MQFMNETWORK.COM | Krisis air tidak lagi sekadar persoalan lingkungan, tetapi telah berkembang menjadi ancaman multidimensi yang memengaruhi kesehatan, ekonomi, dan stabilitas sosial. Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa semakin banyak wilayah di dunia mengalami tekanan air akibat perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Indonesia, sebagai negara dengan populasi besar dan wilayah yang luas, menghadapi tantangan serupa dalam menjaga ketersediaan air bersih.
Di berbagai daerah, masyarakat mulai merasakan dampak keterbatasan air melalui kekeringan musiman, menurunnya kualitas air tanah, serta meningkatnya pencemaran sungai. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan air telah menyentuh langsung kehidupan publik, terutama kelompok rentan yang memiliki akses terbatas terhadap infrastruktur air bersih.
Pengamat kebijakan lingkungan, Prof. Emil Salim, menilai bahwa krisis air merupakan indikator lemahnya perlindungan ekosistem nasional. Menurutnya, tanpa pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, tekanan terhadap sumber daya air akan semakin mempersempit ruang hidup masyarakat.
Kebijakan Negara dalam Menjaga Ketahanan Air
Pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan untuk menjaga ketahanan air nasional, mulai dari regulasi pengelolaan sumber daya air hingga program pembangunan infrastruktur air bersih. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi kendala, terutama dalam hal koordinasi lintas sektor dan pengawasan di tingkat daerah.
Pengurus Ikatan Ahli Teknik Penyehatan Teknik Lingkungan Indonesia (IATPI), Arieza Akbary Triputra, menilai bahwa kebijakan pengelolaan air masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya berbasis perencanaan jangka panjang. Menurutnya, pembangunan infrastruktur tanpa disertai perlindungan kawasan resapan hanya akan menyelesaikan persoalan secara sementara.
Arieza juga menekankan pentingnya integrasi antara kebijakan air, tata ruang, dan perlindungan lingkungan. Tanpa sinergi kebijakan tersebut, upaya menjaga ketahanan air nasional berpotensi berjalan tidak efektif dan sulit berkelanjutan.
Ketahanan Lingkungan sebagai Fondasi Ketersediaan Air
Ketahanan lingkungan merupakan fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air. Kerusakan hutan, alih fungsi lahan, dan pencemaran wilayah aliran sungai secara langsung memengaruhi kemampuan alam dalam menyimpan dan mendistribusikan air. Ketika ekosistem terganggu, risiko kekeringan dan banjir akan meningkat secara bersamaan.
Penasihat Strategi Kampanye Regional Greenpeace Asia Tenggara, Fajri Fadillah, menilai bahwa krisis air tidak dapat dipisahkan dari krisis lingkungan yang lebih luas. Menurutnya, lemahnya perlindungan kawasan hutan dan daerah resapan menjadi faktor utama menurunnya kualitas dan kuantitas air di berbagai wilayah Indonesia.
Fajri juga menyoroti masih dominannya pendekatan ekonomi dalam kebijakan pembangunan. Ia menilai bahwa tanpa keberanian menempatkan lingkungan sebagai prioritas, ketahanan air nasional akan terus berada dalam posisi rentan.
Dampak Sosial dan Kesehatan bagi Masyarakat
Keterbatasan air bersih berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat. Akses air yang tidak memadai meningkatkan risiko penyakit berbasis lingkungan, menurunkan kualitas sanitasi, serta memperbesar beban ekonomi rumah tangga. Di beberapa daerah, masyarakat harus mengandalkan air berbayar dengan harga tinggi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Pengamat kesehatan lingkungan, Dr. Tri Edhi Budhi Soesilo, menyebut bahwa krisis air berpotensi memperlebar kesenjangan kesehatan antarwilayah. Menurutnya, masyarakat dengan akses air terbatas lebih rentan terhadap berbagai penyakit infeksi, terutama anak-anak dan lansia.
Selain dampak kesehatan, persoalan air juga memicu kerentanan sosial. Ketimpangan akses air dapat memperbesar potensi konflik lokal apabila tidak diantisipasi melalui kebijakan distribusi yang adil dan transparan.
Membangun Ketahanan Air Berbasis Kebijakan dan Partisipasi Publik
Menghadapi krisis air yang semakin nyata, Indonesia perlu membangun ketahanan air berbasis kebijakan yang konsisten dan partisipasi publik yang kuat. Penguatan pengawasan lingkungan, perlindungan daerah resapan, serta peningkatan literasi konservasi air menjadi langkah strategis yang harus diperkuat secara berkelanjutan.
Arieza Akbary Triputra menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan air sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat dalam menjaga sumber daya. Sementara itu, Fajri Fadillah menilai bahwa transparansi dan akuntabilitas pemerintah menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap agenda lingkungan.
Dengan sinergi antara negara, pakar, dan masyarakat, ketahanan air nasional diharapkan dapat diperkuat untuk menghadapi tantangan krisis global secara berkelanjutan dan berkeadilan.
