MQFMNETWORK.COM, Bandung – Pemerintahan presiden Prabowo Subianto dan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka terus mengupayakan efisiensi anggaran, demi memastikan setiap rupiah dari belanja negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah memangkas anggaran perjalanan dinas serta kegiatan seremonial kementerian dan lembaga yang dianggap kurang esensial.
Prabowo menegaskan bahwa penghematan tersebut bertujuan untuk mengalokasikan lebih banyak dana bagi kebutuhan mendesak masyarakat, khususnya dalam menyediakan makanan bagi rakyat dan anak-anak indonesia.
Sementara itu, pemerintah melakukan pemangkasan anggaran yang dapat mempengaruhi pada beberapa program kerja, sehingga jika tidak dilakukan secara cermat akan berdampak pada ekonomi nasional terutama menurunkan daya beli masyarakat.
Dosen fakultas ekonomika dan bisnis universitas gadjah mada, Akhmad Akbar Susamto mengatakan, pemerintah harus melihat dampak makro ekonomi yang ditimbulkan dengan kebijakan pemangkasan anggaran yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.
Menurutnya, sektor-sektor tersebut memiliki efek multiplikatif yang signifikan terhadap perekonomian. Jika pemotongan anggaran tidak dilakukan secara selektif, maka dapat berdampak negatif pada investasi publik, penciptaan lapangan kerja, dan produktivitas tenaga kerja.
Pihaknya mengatakan bahwa langkah pemangkasan anggaran tersebut berisiko terjadinya perlambatan pemulihan ekonomi, maka keberlanjutan kebijakan fiskal sangat mempengaruhi persepsi investor untuk berinvestasi di indonesia. Maka, pemotongan anggaran harus disertai dengan strategi yang jelas dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Dirinya sepakat pemangkasan anggaran era pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini memang suatu urgensi yang harus dilakukan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Terlebih lagi, pemangkasan anggaran dalam konteks efisiensi fiskal merupakan kebijakan yang dapat dipahami, terutama dalam kondisi fiskal yang kurang sehat akibat defisit anggaran yang besar dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk program prioritas seperti program mbg dan menghindari tekanan berlebih pada utang pemerintah.
Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah, diharapkan betul-betul dipertimbangkan secara Arif dan bijaksana, serta diperhitungkan secara matang agar tak berdampak buruk terhadap kondisi masyarakat.
Ketua komisi V DPR RI, lasarus, mengingatkan, bahwa efisiensi yang memiliki tujuan baik namun dilakukan dengan gegabah bakal memiliki efek domino terhadap rakyat. Misalnya, kesejahteraan rakyat yang turun, banyaknya pengangguran hingga tak tercapainya pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah.
Adapun APBN harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar ekonomi masyarakat bergerak. Menurutnya, ada banyak dampak dari dihentikannya sementara pembahasan anggaran untuk infrastruktur seperti, berhentinya kegiatan sektor konstruksi.
