MQFMNETWORK.COM, Bandung – Wahana Lingkungan Hidup IndoNesia (WALHI) jawa barat, menyoroti peristiwa banjir bandang yang melanda kawasan puncak, bogor. Dalam kurun waktu lima tahun ke belakang, walhi memperkirakan, kurang lebih hampir 45 persen kerusakan terjadi di kawasan puncak bogor.
Direktur eksekutif walhi jabar, wahyudin mengatakan, hutan dan lahan resapan air yang seharusnya menjadi benteng alami terhadap banjir telah berubah menjadi vila, hotel, perumahan dan pegembangan wisata yang berkedok ramah lingkungan, perubahan alih fungsi tersebut berada banyak pada kawasan perkebunan di bawah pengelolaan PTPN VIII.
Pihaknya mengungkapkan, jika dihitung per hari ini, kerusakan akibat alih fungsi kawasan dapat diperkirakan menjadi 65 persen atau setara dengan setengah lebih luas kawasan puncak bogor telah mengalami kerusakan yang serius. Akibatnya, kemampuan tanah untuk menyerap air hujan berkurang drastis.
Keadaan tersebut ditambah lagi dengan maraknya aktivitas pertambangan pasir dan batu ilegal di sekitar kawasan yang semakin tahun semakin juga tidak dapat terhindarkan. Hal tersebut membuat struktur tanah semakin rusak dan rentan terhadap erosi.
WALHI jawa barat pun mendesak pemerintah provinsi jawa barat dan bupati bogor melakukan evaluasi secara menyeluruh dan transparan atas segala kegiatan yang ada baik dari mulai bisnis properti, pengembangan wisata serta kegiatan tambang di kawasan puncak dan bogor raya.
Kedua, mendesak pengembalian lahan kepada negara dan lakukan pemulihan lingkungan secara nyata terhadap lahan yang hgu habis.
Terkait kerusakan lingkungan di kawasan puncak bogor yang disebut menjadi penyebab banjir, gubernur jawa barat dedi mulyadi mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi tata ruang di kawasan puncak, bogor, bersama pemerintah pusat yang arahnya memungkinkan untuk dilakukan moratorium kawasan tersebut dari pembangunan.
Pihaknya mengungkapkan akan mengunjungi langsung kawasan puncak bersama menteri lingkungan hidup Hanif Faisol Nurofiq pada kamis kemarin, sebelum mengevaluasi tata ruang kawasan tersebut.
Terkait evaluasi kawasan puncak yang akan dilakukan, menurutnya, akan ada dua fokus, yang pertama terkait perubahan tata ruang di sana, seperti perubahan fungsi tata ruang yang berada di perkebunan gunung mas dimiliki oleh BUMN PT perkebunan nusantara (PTPN).
Evaluasi kedua, menurutnya, adalah pada aliran sungai yang berada di kawasan puncak, yang di bantarannya terdapat banyak pembangunan perumahan, permukiman, dan berbagai kawasan.
Pihaknya mengatakan evaluasi tersebut juga akan dibawa untuk kemudian dibahas bersama menteri Agraria Dan Tata Ruang (ATR) yang sudah menjadwalkan pertemuan dengan menteri ATR,kepala BPN Nusron Wahid pada pekan depan.
Sehubungan dengan kawasan puncak yang sempat terjadi bencana karena alih fungsi lahan, termasuk salah satunya oleh BUMD PT jasa dan kepariwisataan (JASWITA), pihaknya mengatasnamakan pemerintah jawa barat mengungkapkan permintaan maafnya.
Dirinya juga menyatakan akan menutup usaha JASWITA di perkebunan tersebut jika evaluasinya menyimpulkan terjadi pelanggaran aturan.
Adapun terkait banyaknya wilayah jawa barat yang infrastrukturnya rusak karena bencana yang terjadi belakangan ini seperti di puncak, karawang dan bekasi, dedi mulyadi mengatakan, tidak akan mempengaruhi efisiensi atau re alokasi anggaran yang dilakukan khususnya infrastruktur, malah justru belanja pada pos tersebut akan ditingkatkan.
