerintah memperoleh data perdagangan yang lebih terintegrasi dan transparan.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada tata kelola lembaga yang dibentuk.
“Kalau tata kelolanya tidak kuat, maka risiko birokrasi dan inefisiensi justru bisa meningkat,” katanya.
Pengusaha Khawatir Fleksibilitas Perdagangan Menurun
Di sisi lain, sejumlah pelaku usaha mulai menyampaikan kekhawatiran terkait implementasi kebijakan ekspor satu pintu.
Pengamat ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Dyah Ayu, menilai kekhawatiran tersebut muncul karena pelaku usaha khawatir proses perdagangan menjadi lebih panjang dan birokratis.
Menurutnya, sektor ekspor membutuhkan fleksibilitas dan kecepatan dalam merespons dinamika pasar global.
Ia menjelaskan bahwa apabila proses ekspor terlalu terpusat tanpa kesiapan sistem yang matang, maka distribusi perdagangan berpotensi mengalami hambatan.
“Pasar global bergerak sangat cepat, sehingga sistem perdagangan juga harus tetap efisien,” ujarnya.
Masa Transisi Dinilai Jadi Tantangan Besar
Selain persoalan birokrasi, masa transisi kebijakan juga dinilai menjadi tantangan penting dalam implementasi ekspor satu pintu.
Eko Listiyanto menjelaskan bahwa perubahan sistem perdagangan membutuhkan kesiapan regulasi, infrastruktur, dan koordinasi antarlembaga yang kuat.
Menurutnya, apabila masa transisi tidak dikelola dengan baik, maka potensi gangguan distribusi dan ketidakpastian pasar dapat terjadi.
Ia menilai pemerintah perlu memastikan pelaku usaha memperoleh kepastian mekanisme perdagangan agar aktivitas ekspor tetap berjalan stabil.
“Transisi kebijakan harus dilakukan hati-hati agar tidak mengganggu aktivitas ekspor nasional,” katanya.
Penguatan Rupiah Jadi Salah Satu Target
Kebijakan ekspor satu pintu juga disebut berkaitan dengan upaya memperkuat nilai tukar rupiah.
Pengamat ekonomi dan pasar keuangan, Josua Pardede, menilai peningkatan devisa hasil ekspor dapat membantu memperkuat stabilitas nilai tukar nasional.
Menurutnya, apabila aliran devisa ekspor lebih terkontrol dan masuk ke dalam sistem domestik, maka cadangan devisa negara berpotensi meningkat.
Kondisi tersebut dinilai dapat membantu menjaga stabilitas rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa penguatan rupiah tetap dipengaruhi banyak faktor lain seperti kondisi pasar global dan kebijakan moneter internasional.
Tata Kelola Dinilai Jadi Faktor Penentu
Sejumlah pengamat menilai keberhasilan kebijakan ekspor satu pintu sangat bergantung pada tata kelola PT DSI sebagai lembaga pengelola utama.
Bhima Yudhistira menilai transparansi, profesionalisme, dan pengawasan publik menjadi faktor penting agar kebijakan tidak justru memunculkan persoalan baru.
Menurutnya, konsentrasi perdagangan pada satu lembaga memerlukan sistem pengawasan yang kuat agar tidak menimbulkan praktik monopoli maupun inefisiensi birokrasi.
Selain itu, koordinasi dengan pelaku usaha dan kementerian terkait dinilai harus berjalan efektif agar perdagangan ekspor tetap kompetitif.
Kebijakan Baru Sedang Diuji
Pemberlakuan ekspor sumber daya alam satu pintu melalui PT DSI menunjukkan upaya pemerintah memperkuat kontrol terhadap perdagangan komoditas strategis nasional.
Di satu sisi, kebijakan tersebut dinilai dapat membantu meningkatkan devisa negara, memperkuat pengawasan ekspor, dan mendukung stabilitas ekonomi nasional. Namun di sisi lain, kekhawatiran terkait fleksibilitas perdagangan, masa transisi, hingga tata kelola lembaga baru juga menjadi perhatian serius.
Karena itu, seperti disampaikan sejumlah pengamat, keberhasilan kebijakan ini nantinya tidak hanya ditentukan oleh tujuan besarnya, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah memastikan sistem berjalan transparan, efisien, dan tidak membebani pelaku usaha di tengah persaingan perdagangan global yang semakin ketat.
