MQFMNETWORK.COM | Ancaman kekeringan dan pencemaran air kini menjadi dua persoalan utama yang membayangi keberlanjutan sumber daya air di Indonesia. Perubahan iklim menyebabkan pola hujan semakin tidak menentu, sementara aktivitas industri, pertambangan, dan limbah domestik terus memperburuk kualitas air sungai dan air tanah. Kondisi ini membuat ketersediaan air bersih semakin terbatas di berbagai wilayah.
Data dari sejumlah lembaga lingkungan menunjukkan bahwa banyak sungai utama di Indonesia berada dalam kondisi tercemar sedang hingga berat. Situasi tersebut tidak hanya mengurangi kapasitas air untuk konsumsi rumah tangga, tetapi juga mengganggu sektor pertanian dan perikanan. Di tengah tekanan tersebut, tata kelola air nasional semakin menjadi sorotan komunitas global.
Pengamat lingkungan dari Universitas Gadjah Mada, Prof. Sudharto P. Hadi, menilai bahwa ancaman ganda kekeringan dan pencemaran merupakan konsekuensi dari pembangunan yang kurang memperhatikan daya dukung alam. Menurutnya, tanpa perubahan paradigma pembangunan, tekanan terhadap sumber daya air akan terus meningkat.
Problematika Tata Kelola Air Nasional dan Daerah
Tata kelola air di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala struktural. Tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta keterbatasan anggaran menjadi faktor penghambat utama dalam pengelolaan sumber daya air yang efektif. Akibatnya, banyak program konservasi dan rehabilitasi lingkungan tidak berjalan optimal.
Pengurus Ikatan Ahli Teknik Penyehatan Teknik Lingkungan Indonesia (IATPI), Arieza Akbary Triputra, menilai bahwa perencanaan pengelolaan air masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi. Menurutnya, pengelolaan sungai, air tanah, dan sistem sanitasi sering kali berjalan sendiri-sendiri tanpa kerangka besar yang saling mendukung.
Arieza juga menekankan pentingnya data yang akurat dalam pengambilan kebijakan. Tanpa basis data yang kuat mengenai debit air, kualitas lingkungan, dan pola konsumsi, kebijakan pengelolaan air berisiko tidak tepat sasaran dan sulit dievaluasi secara berkelanjutan.
Sorotan Global terhadap Komitmen Lingkungan Indonesia
Dalam forum-forum internasional, isu tata kelola air dan lingkungan Indonesia semakin mendapat perhatian. Komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu indikator utama dalam menilai keseriusan suatu negara menjaga sumber daya alamnya. Kegagalan mengelola air secara berkelanjutan berpotensi menurunkan kepercayaan global terhadap agenda lingkungan nasional.
Penasihat Strategi Kampanye Regional Greenpeace Asia Tenggara, Fajri Fadillah, menilai bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam menunjukkan komitmen nyata terhadap perlindungan sumber air. Menurutnya, kebijakan perlindungan lingkungan sering kali kalah oleh kepentingan ekonomi jangka pendek.
Fajri juga menyoroti masih lemahnya pengawasan terhadap perusahaan yang berpotensi mencemari lingkungan. Tanpa penegakan hukum yang konsisten, upaya perbaikan tata kelola air akan sulit mencapai hasil maksimal.
Dampak Tata Kelola yang Lemah terhadap Masyarakat
Lemahnya tata kelola air berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Di sejumlah daerah, warga harus menghadapi keterbatasan air bersih, penurunan kualitas sanitasi, serta meningkatnya biaya hidup akibat ketergantungan pada air kemasan atau air kiriman. Kondisi ini memperlebar kesenjangan sosial antara wilayah yang memiliki akses air memadai dan yang tidak.
Pengamat kesehatan lingkungan, Dr. Tri Edhi Budhi Soesilo, menyebut bahwa pencemaran air berkontribusi terhadap meningkatnya risiko penyakit berbasis lingkungan. Menurutnya, persoalan air harus dipandang sebagai isu multidimensi yang berkaitan dengan kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial.
Selain itu, konflik horizontal terkait akses air juga mulai muncul di beberapa wilayah. Persaingan antara kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan industri berpotensi memicu ketegangan apabila tidak diatur melalui mekanisme yang adil dan transparan.
Mendorong Reformasi Tata Kelola Air Berkelanjutan
Sorotan global terhadap tata kelola air Indonesia seharusnya menjadi momentum untuk melakukan reformasi kebijakan secara menyeluruh. Penguatan perlindungan daerah aliran sungai, pengendalian pencemaran, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah menjadi langkah strategis yang perlu diprioritaskan. Selain itu, integrasi kebijakan lintas sektor harus diperkuat agar pengelolaan air berjalan lebih efektif.
Arieza Akbary Triputra menegaskan bahwa reformasi tata kelola air membutuhkan komitmen politik jangka panjang. Sementara itu, Fajri Fadillah menekankan pentingnya peran masyarakat sipil dalam mengawal kebijakan lingkungan. Dengan sinergi antara pemerintah, pakar, dan publik, tata kelola air Indonesia diharapkan dapat bertransformasi menuju sistem yang lebih adil, tangguh, dan berkelanjutan.
