MQFMNETWORK.COM | BANDUNG – Usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda kembali menjadi perhatian publik. Wacana tersebut memunculkan berbagai tanggapan karena dinilai tidak sekadar menyangkut nama administratif daerah, tetapi juga berkaitan erat dengan sejarah, identitas budaya, hingga dinamika politik lokal.
Sebagian pihak menilai nama Tatar Sunda lebih merepresentasikan akar budaya masyarakat Sunda yang selama ini menjadi identitas dominan di Jawa Barat. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa perubahan nama provinsi dapat memunculkan polemik sosial dan perdebatan mengenai representasi masyarakat yang majemuk.
Perdebatan tersebut membuat publik mulai mempertanyakan latar belakang munculnya istilah Tatar Sunda dalam wacana perubahan nama Jawa Barat.
Tatar Sunda dan Akar Historis Kebudayaan Sunda
Pakar Otonomi Daerah Indonesia sekaligus Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Djohermansyah Djohan, menjelaskan bahwa istilah Tatar Sunda memiliki akar historis yang kuat dalam perjalanan budaya masyarakat Sunda.
Dalam pembahasan mengenai wacana perubahan nama Jawa Barat, ia menjelaskan bahwa istilah tersebut sejak lama digunakan untuk menggambarkan kawasan budaya masyarakat Sunda yang tersebar di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya.
Menurutnya, Tatar Sunda bukan hanya sekadar nama geografis, tetapi juga mencerminkan identitas budaya, bahasa, tradisi, dan sejarah masyarakat Sunda.
Karena itu, munculnya usulan perubahan nama dinilai sebagai bagian dari aspirasi sebagian masyarakat yang ingin identitas budaya Sunda lebih terlihat secara formal dalam nama provinsi.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa perubahan nama daerah tidak bisa hanya dipahami dari sudut pandang historis semata.
Identitas Budaya dan Representasi Masyarakat
Djohermansyah Djohan menilai identitas budaya memang menjadi unsur penting dalam pembentukan karakter daerah.
Menurutnya, banyak daerah di Indonesia memiliki keterikatan kuat dengan identitas budaya lokal yang kemudian menjadi simbol kebanggaan masyarakat.
Namun dalam konteks Jawa Barat, ia mengingatkan bahwa wilayah tersebut tidak hanya dihuni masyarakat Sunda, tetapi juga berbagai kelompok masyarakat dari latar belakang budaya dan etnis yang beragam.
Karena itu, perubahan nama menjadi Tatar Sunda perlu mempertimbangkan aspek representasi seluruh masyarakat yang tinggal di Jawa Barat.
Ia menilai identitas daerah seharusnya menjadi ruang pemersatu, bukan justru memunculkan kesan dominasi budaya tertentu terhadap kelompok masyarakat lain.
“Daerah itu harus menjadi rumah bersama bagi semua masyarakat yang hidup di dalamnya,” ujarnya dalam pembahasan tersebut.
Perspektif Politik dan Otonomi Daerah
Dalam perspektif otonomi daerah, perubahan nama provinsi memang dimungkinkan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Namun, Djohermansyah Djohan menilai langkah tersebut tidak bisa dipisahkan dari dinamika politik daerah.
Menurutnya, setiap wacana perubahan identitas daerah biasanya akan bersinggungan dengan kepentingan politik, aspirasi budaya, hingga persepsi publik.
Karena itu, pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dinilai perlu berhati-hati agar isu perubahan nama tidak berkembang menjadi polemik politik identitas.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan daerah sebaiknya tetap berorientasi pada penguatan persatuan masyarakat serta kepentingan pembangunan daerah secara luas.
Selain itu, perubahan nama juga membutuhkan proses panjang karena harus melibatkan pemerintah pusat dan pembahasan legislasi nasional.
Dampak Administratif dan Ekonomi
Perubahan nama provinsi dinilai bukan sekadar persoalan simbolik. Ada konsekuensi administratif dan ekonomi yang cukup besar jika kebijakan tersebut benar-benar diterapkan.
Djohermansyah Djohan menjelaskan bahwa perubahan nama akan berdampak pada berbagai dokumen resmi pemerintahan, identitas lembaga, sistem administrasi, hingga penyesuaian berbagai regulasi.
Menurutnya, proses tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit serta waktu penyesuaian yang cukup panjang.
Ia menilai pemerintah perlu menghitung secara matang manfaat perubahan nama dibanding dampak administratif dan ekonomi yang mungkin muncul.
Di tengah berbagai kebutuhan pembangunan daerah, efektivitas penggunaan anggaran juga dinilai perlu menjadi pertimbangan penting.
Kajian Akademik Dinilai Penting
Dalam pembahasan mengenai wacana Tatar Sunda, Djohermansyah Djohan menilai pendekatan akademik menjadi hal yang sangat penting.
Menurutnya, perubahan nama daerah tidak seharusnya dilakukan hanya berdasarkan sentimen emosional atau romantisme sejarah semata.
Kajian akademik diperlukan untuk melihat dampak sosial, politik, hukum, budaya, hingga administratif secara menyeluruh.
Ia menilai keputusan besar seperti perubahan nama provinsi harus memiliki landasan ilmiah yang kuat agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Selain itu, pelibatan masyarakat dalam proses diskusi juga dinilai penting agar aspirasi publik benar-benar terakomodasi.
Potensi Dampak Sosial Harus Diantisipasi
Wacana perubahan nama Jawa Barat menjadi Tatar Sunda juga memunculkan kekhawatiran mengenai potensi dampak sosial di tengah masyarakat yang plural.
Sebagian pihak khawatir perubahan nama dapat memunculkan perdebatan identitas dan sensitivitas budaya di tengah keberagaman masyarakat Jawa Barat.
Menurut Djohermansyah Djohan, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan identitas daerah tetap menjaga semangat inklusivitas dan kebersamaan.
Ia mengingatkan bahwa identitas budaya memang penting untuk dijaga, tetapi harmoni sosial dan persatuan masyarakat juga harus menjadi prioritas utama.
Antara Kebanggaan Budaya dan Kehati-hatian Kebijakan
Munculnya wacana perubahan nama Jawa Barat menjadi Tatar Sunda menunjukkan bahwa identitas budaya masih menjadi isu penting dalam dinamika masyarakat Indonesia.
Bagi sebagian pihak, nama Tatar Sunda dianggap mampu memperkuat kebanggaan terhadap sejarah dan budaya Sunda. Namun bagi pihak lain, perubahan tersebut dinilai perlu dipertimbangkan secara lebih matang karena menyangkut banyak aspek di luar simbol budaya.
Karena itu, seperti disampaikan Djohermansyah Djohan, pembahasan mengenai perubahan nama daerah sebaiknya dilakukan secara objektif, terbuka, dan melibatkan kajian mendalam agar keputusan yang diambil benar-benar membawa manfaat bagi seluruh masyarakat.
