MQFMNETWORK.COM, Bandung – Pemerintah berencana kembali mengadakan ujian nasional (UN) sebagai bahan evaluasi hasil belajar siswa. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof. Abdul Mu’ti menegaskan akan ada perbedaan jenis antara UN sebelumnya dan yang akan diberlakukan mendatang.
Pihaknya juga menegaskan, pelaksanaan UN hanya digelar oleh sekolah yang sudah terakreditasi dan tidak akan langsung digelar pada tahun 2025. Menurutnya, UN berfungsi sebagai pemetaan mutu bagi perguruan tinggi menyeleksi calon mahasiswa. Selain itu, dia berujar bahwa hasil UN bisa dijadikan data untuk mengukur kemampuan pelajar secara individual.
Sebagai informasi, UN kini sudah diganti dengan Asesmen Nasional (AN) yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim pada tahun 2021 lalu. Walaupun sudah berganti, pada dasarnya keduanya sama-sama sebagai alat ukur capaian akademis siswa di tingkat nasional.
Hanya UN lebih menekankan hasil evaluasi per individu sehingga menentukan kelulusan. AN akan mengevaluasi semua hal di dalam satu sekolah. Mulai dari kompetensi siswa, guru, sampai sistem sekolah itu sendiri. Sehingga hasil AN, akan kembali ke sekolah lagi sebagai bahan koreksi.
Pakar Kebijakan Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Arif Rohman mengatakan wacana penerapan Ujian Nasional (UN) kembali harus dikemas dengan format dan inovasi yang baru. Menurutnya, penerapan kembali UN jangan sampai hanya mengulang format yang dahulu karena kala itu sudah mendapat banyak penolakan akibat sederet kelemahan dalam pelaksanaannya.
Sementara itu, Pakar pendidikan dari Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, Achmad Hidayatullah mengatakan, memandang kebijakan UN diberlakukan kembali sebagai hal baik bagi siswa. Menuurtnya masyarakat lebih yakin bahwa UN bisa meningkatkan mutu pendidikan.
UN dapat mendorong siswa menganggap bahwa semua mata pelajaran penting. Sehingga mereka bisa mengembangkan pengetahuannya. Menurutnya, sebaiknya UN dijadikan alat ukur ketercapaian juga bukan hanya kelulusan. Perlu ada edukasi pemahaman bahwa UN bukan satu-satunya tolak ukur hasil belajar siswa.
Adapun terkait bentuk soal UN, dirinya menyarankan agar jawaban tidak hanya berupa benar dan salah. Hal itu dapat membentuk pengetahuan absolut pada siswa bahwa jawaban hanya terbatas pada dua tersebut.
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Feriyansyah mengatakan dalam Bincang Sudut Pandang Radio MQFM Bandung, bahwa menurutnya pendidikan di Indonesia saat ini masih belum besifat holistik. Pemerataan terkait dengan pendidikan harus ditingkatkan tidak hanya dari infrastruktur tapi juga dari optimalisasi terkait dengan penguatan dari sisi akademik dan juga kemampuan berpikir kritis.
Karena menurutnya, pendidikan bukan hanya berbicara berkaitan dengan menulis, namun pembelajaran yang mendalam, integritas dan kejujuran menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan.
