mk

Mandek di DPR, Revisi UU Pemilu Dikhawatirkan Abaikan Putusan MK dan Aspirasi Publik

MQFMNETWORK.COM | BANDUNG – Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu hingga kini masih belum menunjukkan perkembangan signifikan di DPR. Padahal, regulasi tersebut telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas dan dinilai mendesak untuk segera dibahas sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran dari berbagai kalangan, terutama pegiat demokrasi dan masyarakat sipil. Mandeknya pembahasan dikhawatirkan…

kpu

Koalisi Sipil Desak DPR Bergerak, Revisi UU Pemilu Dinilai Penentu Masa Depan Demokrasi

MQFMNETWORK.COM | BANDUNG – Koalisi masyarakat sipil terus mendesak DPR dan pemerintah agar segera memulai pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Hingga kini, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas belum menunjukkan perkembangan berarti, padahal tahapan menuju Pemilu 2029 semakin dekat. Lambannya proses legislasi memicu kekhawatiran banyak pihak. Revisi UU Pemilu dinilai…

pemilu

Tahapan Pemilu Makin Dekat, Desakan Revisi UU Pemilu Kian Mendesak Dilakukan

MQFMNETWORK.COM | BANDUNG – Desakan percepatan revisi Undang-Undang Pemilu kembali menguat seiring semakin dekatnya tahapan Pemilu 2029. Hingga kini, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu di DPR belum menunjukkan perkembangan signifikan, meski regulasi tersebut dinilai krusial untuk memastikan kepastian hukum dan kualitas demokrasi ke depan. Situasi ini memunculkan kekhawatiran di kalangan pegiat demokrasi dan masyarakat sipil.…

ruu pilkada

RUU Pemilu Tidak Kunjung Dibahas, Demokrasi Indonesia Terancam Jalan di Tempat?

MQFMNETWORK.COM | BANDUNG – Revisi Undang-Undang Pemilu kembali menjadi sorotan setelah hingga kini belum juga dibahas secara formal oleh DPR, meski telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas sejak 2025. Kondisi ini memicu kekhawatiran berbagai kalangan karena tahapan penting menuju Pemilu 2029 perlahan mulai mendekat.  Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi UU Pemilu menilai lambannya…

Rakyat Tidak Lagi Punya Suara? Ini Fakta dan Pro-Kontra Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD

MQFMNETWORK.COM | Wacana untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah dari sistem langsung ke sistem melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menjadi perdebatan hangat di Indonesia. Banyak pihak mendukung langkah ini sebagai upaya efisiensi dan penataan pemerintahan, namun, tidak sedikit pula yang menilai bahwa gagasan tersebut mengancam hak dasar rakyat atas suara dan partisipasi politik. …

kepala daerah

Bongkar Motif di Balik Usulan Pilkada DPRD: Efisiensi Anggaran atau Kepentingan Politik Elit?

MQFMNETWORK.COM | Wacana mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), alih-alih lewat pemilihan langsung oleh rakyat, kembali menguat di arena politik nasional dipicu oleh sejumlah elit partai dan pejabat publik. Bagi sebagian pihak, ini digadang sebagai solusi efisiensi anggaran dan penataan pemerintahan. Namun banyak pengamat menilai ada motif elit politik yang…

kepala daerah

Solusi atau Malapetaka Baru? Pengamat Ungkap Dampak Politik dari Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD

MQFMNETWORK.COM | Isu pengembalian sistem pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali memanas dalam wacana politik nasional. Bagi sebagian kalangan, opsi ini dipandang sebagai jawaban atas permasalahan mahalnya biaya penyelenggaraan pilkada dan potensi politik uang. Namun banyak pengamat dan aktivis demokrasi memperingatkan bahwa perubahan ini bisa jadi malapetaka memundurkan praktik demokrasi rakyat…

kpu

Ancaman Serius bagi Demokrasi? Inilah Risiko Besar Jika Kepala Daerah Dipilih DPRD!

MQFMNETWORK.COM | Usulan mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah dari sistem langsung ke rakyat, menjadi pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat. Proponen menyebutnya sebagai jalan efisiensi dan stabilitas. Namun banyak pengamat, akademisi, dan masyarakat sipil memperingatkan bahwa perubahan ini bisa mengancam fondasi demokrasi mengikis partisipasi publik, memperkuat oligarki politik, dan membuka pintu bagi…

pilkadaa

Geger Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD: Benarkah Demokrasi Indonesia Sedang Mundur?

MQFMNETWORK.COM | Wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung oleh rakyat ke pemilihan melalui DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) kembali memicu kontroversi di Indonesia. Rencana ini diutarakan oleh sejumlah elit politik sebagai upaya efisiensi anggaran dan stabilitas pemerintahan. Namun di banyak kalangan, terutama akademisi dan aktivis demokrasi, gagasan ini dianggap sebagai potensi kemunduran…

Menyoroti Potensi Sampah APK dari Pilkada ke Pilkada

MQFMNETWORK.COM, Bandung – Masalah sampah di Indonesia terus menjadi sorotan serius, terutama terkait dengan sampah rumah tangga dan sampah yang dihasilkan selama perayaan pesta demokrasi. Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada), alat peraga kampanye (APK) seperti baliho dan selebaran mulai bermunculan di berbagai sudut kota. Mengacu pada data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada…