MQFMNETWORK.COM | Bandung – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi perhatian publik setelah pembahasannya belum juga mencapai tahap pengesahan. Di satu sisi, banyak kalangan menilai regulasi ini sangat dibutuhkan untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan mempercepat pemulihan aset hasil tindak pidana. Di sisi lain, sejumlah pihak mengingatkan pentingnya memastikan agar aturan tersebut tetap menjunjung tinggi prinsip negara hukum, perlindungan hak milik, dan kepastian hukum bagi setiap warga negara.
Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset bukan sekadar persoalan mempercepat proses legislasi, melainkan juga menyangkut bagaimana menghadirkan regulasi yang efektif sekaligus adil. Lantas, mengapa pembahasan RUU ini membutuhkan waktu yang panjang, dan bagaimana menjaga keseimbangan antara kepentingan pemberantasan korupsi dengan perlindungan hak warga negara?
Korupsi Memerlukan Instrumen Hukum yang Lebih Efektif
Korupsi merupakan tindak pidana yang tidak hanya mengakibatkan kerugian negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara.
Dalam praktiknya, tidak sedikit aset hasil korupsi yang sulit dipulihkan karena telah dialihkan, disembunyikan, atau dipindahkan ke pihak lain, termasuk ke luar negeri.
Kondisi tersebut membuat proses pengembalian kerugian negara sering kali memerlukan waktu yang panjang dan menghadapi berbagai kendala hukum.
Karena itu, pemerintah mengusulkan RUU Perampasan Aset sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat mekanisme pemulihan aset hasil tindak pidana.
Mengapa Pembahasannya Belum Rampung?
Meski telah lama diusulkan, pembahasan RUU Perampasan Aset masih menghadapi sejumlah dinamika.
Beberapa substansi dinilai memerlukan pendalaman agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam penerapannya.
Salah satu isu yang paling banyak dibahas adalah mekanisme non-conviction based asset forfeiture (NCB), yaitu perampasan aset melalui proses perdata atau mekanisme khusus dalam kondisi tertentu tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku.
Pendekatan ini telah diterapkan di sejumlah negara untuk mempercepat pemulihan aset hasil tindak pidana.
Namun, di Indonesia, mekanisme tersebut masih menjadi bahan diskusi karena harus dipastikan tetap sejalan dengan konstitusi dan prinsip-prinsip negara hukum.
Perlindungan Hak Warga Tetap Harus Menjadi Prioritas
Dalam perbincangan Sudut Pandang MQFM, Orin Gusta Andini, S.H., M.H., Pegiat Kajian Antikorupsi sekaligus Pakar Hukum Pidana Universitas Mulawarman, menjelaskan bahwa masyarakat tidak perlu memahami RUU Perampasan Aset sebagai regulasi yang memberikan kewenangan tanpa batas kepada negara.
Menurutnya, konsep perampasan aset tetap harus dijalankan melalui mekanisme hukum yang jelas, transparan, dan dapat diuji di pengadilan.
Ia menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak milik warga negara tetap menjadi bagian penting dalam penyusunan regulasi tersebut.
Oleh karena itu, mekanisme pembuktian, hak untuk mengajukan keberatan, serta perlindungan bagi pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah harus diatur secara tegas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.
Orin juga menilai bahwa tujuan utama RUU ini bukan mengambil aset masyarakat secara sewenang-wenang, melainkan memastikan bahwa aset yang benar-benar berasal dari hasil tindak pidana dapat dikembalikan kepada negara melalui proses hukum yang adil.
Menjaga Prinsip Due Process of Law
Salah satu prinsip yang menjadi perhatian dalam pembahasan RUU Perampasan Aset adalah due process of law, yaitu setiap tindakan negara harus dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Prinsip ini penting agar proses perampasan aset tidak dilakukan hanya berdasarkan dugaan semata.
Negara tetap memiliki kewajiban membuktikan keterkaitan antara aset yang akan dirampas dengan tindak pidana yang dilakukan.
Dengan demikian, kepentingan pemberantasan korupsi dapat berjalan seiring dengan perlindungan hak konstitusional warga negara.
Efektivitas dan Akuntabilitas Harus Berjalan Bersama
Pemberantasan korupsi memang membutuhkan instrumen hukum yang kuat.
Namun, efektivitas penegakan hukum juga harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang baik.
Kewenangan aparat penegak hukum dalam menelusuri dan menyita aset perlu disertai mekanisme kontrol agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.
Karena itu, sejumlah kalangan mengusulkan agar penerapan UU Perampasan Aset nantinya dilengkapi dengan standar pembuktian yang jelas, pengawasan yudisial yang kuat, serta mekanisme keberatan yang mudah diakses oleh masyarakat.
Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.
Pengembalian Aset untuk Kepentingan Masyarakat
Salah satu tujuan utama RUU Perampasan Aset adalah meningkatkan pemulihan kerugian negara.
Aset yang berhasil dikembalikan dapat dimanfaatkan kembali untuk membiayai pembangunan, meningkatkan layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, maupun program kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, pemberantasan korupsi tidak hanya menghasilkan hukuman bagi pelaku, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi publik melalui pengembalian aset negara.
Regulasi yang Baik Memerlukan Pembahasan yang Matang
Pembahasan RUU Perampasan Aset menunjukkan bahwa penyusunan regulasi tidak hanya mengejar kecepatan, tetapi juga kualitas.
Undang-undang yang baik harus mampu menjawab kebutuhan pemberantasan korupsi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip negara hukum.
Pandangan Orin Gusta Andini menegaskan bahwa keseimbangan tersebut dapat dicapai apabila regulasi dirancang dengan mengedepankan mekanisme pembuktian yang jelas, perlindungan terhadap hak warga negara, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan aparat penegak hukum.
Pada akhirnya, keberhasilan UU Perampasan Aset tidak hanya ditentukan oleh kapan regulasi tersebut disahkan, tetapi juga oleh kualitas substansinya. Ketika efektivitas pemberantasan korupsi dapat berjalan beriringan dengan kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional masyarakat, maka undang-undang ini berpotensi menjadi salah satu tonggak penting dalam memperkuat sistem antikorupsi di Indonesia sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum yang adil, profesional, dan akuntabel.
