dpr

Kepercayaan Publik Dipertaruhkan! Putusan MK soal Pensiun DPR Bikin Rakyat Bicara

MQFMNETWORK.COM | Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus skema pensiun seumur hidup bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi perhatian besar masyarakat. Tidak hanya menyangkut kebijakan anggaran, putusan ini juga menyentuh aspek yang lebih mendalam, yakni kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Selama ini, DPR kerap menjadi sorotan terkait berbagai fasilitas yang dinilai berlebihan. Penghapusan pensiun…

mk

Tidak Lagi Dapat Dana Pensiun, Bagaimana Nasib Politisi Setelah Lengser?

MQFMNETWORK.COM | Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus skema pensiun seumur hidup bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memunculkan pertanyaan baru di ruang publik, bagaimana nasib para politisi setelah tidak lagi menjabat? Selama ini, jabatan legislatif tidak hanya memberikan kewenangan politik, tetapi juga jaminan finansial jangka panjang. Dengan dihapuskannya fasilitas tersebut, masa depan ekonomi para…

dpr

Anggaran Negara Lebih Hemat? Ini Dampak Besar Penghapusan Pensiun DPR oleh MK

MQFMNETWORK.COM | Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus skema pensiun seumur hidup bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memunculkan satu pertanyaan besar di tengah publik, benarkah kebijakan ini akan membuat anggaran negara lebih hemat? Isu ini menjadi perbincangan hangat karena menyangkut langsung penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di tengah tuntutan efisiensi dan tekanan…

putusan mk

Menyoroti Kontroversi Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah

MQFMNETWORK.COM | Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan penyelenggaraan pemilu di tingkat nasional harus dilakukan terpisah dengan pemilu tingkat daerah atau kota (pemilu lokal). Dalam putusan yang dibacakan pada kamis, 26 Juni 2025 lalu, Mahkamah memutuskan pemilu lokal diselenggarakan paling singkat 2 tahun atau paling lama 2,5 tahun setelah pemilu nasional. Pemilu nasional adalah pemilu anggota…

Demokrasi

Menyorot Revisi Tatib DPR : Memperkuat Independensi atau Mengancam Demokrasi?

MQFMNETWORK.COM, Bandung – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Baru saja mengesahkan revisi peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Tatib) Pada Selasa, 4 Februari 2025. Revisi Ini Menambahkan Pasal 228a, yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap pejabat negara yang telah mereka pilih melalui rapat Paripurna. Hasil evaluasi tersebut bersifat…

hukum

Menyorot Polemik Seleksi Calon Hakim Agung Di MA

MQFMNETWORK.COM, Bandung – Argumentasi penolakan DPR terhadap calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial (KY) memunculkan diskusi penting tentang relasi antara cabang kekuasaan di Indonesia. Dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia, pemisahan kekuasaan atau separation of power merupakan prinsip dasar untuk menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, langkah DPR…

mk

Menyorot Hasil Putusan MK Pada Pilpres 2024

MQFMNETWORK.COM, Bandung – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan Capres-Cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta Capres-Cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024, pada Senin (22/04). MK menyatakan permohonan pemohon “tidak beralasan menurut hukum seluruhnya”. Dalil-dalil permohonan…