MQFMNETWORK.COM | BANDUNG — Penandatanganan Treaty on Common Security antara Indonesia dan Australia pada 6 Februari 2026 bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Di balik seremoni kenegaraan di Istana Merdeka, tersimpan dinamika kawasan yang semakin kompleks dan menuntut respons diplomasi yang terukur.
Dalam program Sudut Pandang Radio MQFM Bandung, Rabu 11 Februari 2026, Associate Professor Hubungan Internasional FISIP Universitas Padjadjaran Drs Teuku Rezasyah, MA., Ph.D menilai bahwa urgensi traktat ini tidak bisa dilepaskan dari perubahan lanskap keamanan Indo Pasifik.
“Lingkungan strategis kita berubah cepat. Ketegangan di Laut China Selatan, rivalitas kekuatan besar, hingga ancaman non tradisional seperti serangan siber dan disrupsi teknologi, semua itu membutuhkan mekanisme komunikasi yang lebih terstruktur,” ujarnya di MQFM.
Bukan Aliansi Militer
Salah satu hal yang perlu dipahami publik adalah karakter dasar perjanjian ini. Traktat tersebut bukan aliansi militer yang mewajibkan bantuan otomatis jika salah satu pihak diserang. Sebaliknya, ia berfungsi sebagai mekanisme konsultatif yang dilembagakan.
Drs Reza menjelaskan bahwa model ini memberi ruang dialog permanen antara Jakarta dan Canberra ketika muncul isu yang berpotensi memengaruhi keamanan bersama. Mekanisme ini memungkinkan evaluasi bersama terhadap opsi langkah yang dapat diambil, baik secara individual maupun kolaboratif.
“Ini bukan pakta pertahanan seperti mutual defense pact. Indonesia tetap menjaga prinsip bebas aktif dan tidak masuk dalam blok militer mana pun,” tegasnya.
Dengan demikian, urgensi traktat justru terletak pada penguatan komunikasi dan pencegahan salah tafsir, bukan pada mobilisasi kekuatan militer.
Menjawab Tantangan Kawasan
Kawasan Indo Pasifik saat ini berada dalam fase kompetisi strategis yang intens. Ketegangan geopolitik berpotensi memicu konflik terbuka jika tidak dikelola melalui diplomasi yang matang.
Menurut Drs. Reza, konsultasi rutin yang dilembagakan dapat menjadi instrumen pencegah eskalasi. Ketika dua negara bertetangga memiliki forum dialog tetap, potensi miskomunikasi dapat ditekan.
“Diplomasi keamanan hari ini bukan hanya soal kekuatan bersenjata, tetapi soal kemampuan membangun trust building. Traktat ini adalah investasi kepercayaan,” jelasnya.
Bagi Australia, Indonesia adalah mitra kunci dalam arsitektur keamanan regional. Bagi Indonesia, Australia adalah tetangga strategis yang secara geografis dan politik memiliki pengaruh besar di kawasan selatan.
Posisi Indonesia Tetap Mandiri
Presiden Prabowo menegaskan bahwa kerja sama ini selaras dengan good neighbour policy dan politik luar negeri bebas aktif. Artinya, Indonesia tetap berkomitmen menjalin hubungan baik dengan semua pihak tanpa bermusuhan.
Drs. Reza melihat bahwa urgensi lain dari traktat ini adalah menjaga otonomi strategis Indonesia di tengah tarik menarik kepentingan global.
“Indonesia perlu memperluas jaringan dialog tanpa kehilangan independensi. Dengan memperkuat konsultasi bilateral, Indonesia justru mempertegas posisi sebagai negara non blok yang aktif,” ujarnya.
Selain itu, traktat ini membuka peluang peningkatan pertukaran pelatihan militer, pendidikan pertahanan, dan kerja sama institusional lain yang dapat mendukung modernisasi pertahanan nasional.
Tantangan dan Harapan
Meski demikian, sebagian kalangan mempertanyakan kemungkinan implikasi jangka panjangnya. Apakah mekanisme konsultasi dapat berkembang menjadi keterlibatan yang lebih dalam di masa depan.
Menurut Drs. Reza, kunci utamanya terletak pada transparansi dan konsistensi kebijakan. Selama prinsip kedaulatan, hukum internasional, dan bebas aktif tetap menjadi pijakan, traktat ini dapat menjadi instrumen diplomasi yang adaptif.
Urgensi traktat keamanan Indonesia Australia pada akhirnya bukan sekadar soal mempererat hubungan bilateral, melainkan tentang membangun fondasi komunikasi strategis di kawasan yang penuh dinamika. Dalam konteks inilah, Indonesia berupaya menempatkan diri sebagai penyeimbang yang rasional dan konstruktif di Indo Pasifik.
Program Sudut Pandang MQFM kembali menghadirkan perspektif akademik yang membantu publik memahami bahwa di balik setiap perjanjian internasional, selalu ada kepentingan nasional, kalkulasi strategis, dan harapan akan stabilitas jangka panjang.
