MQFMNETWORK.COM, Bandung – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengatakan, pemblokiran anggaran untuk pembangunan ibu kota nusantara tidak akan menghalangi komitmen pemerintah membangun IKN. Hasan menyebutkan pemblokiran bukan berarti tidak ada anggaran untuk pembangunan IKN. Menurutnya anggaran untuk ikn hanya belum dibuka. Pihaknya menuturkan anggaran pembangunan ikn saat ini masih berada di kementerian pekerjaan umum dan otorita IKN. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meneruskan pembangunan IKN selama lima tahun ke depan, dengan anggaran 48 triliun rupiah selama 5 tahun ke depan.
Pemblokiran anggaran untuk pembangunan IKN tersebut mendapat tanggapan dari berbagai kalangan. Wakil Menteri PU diana Kusumastuti: Anggaran seluruh kementerian terblokir. Wakil menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti mengatakan, seluruh dana pembangunan infrastruktur memang diblokir kementerian keuangan sehingga belum bisa melakukan pembayaran. Dalam konteks anggaran untuk pembangunan IKN, menurutnya, dana yang belum dibuka blokirnya adalah anggaran pembangunan pada 2025. Adapun pada tahun lalu, ada sejumlah pekerjaan multiyears contract sehingga sudah ada pembayaran uang muka dan pembangunannya berprogres.
Diana mengklaim pemblokiran anggaran merupakan hal biasa, pemblokiran, menurutnya, dilakukan pada kegiatan atau program yang perlu didiskusikan atau program yang diperlukan karena darurat. Pemblokiran juga bisa dilakukan ketika ada persoalan yang belum diselesaikan. Sehingga, saat kementerian keuangan melakukan penelaahan, kriteria kesiapannya belum terpenuhi.
Kemudian, karena pemblokiran anggaran disusul instruksi efisiensi anggaran melalui inpres nomor 1 tahun 2025, diana mengatakan kementerian pu tetap akan mengajukan pembukaan blokir. Langkah awal sudah dilakukan dengan mendapatkan persetujuan komisi V DPR RI. Hanya, karena anggaran kementerian pu dipangkas 81,38 triliun rupiah, maka pembukaan blokir menyesuaikan nominal hasil efisiensi yaitu senilai 29,57 triliun rupiah.
Jubir Oikn Troy Pantouw: Pembangunan IKN Tetap Berjalan
Juru bicara Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sekaligus staf khusus kepala OIKN bidang komunikasi publik, Troy Pantouw menegaskan, bahwa program pembangunan IKN tetap berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Program pembangunan IKN tahap dua (2025-2029) ditujukan untuk menyiapkan sarana dan prasarana dengan target menjadikan nusantara sebagai ibu kota politik republik indonesia pada 2028.
Troy mengungkapkan program pembangunan IKN tahap kedua akan difokuskan untuk membangun ekosistem Yudisial dan Legislatif serta Infrastruktur pendukung lainnya. Pihaknya memerinci pemerintah telah menetapkan kebutuhan anggaran untuk pembangunan iIKN tahap kedua dengan skema pembiayaan yang mencakup dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 48,8 Triliun Rupiah, skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar 60,93 Triliun Rupiah, serta investasi swasta yang hingga februari 2025 diproyeksikan telah mencapai 6,49 Triliun Rupiah.
Ekonomi Universitas Paramadina Wijayanto Samirin: Lebih baik diputuskan pembangunan ikn ditunda Ekonomi Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menilai, perlu solusi yang lebih realistis mengenai pembangunan IKN, mengingat kondisi fiskal yang saat ini belum kondusif. Dia menekankan pentingnya mempertimbangkan risiko tidak berlanjutnya proyek tersebut jika dipaksakan dalam situasi keuangan negara yang terbatas.
Menurutnya, keberadaan OIKN perlu dipertahankan, tetapi dengan fokus pada perawatan serta penyempurnaan perencanaan IKN. Dengan demikian, saat kondisi fiskal negara sudah lebih memungkinkan, pembangunan dapat kembali dikebut tanpa menghadapi kendala finansial yang signifikan. Pengamat ekonomi universitas mataram Ihsan Ro’is: pemblokiran anggaran IKN keputusan bijaksana pengamat ekonomi universitas mataram, Ihsan Ro’is menilai, pemblokiran anggaran pembangunan IKN di penajam paser utara kalimantan timur oleh kementerian keuangan merupakan keputusan bijaksana.
Pihaknya menilai keputusan Presiden Prabowo dalam melakukan efisiensi anggaran adalah strategi pemerintah memperbaiki kondisi fiskal yang saat ini sedang tidak stabil.
Menurutnya, pembangunan IKN yang menyita banyak dana dari APBN perlu dievaluasi karena proyek itu tidak produktif dan tidak menyangkut kebutuhan utama masyarakat. Dirinya menyarankan pemerintah serius menjalankan program pengentasan kemiskinan, yang jumlahnya mencapai 24 Juta orang atau sekitar 8,5 Persen dari total jumlah penduduk indonesia. Terlebih lagi indonesia baru lepas dari perlambatan ekonomi akibat pandemi COVID-19, dan jumlah pengangguran yang masih tinggi sebanyak 7,2 Juta orang. Karena itu, kebijakan harus dengan skala prioritas yang langsung berdampak kepada masyarakat.
Program : Bicang Sudut Pandang
Narasumber : Achmad Nur Hidayat – Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute
