rokok

MQFMNETWORK.COM, Bandung – Garis Kemiskinan Jawa Barat pada September 2024 mengalami kenaikan dibanding periode sebelumnya. Tingginya kebutuhan masyarakat akan rokok menjadi salah satu penyebabnya. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat yang dirilis Rabu (15/1/2025), Garis Kemiskinan (GK) Jawa Barat naik 2,19 persen pada September 2024 jika dibandingkan Maret 2024. GK Jawa Barat saat ini menyentuh Rp535.509 per kapita per bulan. Naik dari sebelumnya Rp524.052 per kapita per bulan pada Maret 2024.

Garis Kemiskinan terdiri dari dua komponen pembentuknya, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Pada periode ini, sumbangan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan Jawa Barat mendominasi dengan angka 74,72 persen.

Pada komoditi makanan, rokok menjadi penyumbang terbesar kedua penyebab tingginya Garis Kemiskinan Jawa Barat setelah beras. Di Perkotaan, sumbangan beras pada Garis Kemiskinan mencapai 22,08 persen. Sementara rokok kretek filter berada di posisi kedua sebesar 12.09 persen. Pola serupa juga terjadi di desa, dimana beras menyumbang 25,52 persen dan rokok kretek menyumbang 8,79 persen di atas kebutuhan terhadap ayam dan telur.

Beberapa komoditas makanan lainnya yang menjadi penyumbang garis kemiskinan terbesar baik di perkotaan maupun pedesaan di Jawa Barat adalah daging ayam ras, telur ayam ras, kopi bubuk dan sachet. Sementara untuk komoditas non-makanan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan dan perlengkapan mandi.

Fenomena ini bukanlah hal baru, tapi tetap mengundang tanda tanya besar: mengapa rokok mendapat porsi pengeluaran cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan komoditas lain seperti telur atau daging ayam?

Beberapa pakar ekonomi menyebut fenomena ini sebagai paradoks kemiskinan. Ketika sumber daya yang terbatas digunakan untuk rokok, anggaran untuk pangan bergizi, pendidikan, dan kesehatan justru terabaikan.

Dalam konteks pembangunan, kondisi ini harus dijawab melalui pendekatan edukatif dan kebijakan tegas. Program penyuluhan pola konsumsi sehat, terutama di kalangan masyarakat miskin, mutlak diperlukan.

Temuan ini memberikan gambaran jelas tentang prioritas kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dan pusat. Berikut beberapa langkah yang direkomendasikan: Pemerintah harus memastikan stabilitas harga beras, terutama di pedesaan. Program bantuan pangan dan subsidi harga dapat menjadi instrumen efektif untuk menjaga daya beli masyarakat miskin.

Pemerintah harus bergerak cepat dan cermat dalam merancang kebijakan berbasis data. Menutup celah kesenjangan akses terhadap pangan, pendidikan, dan kesehatan adalah langkah mendesak untuk memastikan pembangunan berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan langkah tepat, garis kemiskinan tidak lagi menjadi bayang-bayang pembangunan, tetapi justru menjadi indikator kemajuan yang nyata.

Program: Bincang Sudut Pandang