MQFMNETWORK.COM | Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai menerapkan sistem pemetaan dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 sebagai pengembangan dari sistem zonasi yang sebelumnya digunakan. Kebijakan tersebut disebut bertujuan menciptakan distribusi siswa yang lebih merata melalui pengaturan jalur penerimaan, kapasitas sekolah, dan pemetaan wilayah.
Namun dibalik tujuan pemerataan tersebut, muncul kekhawatiran mengenai dampak sistem baru terhadap sekolah swasta dan sekolah di wilayah pinggiran.
Sejumlah pihak menilai perubahan mekanisme penerimaan siswa baru berpotensi memengaruhi distribusi peserta didik antar sekolah. Jika tidak diantisipasi dengan baik, ketimpangan jumlah siswa dinilai masih dapat terjadi meski sistem penerimaan telah diubah.
Persoalan Pendidikan Dinilai Bukan Sekadar Sistem Masuk
Pengamat Pendidikan dari Universitas Padjadjaran, Dan Satriana, menjelaskan bahwa persoalan utama pendidikan tidak hanya berkaitan dengan mekanisme penerimaan siswa baru, tetapi juga ketimpangan kualitas antar sekolah.
Dalam pembahasan mengenai sistem pemetaan SPMB Jawa Barat, ia menjelaskan bahwa selama masyarakat masih memandang adanya sekolah favorit dan nonfavorit, maka persaingan masuk sekolah tertentu akan tetap tinggi.
Menurutnya, sistem pemetaan memang berupaya mengatur distribusi siswa secara lebih luas dibanding sistem zonasi sebelumnya.
Namun ia menilai perubahan sistem penerimaan tidak otomatis menghilangkan ketimpangan persepsi kualitas pendidikan di masyarakat.
“Masalah utamanya bukan hanya di sistem seleksi, tetapi masih adanya perbedaan kualitas dan persepsi antar sekolah,” ujarnya dalam pembahasan tersebut.
Sekolah Pinggiran Dinilai Berpotensi Kehilangan Peminat
Dan Satriana menilai sekolah di wilayah pinggiran masih menghadapi tantangan besar dalam menarik minat siswa.
Menurutnya, banyak orang tua tetap berusaha memilih sekolah yang dianggap memiliki kualitas lebih baik meski jaraknya lebih jauh dari tempat tinggal.
Kondisi tersebut dinilai dapat membuat sekolah di wilayah tertentu tetap kekurangan siswa apabila persebaran kualitas pendidikan belum merata.
Ia menjelaskan bahwa sistem pemetaan memang dapat membantu mengatur distribusi siswa, tetapi belum tentu langsung mengubah pola pilihan masyarakat terhadap sekolah.
“Kalau kualitas pendidikan belum merata, maka sekolah pinggiran tetap bisa tertinggal dalam persaingan,” katanya.
Sekolah Swasta Dikhawatirkan Terdampak
Selain sekolah pinggiran, sekolah swasta juga dinilai berpotensi terdampak dari penerapan sistem pemetaan SPMB.
Menurut Dan Satriana, sebagian besar masyarakat masih menjadikan sekolah negeri sebagai pilihan utama dalam penerimaan siswa baru.
Akibatnya, sekolah swasta sering kali baru menjadi alternatif ketika siswa tidak diterima di sekolah negeri.
Ia menilai kondisi tersebut dapat semakin terasa apabila distribusi siswa dalam sistem pemetaan lebih banyak terserap ke sekolah negeri tertentu.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu memperhatikan keseimbangan distribusi siswa agar sekolah swasta tetap memiliki ruang berkembang dalam sistem pendidikan.
“Sekolah swasta juga bagian penting dari sistem pendidikan dan tidak bisa diabaikan,” ujarnya.
Jalur Domisili Hingga Prestasi Tetap Jadi Penentu
Dalam pelaksanaan SPMB 2026, penerimaan siswa tetap dilakukan melalui beberapa jalur seperti domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi.
Dan Satriana menilai seluruh jalur tersebut tetap akan memengaruhi distribusi siswa antar sekolah.
Menurutnya, jalur domisili masih menjadi faktor penting karena berkaitan dengan persebaran sekolah dan kepadatan penduduk.
Sementara itu, jalur prestasi dinilai berpotensi membuat sekolah tertentu tetap menjadi pusat persaingan karena dianggap memiliki kualitas lebih tinggi.
Ia menilai pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh jalur penerimaan berjalan secara adil dan transparan agar tidak memperbesar ketimpangan.
Pemerataan Kualitas Pendidikan Dinilai Lebih Penting
Dan Satriana menegaskan bahwa perubahan sistem penerimaan siswa tidak akan cukup efektif apabila tidak diikuti pemerataan kualitas pendidikan antar sekolah.
Menurutnya, selama fasilitas, kualitas guru, dan prestasi sekolah masih berbeda jauh, masyarakat akan tetap berupaya masuk ke sekolah tertentu.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu fokus memperkuat kualitas sekolah di seluruh wilayah, termasuk daerah pinggiran.
Ia menjelaskan bahwa pemerataan kualitas pendidikan menjadi langkah penting untuk mengurangi ketimpangan distribusi siswa secara jangka panjang.
“Kalau kualitas sekolah sudah setara, masyarakat tidak akan terlalu khawatir soal pilihan sekolah,” katanya.
Kesiapan Infrastruktur Digital Juga Jadi Perhatian
Pelaksanaan SPMB 2026 Jawa Barat juga mengandalkan sistem digital dalam proses pendaftaran dan pemetaan siswa.
Menurut Dan Satriana, kesiapan infrastruktur digital menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan sistem baru tersebut.
Ia mengingatkan bahwa potensi gangguan server, akses internet yang tidak merata, hingga keterbatasan literasi digital masyarakat masih dapat menjadi kendala saat pelaksanaan.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu memastikan kesiapan teknis secara matang agar proses penerimaan siswa berjalan lancar dan tidak memunculkan persoalan baru.
Sistem Baru Masih Akan Diuji
Penerapan sistem pemetaan dalam SPMB 2026 Jawa Barat menjadi langkah baru pemerintah untuk memperbaiki berbagai persoalan dalam sistem penerimaan siswa sebelumnya.
Di satu sisi, kebijakan tersebut dinilai memiliki peluang menciptakan distribusi siswa yang lebih merata. Namun di sisi lain, dampaknya terhadap sekolah swasta dan sekolah di wilayah pinggiran masih menjadi perhatian besar.
Karena itu, seperti disampaikan Dan Satriana, keberhasilan sistem pemetaan tidak hanya bergantung pada mekanisme seleksi, tetapi juga pada komitmen pemerintah dalam menghadirkan pemerataan kualitas pendidikan dan menjaga keseimbangan distribusi siswa di seluruh sekolah Jawa Barat.
