MQFMNETWORK.COM | Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai menerapkan sistem pemetaan dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 sebagai pengembangan dari sistem zonasi yang selama ini digunakan. Kebijakan tersebut menjadi perhatian publik karena dinilai akan mengubah pola penerimaan siswa baru di berbagai sekolah.
Melalui sistem pemetaan, pemerintah tidak hanya mempertimbangkan jarak domisili calon siswa dengan sekolah, tetapi juga distribusi daya tampung, jalur penerimaan, hingga pemetaan minat siswa terhadap sekolah tertentu.
Pemerintah menilai langkah tersebut dapat membantu menciptakan distribusi siswa yang lebih merata dan mengurangi penumpukan pendaftar di sekolah-sekolah tertentu.
Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa sistem baru justru bisa memunculkan pola persaingan baru antar sekolah di Jawa Barat.
Sistem Pemetaan Disebut Lebih Luas dari Zonasi
Pengamat Pendidikan dari Universitas Padjadjaran, Dan Satriana, menjelaskan bahwa sistem pemetaan dalam SPMB 2026 memiliki pendekatan yang berbeda dibanding sistem zonasi sebelumnya.
Dalam pembahasan mengenai sistem pemetaan SPMB Jawa Barat, ia menjelaskan bahwa zonasi sebelumnya lebih banyak bertumpu pada faktor radius atau kedekatan tempat tinggal dengan sekolah.
Sementara dalam sistem pemetaan, pemerintah mulai mempertimbangkan distribusi siswa secara lebih menyeluruh, termasuk kapasitas sekolah dan pola pilihan masyarakat.
Menurutnya, perubahan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk memperbaiki persoalan yang selama ini muncul dalam sistem zonasi.
“Sistem pemetaan mencoba melihat distribusi siswa secara lebih komprehensif, bukan hanya soal jarak rumah ke sekolah,” ujarnya dalam pembahasan tersebut.
Peta Persaingan Sekolah Dinilai Bisa Berubah
Dan Satriana menilai penerapan sistem pemetaan berpotensi mengubah pola persaingan antar sekolah di Jawa Barat.
Menurutnya, selama ini sekolah-sekolah tertentu masih dianggap favorit sehingga jumlah peminatnya jauh lebih tinggi dibanding sekolah lain.
Kondisi tersebut menyebabkan distribusi siswa menjadi tidak merata dan memunculkan tekanan besar pada proses seleksi di sekolah tertentu.
Ia menilai sistem pemetaan dapat membantu mengurangi konsentrasi pendaftar di sekolah-sekolah favorit apabila dijalankan secara konsisten.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa perubahan sistem penerimaan tidak otomatis menghilangkan persepsi masyarakat terhadap kualitas sekolah.
“Persoalan utamanya bukan hanya sistem seleksi, tetapi masih adanya ketimpangan persepsi kualitas antar sekolah,” katanya.
Jalur Domisili hingga Prestasi Tetap Jadi Sorotan
Dalam pelaksanaan SPMB 2026, seleksi tetap dilakukan melalui beberapa jalur seperti domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi.
Menurut Dan Satriana, seluruh jalur tersebut tetap perlu diawasi agar benar-benar berjalan adil dan tidak memunculkan ketimpangan baru.
Ia menjelaskan bahwa jalur domisili masih akan menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan persebaran sekolah dan kondisi wilayah tempat tinggal siswa.
Sementara itu, jalur afirmasi harus benar-benar mampu menjangkau siswa dari keluarga kurang mampu, dan jalur prestasi perlu dijaga objektivitas penilaiannya.
Menurutnya, sistem yang baik tetap membutuhkan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaannya.
Sekolah Pinggiran dan Swasta Dikhawatirkan Terdampak
Penerapan sistem pemetaan juga memunculkan kekhawatiran terhadap kondisi sekolah swasta dan sekolah di wilayah pinggiran.
Dan Satriana menilai jika persepsi sekolah favorit masih kuat di masyarakat, maka distribusi siswa tetap berpotensi tidak merata.
Akibatnya, sekolah di wilayah tertentu bisa mengalami kekurangan siswa, termasuk sekolah swasta yang selama ini bergantung pada jumlah pendaftar baru.
Ia menilai pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan sistem penerimaan juga diikuti pemerataan kualitas pendidikan antar sekolah.
“Kalau kualitas sekolah belum merata, maka persaingan dan ketimpangan bisa tetap terjadi,” ujarnya.
Kesiapan Sistem Digital Jadi Faktor Penting
Pelaksanaan SPMB 2026 Jawa Barat juga mengandalkan sistem digital dalam proses pendaftaran dan pemetaan siswa.
Menurut Dan Satriana, kesiapan infrastruktur digital menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan sistem baru tersebut.
Ia mengingatkan bahwa persoalan seperti gangguan server, akses internet yang tidak merata, hingga keterbatasan literasi digital masyarakat masih berpotensi muncul saat pelaksanaan.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu memastikan kesiapan teknis sebelum proses penerimaan berlangsung secara penuh.
“Kalau sistem digitalnya bermasalah, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem juga bisa terganggu,” katanya.
Transparansi Dinilai Harus Diperkuat
Dalam pembahasan tersebut, Dan Satriana menilai transparansi menjadi aspek penting dalam pelaksanaan sistem pemetaan SPMB.
Menurutnya, masyarakat perlu memahami bagaimana mekanisme pemetaan dilakukan dan bagaimana distribusi siswa ditentukan.
Keterbukaan informasi dinilai penting untuk mengurangi kecurigaan publik terhadap proses seleksi.
Selain itu, pemerintah juga dinilai perlu menyediakan mekanisme pengaduan yang cepat dan responsif apabila terjadi kendala teknis maupun persoalan administrasi.
Sistem Baru Masih Akan Diuji
Penerapan sistem pemetaan dalam SPMB 2026 Jawa Barat menjadi langkah baru pemerintah dalam memperbaiki berbagai persoalan yang muncul pada sistem zonasi sebelumnya.
Di satu sisi, kebijakan tersebut dinilai memiliki peluang untuk menciptakan distribusi siswa yang lebih merata dan mengurangi penumpukan di sekolah tertentu. Namun di sisi lain, tantangan terkait persepsi sekolah favorit, kesiapan infrastruktur digital, hingga pemerataan kualitas pendidikan masih menjadi perhatian besar.
Karena itu, seperti disampaikan Dan Satriana, keberhasilan sistem pemetaan tidak hanya bergantung pada perubahan mekanisme penerimaan, tetapi juga pada konsistensi pelaksanaan dan komitmen pemerintah dalam menghadirkan keadilan pendidikan bagi seluruh siswa di Jawa Barat.
