Rakyat Tidak Lagi Punya Suara? Ini Fakta dan Pro-Kontra Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD

MQFMNETWORK.COM | Wacana untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah dari sistem langsung ke sistem melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menjadi perdebatan hangat di Indonesia. Banyak pihak mendukung langkah ini sebagai upaya efisiensi dan penataan pemerintahan, namun, tidak sedikit pula yang menilai bahwa gagasan tersebut mengancam hak dasar rakyat atas suara dan partisipasi politik. …

kepala daerah

Bongkar Motif di Balik Usulan Pilkada DPRD: Efisiensi Anggaran atau Kepentingan Politik Elit?

MQFMNETWORK.COM | Wacana mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), alih-alih lewat pemilihan langsung oleh rakyat, kembali menguat di arena politik nasional dipicu oleh sejumlah elit partai dan pejabat publik. Bagi sebagian pihak, ini digadang sebagai solusi efisiensi anggaran dan penataan pemerintahan. Namun banyak pengamat menilai ada motif elit politik yang…

kepala daerah

Solusi atau Malapetaka Baru? Pengamat Ungkap Dampak Politik dari Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD

MQFMNETWORK.COM | Isu pengembalian sistem pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali memanas dalam wacana politik nasional. Bagi sebagian kalangan, opsi ini dipandang sebagai jawaban atas permasalahan mahalnya biaya penyelenggaraan pilkada dan potensi politik uang. Namun banyak pengamat dan aktivis demokrasi memperingatkan bahwa perubahan ini bisa jadi malapetaka memundurkan praktik demokrasi rakyat…

kpu

Ancaman Serius bagi Demokrasi? Inilah Risiko Besar Jika Kepala Daerah Dipilih DPRD!

MQFMNETWORK.COM | Usulan mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah dari sistem langsung ke rakyat, menjadi pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat. Proponen menyebutnya sebagai jalan efisiensi dan stabilitas. Namun banyak pengamat, akademisi, dan masyarakat sipil memperingatkan bahwa perubahan ini bisa mengancam fondasi demokrasi mengikis partisipasi publik, memperkuat oligarki politik, dan membuka pintu bagi…

pilkadaa

Geger Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD: Benarkah Demokrasi Indonesia Sedang Mundur?

MQFMNETWORK.COM | Wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung oleh rakyat ke pemilihan melalui DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) kembali memicu kontroversi di Indonesia. Rencana ini diutarakan oleh sejumlah elit politik sebagai upaya efisiensi anggaran dan stabilitas pemerintahan. Namun di banyak kalangan, terutama akademisi dan aktivis demokrasi, gagasan ini dianggap sebagai potensi kemunduran…

putusan mk

Menyoroti Kontroversi Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah

MQFMNETWORK.COM | Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan penyelenggaraan pemilu di tingkat nasional harus dilakukan terpisah dengan pemilu tingkat daerah atau kota (pemilu lokal). Dalam putusan yang dibacakan pada kamis, 26 Juni 2025 lalu, Mahkamah memutuskan pemilu lokal diselenggarakan paling singkat 2 tahun atau paling lama 2,5 tahun setelah pemilu nasional. Pemilu nasional adalah pemilu anggota…

MA

Menyorot Putusan Singkat MA Terkait Batas Usia Kepala Daerah

MQFMNETWORK.COM, Bandung – Menjelang dilaksanakannya Pilkada serentak pada November mendatang, lagi-lagi aturan diubah secara mendadak. Perubahan aturan kali ini disahkan oleh Mahkamah Agung (MA) dengan durasi singkat hanya tiga hari semenjak diajukan. MA mengabulkan Hak Uji Materi (HUM) yang dimohonkan oleh Ketua Umum Partai Garuda, Ahmad Ridha Sabana terhadap pasal 4 ayat 1 huruf D…

mk

Menyorot Hasil Putusan MK Pada Pilpres 2024

MQFMNETWORK.COM, Bandung – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan Capres-Cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta Capres-Cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024, pada Senin (22/04). MK menyatakan permohonan pemohon “tidak beralasan menurut hukum seluruhnya”. Dalil-dalil permohonan…

Mengawal Dugaan Pelanggaran Kampanye Pemilu di Jawa Barat

MQFMNETWORK.COM, Bandung – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat mencatat ada 67 dugaan pelanggaran sejak 28 November 2023 hingga 17 Januari 2024. Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jabar, Nuryamah mengatakan, total ada 11 ribu lebih kampanye yang dilakukan di Jawa Barat selama masa kampanye. Dari angka tersebut total terdapat 67 dugaan pelanggaran yang…

Bandung dengan APK 2024: di Fly Over Hingga di Pohon

MQFMNETWORK.COM, Bandung – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bandung, menegaskan bahwa para peserta Pemilu 2024 untuk tidak memasang alat peraga kampanye (APK) di jalan layang atau flyover, karena dapat membahayakan bagi pengendara yang melintas. Pihaknya telah melakukan komunikasi bersama partai politik maupun peserta pemilu yang masih memasang APK di jalan layang untuk segera dilakukan pencopotan…