MQFMNETWORK.COM | Penerapan sistem pemetaan dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 Jawa Barat mulai menjadi perhatian masyarakat. Kebijakan tersebut disebut sebagai penyempurnaan dari sistem zonasi yang sebelumnya diterapkan dalam proses penerimaan siswa baru.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menilai sistem pemetaan dapat membantu menciptakan distribusi siswa yang lebih merata melalui pengaturan daya tampung, jalur penerimaan, serta pemetaan pilihan sekolah calon siswa.
Namun di tengah tujuan pemerataan tersebut, muncul perdebatan mengenai sejauh mana sistem baru benar-benar mampu menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh siswa.
Sorotan publik terutama tertuju pada pelaksanaan jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi yang dinilai tetap berpotensi memunculkan ketimpangan apabila tidak diawasi secara ketat.
Sistem Baru Dinilai Lebih Kompleks dari Zonasi
Pengamat Pendidikan dari Universitas Padjadjaran, Dan Satriana, menjelaskan bahwa sistem pemetaan dalam SPMB 2026 memiliki cakupan yang lebih luas dibanding sistem zonasi sebelumnya.
Dalam pembahasan mengenai sistem pemetaan SPMB Jawa Barat, ia menjelaskan bahwa sistem zonasi lama lebih berfokus pada radius atau jarak tempat tinggal siswa dengan sekolah.
Sementara dalam sistem pemetaan, pemerintah mulai mempertimbangkan distribusi siswa secara lebih menyeluruh, termasuk kapasitas sekolah dan pola pilihan masyarakat.
Menurutnya, perubahan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk memperbaiki berbagai persoalan yang sebelumnya muncul dalam sistem zonasi.
“Sistem pemetaan mencoba mengatur distribusi siswa secara lebih luas, tidak hanya berdasarkan kedekatan lokasi,” ujarnya dalam pembahasan tersebut.
Jalur Domisili Dinilai Masih Jadi Persoalan Utama
Meski sistem berubah, Dan Satriana menilai jalur domisili masih akan menjadi salah satu titik paling sensitif dalam pelaksanaan SPMB.
Menurutnya, persoalan persebaran sekolah dan kepadatan penduduk di tiap wilayah masih berpotensi memunculkan ketimpangan kesempatan bagi siswa.
Ia menjelaskan bahwa wilayah dengan jumlah sekolah terbatas dapat mengalami persaingan yang lebih tinggi dibanding wilayah lain yang memiliki banyak pilihan sekolah.
Selain itu, perbedaan kualitas antar sekolah juga dinilai membuat masyarakat tetap berusaha masuk ke sekolah-sekolah tertentu.
“Selama persepsi sekolah favorit masih ada, maka jalur domisili tetap akan menjadi perdebatan,” katanya.
Jalur Prestasi dan Afirmasi Perlu Pengawasan Ketat
Selain jalur domisili, jalur prestasi dan afirmasi juga menjadi perhatian dalam sistem pemetaan SPMB.
Menurut Dan Satriana, jalur prestasi harus dijaga objektivitasnya agar benar-benar memberikan kesempatan kepada siswa yang memiliki kemampuan akademik maupun nonakademik.
Ia menilai proses verifikasi prestasi perlu dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
Sementara itu, jalur afirmasi dinilai harus benar-benar mampu menjangkau siswa dari keluarga kurang mampu sesuai tujuan awal kebijakan tersebut.
“Jangan sampai jalur afirmasi justru tidak tepat sasaran atau disalahgunakan,” ujarnya.
Jalur Mutasi Dinilai Perlu Pembatasan yang Jelas
Dalam sistem SPMB, jalur mutasi juga tetap menjadi bagian dari mekanisme penerimaan siswa baru.
Dan Satriana menilai jalur tersebut memang diperlukan untuk mengakomodasi perpindahan tugas orang tua atau kondisi tertentu.
Namun menurutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa penggunaan jalur mutasi tidak mengurangi rasa keadilan bagi peserta lain.
Ia menilai aturan dan persyaratan jalur mutasi harus diperjelas serta diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan celah penyalahgunaan.
Sekolah Favorit Dinilai Masih Jadi Akar Persoalan
Dan Satriana menilai persoalan utama dalam sistem penerimaan siswa bukan hanya pada mekanisme seleksi, tetapi juga masih adanya ketimpangan kualitas antar sekolah.
Menurutnya, selama masyarakat masih melihat adanya sekolah favorit dan nonfavorit, maka persaingan masuk sekolah tertentu akan tetap terjadi meski sistem penerimaan diubah.
Ia menjelaskan bahwa pemerataan kualitas pendidikan menjadi langkah penting agar distribusi siswa dapat berjalan lebih seimbang.
Karena itu, pemerintah dinilai tidak cukup hanya memperbaiki sistem penerimaan, tetapi juga harus memperkuat kualitas sekolah di seluruh wilayah.
“Kalau kualitas sekolah sudah merata, maka tekanan pada sistem penerimaan juga akan berkurang,” katanya.
Sekolah Swasta dan Pinggiran Berpotensi Terdampak
Penerapan sistem pemetaan juga memunculkan kekhawatiran terhadap kondisi sekolah swasta dan sekolah di wilayah pinggiran.
Menurut Dan Satriana, distribusi siswa yang tidak merata masih bisa terjadi apabila mayoritas siswa tetap memilih sekolah tertentu.
Kondisi tersebut dapat berdampak pada sekolah yang jumlah peminatnya rendah, termasuk sekolah swasta yang selama ini bergantung pada jumlah peserta didik baru.
Ia menilai pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan SPMB tidak justru memperlebar kesenjangan antar sekolah.
Kesiapan Infrastruktur Digital Jadi Faktor Penentu
Pelaksanaan SPMB 2026 Jawa Barat juga mengandalkan sistem digital dalam proses pendaftaran dan pemetaan siswa.
Menurut Dan Satriana, kesiapan infrastruktur digital menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan pelaksanaan sistem baru tersebut.
Ia mengingatkan bahwa persoalan teknis seperti gangguan server, akses internet yang tidak merata, hingga keterbatasan literasi digital masyarakat masih berpotensi terjadi.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu memastikan kesiapan teknis secara matang sebelum proses penerimaan berlangsung.
Menguji Keadilan Sistem Baru
Penerapan sistem pemetaan dalam SPMB 2026 Jawa Barat menjadi upaya baru pemerintah dalam memperbaiki berbagai persoalan yang muncul pada sistem zonasi sebelumnya.
Di satu sisi, kebijakan tersebut dinilai memiliki peluang menciptakan distribusi siswa yang lebih merata dan terukur. Namun di sisi lain, tantangan terkait jalur penerimaan, persepsi sekolah favorit, hingga pemerataan kualitas pendidikan masih menjadi pekerjaan besar.
Karena itu, seperti disampaikan Dan Satriana, keadilan sistem pemetaan tidak hanya ditentukan oleh perubahan mekanisme seleksi, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaan, transparansi, dan komitmen pemerintah dalam menghadirkan akses pendidikan yang setara bagi seluruh siswa di Jawa Barat.
