jalur laut

MQFMNETWORK.COM, Bandung – Selat Hormuz kembali menjadi pusat perhatian dunia setelah Iran secara resmi mewacanakan penutupan jalur perdagangan strategis ini. Pernyataan itu datang dari mantan Menteri Keuangan Iran, Ehsan Khandouzi yang kini menjadi anggota parlemen. Ia mendesak agar semua kapal tanker minyak dan kargo lng yang ingin melewati Selat Hormuz wajib mengantongi izin resmi dari pemerintah Iran. Wacana ini tidak datang tiba-tiba, ia muncul sebagai respons terhadap meningkatnya ketegangan militer di kawasan, terutama setelah serangan udara Israel yang didukung oleh Amerika Serikat menghantam sejumlah titik sensitif di Iran, termasuk fasilitas nuklir.

Secara historis, Iran memang beberapa kali mengancam akan menutup Selat Hormuz, namun ancaman kali ini terasa berbeda. Selain karena situasi geopolitik yang sedang memanas, wacana ini juga telah memperoleh dukungan dari mayoritas parlemen Iran. Jika benar-benar diwujudkan, maka ini akan menjadi salah satu manuver paling berani dan berisiko dari Iran dalam dua dekade terakhir. Selat Hormuz sendiri bukanlah jalur biasa, selat sersebut adalah nadi penting dunia. Lebih dari 20 juta barel minyak mentah melewati selat ini setiap harinya. Itu berarti sekitar 20 persen dari konsumsi minyak global bergantung pada jalur sempit yang memisahkan Iran dari Oman dan Uni Emirat Arab tersebut.

Dari sisi pasar, gejolak sudah mulai terasa. Harga minyak mentah mulai bergerak naik dengan prediksi dari beberapa analis yang menyebutkan bahwa jika konflik berlarut atau jika selat benar-benar ditutup meski hanya dalam hitungan hari, maka harga minyak dunia bisa melonjak ke atas 120 dolar AS per barel. Kenaikan ini tentu akan berdampak luas, tidak hanya pada sektor energi, tetapi juga pada sektor transportasi, pangan, hingga logistik global. Di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, lonjakan harga minyak bahkan bisa membuat harga bensin eceran menyentuh angka lima dolar per galon yang akan sangat membebani konsumen.

Lantas bagaimana dengan Indonesia? sebagai negara berkembang dengan ketergantungan cukup besar terhadap impor energi, situasi ini tentu patut diwaspadai. Jika harga minyak global naik tajam, maka biaya subsidi energi di Indonesia otomatis akan meningkat. Pemerintah akan menghadapi tekanan fiskal yang besar karena harus menyesuaikan anggaran subsidi atau menaikkan harga jual BBM. Tidak hanya itu, kenaikan harga LPG dan BBM juga akan mendorong naiknya harga-harga kebutuhan pokok, mengingat biaya distribusi dan produksi yang ikut melonjak.

Rupiah pun berpotensi tertekan akibat aliran modal asing yang keluar dari pasar negara berkembang. Pasar keuangan global sangat sensitif terhadap risiko geopolitik dan penutupan Selat Hormuz dapat memicu aksi jual besar-besaran di pasar obligasi dan saham negara-negara seperti Indonesia. Bank Indonesia tentu harus siaga menjaga kestabilan nilai tukar, salah satunya dengan intervensi pasar valuta asing atau menaikkan suku bunga.

Ketua Program Magister Ilmu Ekonomi FEB UIII & Chief Editor Muslim Business and Economic Review, M. Luthfi Hamidi, Ph.D. mengungkapkan dalam Bincang Sudut Pandang Radio MQFM Bandung, bahwa terdapat dua aspek penting yang mendapatkan sorotan dengan adanya penutupan Selat Hormuz tersebut. Dari sisi keuangan, maka akan menimbulkan sentiment negatif bagi pemegang saham tertentu akan berdampak pada kinerja perusahaan yang terganggu. Akibatnya para investor saham mencari alternatif instrument yang memberikan jaminan lain. Jika melihat jangka panjang kedepan, maka fenomena ini akan menimbulkan saham koreksi yang lebih luas dan berdampak pada beberapa sektor kedepannya.

Sementara itu, dari sisi riil, dari kacamata makro, minyak menjadi bahan utama dalam manufaktur atau bahan bakar kendaraan. Lebih luas lagi jika kita melihat sektor-sektor tertentu seperti halnya pertanian, nelayan, dan akan mempengaruhi di banyak sektor, terjadinya kenaikan harga-harga atau inflasi, sehinga dapat menjadi gangguan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.

Program: Bincang Sudut Pandang
Narasumber: Ketua Program Magister Ilmu Ekonomi FEB UIII & Chief Editor Muslim Business and Economic Review, M. Luthfi Hamidi, Ph.D.
Penyiar/Reporter: Muhammad Huda/ Syifa Khoirun Nisa