Menyoroti Tuntutan Rakyat 17+8 Sahabat MQ, dengan adanya tuntutan yang berkembang di tengah masyarakat, tentu diperlukan respon yang jelas dan terukur dari pemerintah. Tuntutan ini disampaikan oleh salah satu penggagas, Abigail Limuria, yang menegaskan bahwa aspirasi tersebut merupakan rangkuman suara dari berbagai pihak. Mulai dari desakan masyarakat sipil, hingga suara warga yang disalurkan melalui media…
MQFMNETWORK.COM, Bandung – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Baru saja mengesahkan revisi peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Tatib) Pada Selasa, 4 Februari 2025. Revisi Ini Menambahkan Pasal 228a, yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap pejabat negara yang telah mereka pilih melalui rapat Paripurna. Hasil evaluasi tersebut bersifat…
MQFMNETWORK.COM, Bandung – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengatakan, pemblokiran anggaran untuk pembangunan ibu kota nusantara tidak akan menghalangi komitmen pemerintah membangun IKN. Hasan menyebutkan pemblokiran bukan berarti tidak ada anggaran untuk pembangunan IKN. Menurutnya anggaran untuk ikn hanya belum dibuka. Pihaknya menuturkan anggaran pembangunan ikn saat ini masih berada di kementerian pekerjaan umum…
MQFMNETWORK.COM, Bandung – Dalam konteks pemerintahan yang dinamis, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) saat ini tengah mengkaji rencana penambahan jumlah komisi. Langkah ini diusulkan untuk mengimbangi bertambahnya jumlah kementerian dalam pemerintahan mendatang, yang dipimpin oleh Prabowo dan Gibran. DPR berargumen bahwa penambahan komisi diperlukan untuk meningkatkan efisiensi pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Namun, dengan…
MQFMNETWORK.COM, Bandung – Argumentasi penolakan DPR terhadap calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial (KY) memunculkan diskusi penting tentang relasi antara cabang kekuasaan di Indonesia. Dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia, pemisahan kekuasaan atau separation of power merupakan prinsip dasar untuk menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, langkah DPR…
