DPR RI dan Masyarakat Sipil Perkuat Sinergi Solidaritas untuk Palestina

MQFMNETWORK.COM | JAKARTA — Komitmen dukungan terhadap Palestina kembali diperkuat melalui Forum Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI bersama berbagai komunitas, lembaga, dan NGO yang aktif menyuarakan isu Palestina, termasuk DT Peduli. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis (9/4/2026), di Gedung Nusantara III DPR RI.  Ketua BKSAP DPR RI,…

Kepercayaan Publik Dipertaruhkan! Putusan MK soal Pensiun DPR Bikin Rakyat Bicara

MQFMNETWORK.COM | Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus skema pensiun seumur hidup bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi perhatian besar masyarakat. Tidak hanya menyangkut kebijakan anggaran, putusan ini juga menyentuh aspek yang lebih mendalam, yakni kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Selama ini, DPR kerap menjadi sorotan terkait berbagai fasilitas yang dinilai berlebihan. Penghapusan pensiun…

Tidak Lagi Dapat Dana Pensiun, Bagaimana Nasib Politisi Setelah Lengser?

MQFMNETWORK.COM | Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus skema pensiun seumur hidup bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memunculkan pertanyaan baru di ruang publik, bagaimana nasib para politisi setelah tidak lagi menjabat? Selama ini, jabatan legislatif tidak hanya memberikan kewenangan politik, tetapi juga jaminan finansial jangka panjang. Dengan dihapuskannya fasilitas tersebut, masa depan ekonomi para…

Anggaran Negara Lebih Hemat? Ini Dampak Besar Penghapusan Pensiun DPR oleh MK

MQFMNETWORK.COM | Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus skema pensiun seumur hidup bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memunculkan satu pertanyaan besar di tengah publik, benarkah kebijakan ini akan membuat anggaran negara lebih hemat? Isu ini menjadi perbincangan hangat karena menyangkut langsung penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di tengah tuntutan efisiensi dan tekanan…

Menyoroti Tuntutan Rakyat 17+8

Menyoroti Tuntutan Rakyat 17+8 Sahabat MQ, dengan adanya tuntutan yang berkembang di tengah masyarakat, tentu diperlukan respon yang jelas dan terukur dari pemerintah. Tuntutan ini disampaikan oleh salah satu penggagas, Abigail Limuria, yang menegaskan bahwa aspirasi tersebut merupakan rangkuman suara dari berbagai pihak. Mulai dari desakan masyarakat sipil, hingga suara warga yang disalurkan melalui media…

Menyorot Revisi Tatib DPR : Memperkuat Independensi atau Mengancam Demokrasi?

MQFMNETWORK.COM, Bandung – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Baru saja mengesahkan revisi peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Tatib) Pada Selasa, 4 Februari 2025. Revisi Ini Menambahkan Pasal 228a, yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap pejabat negara yang telah mereka pilih melalui rapat Paripurna. Hasil evaluasi tersebut bersifat…

Anggaran IKN Diblokir Akankah Berdampak Pada Penundaan Pembangunan?

MQFMNETWORK.COM, Bandung – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengatakan, pemblokiran anggaran untuk pembangunan ibu kota nusantara tidak akan menghalangi komitmen pemerintah membangun IKN. Hasan menyebutkan pemblokiran bukan berarti tidak ada anggaran untuk pembangunan IKN. Menurutnya anggaran untuk ikn hanya belum dibuka. Pihaknya menuturkan anggaran pembangunan ikn saat ini masih berada di kementerian pekerjaan umum…

Menilik Efek Penambahan Jumlah Komisi DPR RI

MQFMNETWORK.COM, Bandung – Dalam konteks pemerintahan yang dinamis, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) saat ini tengah mengkaji rencana penambahan jumlah komisi. Langkah ini diusulkan untuk mengimbangi bertambahnya jumlah kementerian dalam pemerintahan mendatang, yang dipimpin oleh Prabowo dan Gibran. DPR berargumen bahwa penambahan komisi diperlukan untuk meningkatkan efisiensi pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Namun, dengan…

Menyorot Polemik Seleksi Calon Hakim Agung Di MA

MQFMNETWORK.COM, Bandung – Argumentasi penolakan DPR terhadap calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial (KY) memunculkan diskusi penting tentang relasi antara cabang kekuasaan di Indonesia. Dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia, pemisahan kekuasaan atau separation of power merupakan prinsip dasar untuk menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, langkah DPR…