Politik – 102.7 MQFM Bandung – Inspirasi Keluarga Indonesia

Bongkar Motif di Balik Usulan Pilkada DPRD: Efisiensi Anggaran atau Kepentingan Politik Elit?

MQFMNETWORK.COM | Wacana mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), alih-alih lewat pemilihan langsung oleh rakyat, kembali menguat di arena politik nasional dipicu oleh sejumlah elit partai dan pejabat publik. Bagi sebagian pihak, ini digadang sebagai solusi efisiensi anggaran dan penataan pemerintahan. Namun banyak pengamat menilai ada motif elit politik yang…

Solusi atau Malapetaka Baru? Pengamat Ungkap Dampak Politik dari Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD

MQFMNETWORK.COM | Isu pengembalian sistem pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali memanas dalam wacana politik nasional. Bagi sebagian kalangan, opsi ini dipandang sebagai jawaban atas permasalahan mahalnya biaya penyelenggaraan pilkada dan potensi politik uang. Namun banyak pengamat dan aktivis demokrasi memperingatkan bahwa perubahan ini bisa jadi malapetaka memundurkan praktik demokrasi rakyat…

Pemkot Bandung Dapat Rapor Merah dari KPK, Masuk Kategori Rawan Korupsi, Benarkah?

Pemkot Bandung Dapat Rapor Merah dari KPK, Masuk Kategori Rawan Korupsi, Benarkah? MQFMNETWOK.COM | BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung mendapat rapor merah terkait praktik korupsi, berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada periode 2020–2024. Meski demikian, tata kelola pemerintahan dalam upaya pencegahan korupsi di Pemkot Bandung dinilai sudah cukup…

Menyorot Polemik WNA Bisa Pimpin BUMN

Menyorot Polemik WNA Bisa Pimpin BUMN MQFMNETWORK.COM | BANDUNG – Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah telah mengubah regulasi kepresidenan agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat dipimpin oleh talenta terbaik dan mampu menjalankan bisnis dengan standar internasional. Melalui perubahan ini, pemerintah juga membuka peluang bagi warga negara asing (WNA) untuk memimpin BUMN, dengan catatan jika…

Menilik Kinerja 1 Tahun Kabinet Merah-Putih

Menilik Kinerja 1 Tahun Kabinet Merah-Putih MQFMNETWORK.COM | BANDUNG – Sahabat MQ, genap satu tahun sudah masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berjalan. Di sisi lain, sejumlah kalangan menilai bahwa tahun pertama pemerintahan ini belum sepenuhnya menunjukkan arah perubahan yang signifikan. Isu seperti kenaikan harga bahan pokok, ketimpangan fiskal, hingga…

Menyoroti Tunjangan Anggota DPRD Jawa Barat

Menyoroti Tunjangan Anggota DPRD Jawa Barat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat akhirnya menyampaikan sikap resmi terkait polemik tunjangan yang diterima para anggotanya. Isu ini mencuat setelah publik menyoroti besaran tunjangan yang diterima 120 anggota DPRD Jawa Barat dengan total mencapai sekitar Rp123 juta per bulan. Angka tersebut menuai perhatian luas, baik dari masyarakat…

Plus-Minus Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden

MQFMNETWORK.COM, Bandung – Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia telah mengeluarkan keputusan yang menghapuskan ketentuan Presidential Threshold, atau ambang batas minimal pencalonan presiden dan wakil presiden sebesar 20 persen. Keputusan tersebut diambil setelah pembacaan putusan nomor perkara 62/PUU-XXII/2024 Ketua MK, Suhartoyo, dalam pembacaan putusannya menjelaskan bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengatur mengenai…

Menyorot Anggaran Makan Siang Gratis

MQFMNETWORK.COM, Bandung – Wacana program makan siang gratis yang sebelumnya diusung oleh capres-cawapres no. urut 2 mendapat sorotan dari Bank Dunia. Bank Dunia mewanti-wanti agar Indonesia mampu menjaga batas defisit APBN dalam memnyusun anggaran program tersebut. Program yang diproyeksikan berjalan pada 2025 itu, diketahui telah menjajaki simulasi pada akhir Februari lalu, di salah satu sekolah…

Timbang-timbang Ambang Batas Parlemen 4 Persen

MQFMNETWORK.COM, Bandung – Mahkamah Konstitusi atau MK menghapus ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen yang selama ini diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Para hakim konstitusi sepakat bahwa ketentuan ambang batas parlemen itu tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu dan melanggar kepastian hukum yang telah dijamin konstitusi.…

Mengulas Hasil Quick Count Pilpres 2024

MQFMNETWORK. COM, Bandung – Sejumlah lembaga survei telah merilis hasil hitung cepat atau quick count di tiap wilayah untuk Pilpres 2024. Hasil quick count tersebut bukan merupakan hasil resmi perolehan suara Capres-Cawapres pada Pemilu 2024. Hasil resmi Pilpres 2024 akan diumumkan oleh KPU setelah melakukan proses rekapitulasi pada 15 Februari hingga 20 Maret 2024. Pasangan…